SEBANYAK 24 pejabat eselon satu dari tiga kementerian selesai menjalani diklat Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara (PAKU Integritas) yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK pada Rabu (14 Juni 2023).
Tiga kementerian tersebut yakni Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PUPR adalah kelompok pertama (batch 1) yang menerima pelatihan pada kegiatan 2023. Dengan rincian sebanyak delapan orang dari Kementerian ATR/BPN, 12 orang dari Kementerian PUPR, dan empat orang dari Kementerian BUMN.
Seharian mulai pukul 07.30 hingga 21.30, mereka menerima materi penguatan tentang nilai-nilai antikorupsi yang disampaikan oleh tiga narasumber.
Narasumber yang dihadirkan, antara lain Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan, CEO ESQ Group Ary Ginanjar Agustian, dan Founder Rumah Perubahan Rhenald Kasali.
Pelatihan juga dijalani oleh para pasangan pejabat, tapi kegiatan mereka dilaksanakan di ruangan terpisah yang diisi oleh internal KPK dan narasumber eksternal.
Hadir membuka acara diklat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi.
Baca:
Ketika sesi materi pertama yang disampaikan oleh Tumpak Hatorangan, acara sempat terhenti sejenak karena kedatangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tumpak yang tak melihat kedatangan Basuki langsung menyapa lugas; mereka pun saling berpelukan. Basuki mengatakan sengaja hadir karena ingin menambah ilmu dan meminta Tumpak untuk melanjutkan kembali materi tentang delik korupsi.
Rhenald Kasali yang memberikan materi pada sesi kedua juga terkejut dengan kehadiran Menteri Basuki sebagai peserta. “Selama mengisi diklat sejak awal, ini kali pertama ada seorang menteri hadir,” tutur Rhenald.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak berharap diklat memberikan efek baik bagi peserta dan keluarga masing-masing. “Apa yang diperoleh hari ini, supaya diteruskan di jajaran masing-masing supaya jangan melakukan korupsi,” tuturnya.
Ia menambahkan: “Sangat disayangkan kalau kita sudah memiliki jabatan bagus, kemudian harus mendekam dalam penjara. Paling ironis lagi, mendekam dalam penjara setelah kita selesai menjalankan tugas, karena korupsi ini kedaluwarsanya cukup lama. Senang-senang karena menikmati pensiun, tiba-tiba dapat ‘panggilan’–dan [kejadian seperti] itu banyak saya temukan saat menjadi jaksa,” tuturnya.
Direktur Diklat Antikorupsi Dian Novianthi mengatakan kegiatan PAKU Integritas merupakan kelanjutan dari sesi pembekalan antikorupsi “Executive Briefing” yang telah dilakukan pada bulan lalu.
Baca:
Executive Briefing adalah bagian dari program PAKU Integritas yang ditujukan khusus menteri dan eselon satu beserta pasangan.
Pada tahun ini, KPK akan mengadakan diklat PAKU Integritas sebanyak lima kali. Selain menjangkau pejabat eselon satu kementerian dan lembaga, pelatihan juga akan menyasar pejabat di tingkat daerah seperti penjabat gubernur, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD di 12 provinsi. Kemudian, penjabat wali kota/bupati beserta ketua dan wakil ketua DPRD dari 24 kabupaten/kota beserta pasangan.
“Tujuan dari kegiatan ini, kami berharap terbangunnya karakter penyelenggara negara yang berintegritas dan menjadi teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya,” ujar Dinov, sapaan akrab direktur.
Selain itu, kata dia, kegiatan diklat bisa membantu para peserta agar terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca:
Salah satu kegiatan diklat adalah kunjungan ke rumah tahanan KPK. Kegiatan ini, menurut Dinov, akan menjadi pengalaman berharga sekaligus pembelajaran agar peserta diklat terhindar dari tindak pidana korupsi di masa depan. “Supaya tidak lagi datang ke rutan tersebut di waktu lain,” ujar Dinov.
Setelah mengikuti diklat tersebut, Dinov menjelaskan, para peserta bisa mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas Eksekutif (API Eksekutif). Sejak diadakan pada 2021-2022, sebanyak 47 pejabat eselon satu yang telah mendapatkan Sertifikasi API Eksekutif.
“Sertifikasi ini bertujuan membentuk insan bersertifikasi yang kompeten dalam membangun sistem berintegritas berstandar nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian/lembaga,” ujar Dinov.
Ia sangat berharap para API Eksekutif nanti menjadi focal point dalam upaya membangun sistem organisasi dan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
“Oleh karenanya, kami mendorong peserta, usai diklat ini menyusun komitmen dan tindak lanjut dalam sistem antikorupsi di lembaga bapak/ibu sekalian,” Dinov menambahkan.
Baca:
PAKU Integritas adalah program unggulan KPK dalam pencegahan korupsi. Program lain dalam pencegahan yang dilakukan KPK yaitu pembentukan Desa Antikorupsi, Politik Cerdas Berintegritas, dan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (Roadshow Bus KPK).
Ada lima fokus area atau sektor yang menjadi sasaran KPK dalam penerapan PAKU Integritas sejak dilakukan 2021, antara lain sektor pengelolaan sumber daya alam, penegakan, bisnis, politik, dan layanan publik.
Pada 2023, PAKU Integritas akan dilakukan dalam tiga kelompok. Setelah kelompok pertama pada Rabu kemarin, kementerian lain yang akan mengikuti PAKU Integritas berikutnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dikbud dan Riset. Selain kementerian/lembaga, KPK juga mengundang 36 kepala daerah (penjabat gubernur, bupati, dan wali kota).[]