Penyalahgunaan Fasilitas Kantor, Bibit Korupsi yang Diabaikan

AKSI / PENYALAHGUNAAN FASILITAS KANTOR, BIBIT KORUPSI YANG DIABAIKAN

20 FEBRUARI 2023

Fasilitas kantor adalah hak yang diberikan bagi aparat sipil negara (ASN) untuk menunjang fungsi dan tugas mereka. Sayangnya, berbagai fasilitas yang dibayarkan negara ini kerap digunakan untuk kepentingan pribadi dengan seenaknya. Penyalahgunaan fasilitas kantor akhirnya memunculkan bibit-bibit korupsi jika tidak ditangani dengan baik.

Masih terjadinya praktik penyalahgunaan fasilitas kantor ditunjukkan oleh hasil Survei Penilaian Integritas atau SPI tahun 2022. Berdasarkan hasil SPI yang dirilis akhir tahun lalu, penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi masuk kategori risiko korupsi tinggi dalam aspek pelaksanaan tugas yang ditemukan di 56 persen kementerian/lembaga dan 76 persen pemerintah daerah.

Dalam kategori yang sama adalah penerimaan gratifikasi; konflik kepentingan yang dipengaruhi suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya dalam pelaksanaan tugas atau memberikan layanan publik; dan atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan.

"Penyalahgunaan fasilitas kantor, mulai dari hal yang kecil seperti ATK (alat tulis kantor), sampai barang milik negara atau daerah yang besar, seperti laptop, gedung, hingga kendaraan dinas," kata Timotius Hendrik Partohap, Spesialis Direktorat Monitoring KPK sebagai pelaksana SPI.

Di antara bentuk penyalahgunaan fasilitas kantor adalah memakai kendaraan dinas di luar jam kantor dan untuk keperluan pribadi, seperti rekreasi atau bahkan pulang kampung. Hal ini menjadi sorotan setiap tahunnya sehingga KPK selalu mengeluarkan surat imbauan jelang hari raya agar ASN tidak mudik menggunakan mobil pelat merah.

Contoh lainnya adalah penggunaan spidol, kertas, ballpoint, atau alat tulis kantor lainnya untuk keperluan pribadi, bahkan dibawa pulang untuk dipakai di rumah. Menurut Timotius, hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang abdi negara.

"Kenapa hal ini menjadi penting, karena barang milik negara berasal dari uang rakyat, sehingga seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan pribadi," kata Timotius.

Larangan penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan dibatasi pada hari kerja kantor. Kendaraan dinas hanya digunakan di dalam kota, dengan pengecualian ke luar kota atas izin tertulis pimpinan. Menilik aturan ini, penggunaan kendaraan dinas untuk mudik jelas pelanggaran aturan.

Larangan penyalahgunaan fasilitas kantor juga disebutkan dalam hal yang kecil, seperti pemakaian telepon. "Penggunaan telepon hanya untuk kepentingan dinas; dan bicara seperlunya," bunyi salah satu butir dalam peraturan itu.

Selain fasilitas kantor, penyalahgunaan yang banyak dilakukan berdasarkan temuan SPI adalah pada perjalanan dinas. Penyalahgunaan perjalanan dinas termasuk kategori risiko tingkat tinggi dari aspek pengelolaan anggaran yang diteropong oleh SPI, bersama dengan penerimaan honor/uang transport tidak sesuai SPJ dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat untuk kepentingan pribadi.

"Penyalahgunaan anggaran dinas misalnya tertulis lima hari, namun pekerjaannya cuma dua hari, uang perjalanan dinas (perdin) sisanya dibawa pulang. Ada yang bahkan mengajak keluarganya," kata Timotius memberikan contoh.

"Ada yang membuat kegiatan kantor untuk kepentingan pribadi. Misalnya dia mengadakan rapat kerja di luar kota, bertepatan dengan minggu yang sama anaknya nikah di kota itu. Hal ini dilakukan agar orang-orang kantornya bisa pergi dibiayai negara," lanjut dia.

Bibit Korupsi yang Lebih Besar

Berbagai praktik penyalahgunaan fasilitas kantor tersebut adalah bentuk-bentuk korupsi yang banyak dilakukan, terkadang pelaku abai dan santai saja, seakan bukan sebuah pelanggaran. Padahal menurut Timotius, jika dibiarkan terus terjadi, penyalahgunaan fasilitas kantor memunculkan konflik kepentingan yang menjurus kepada korupsi yang lebih besar lagi.

"Konflik kepentingan itu bibitnya korupsi, termasuk di dalamnya penyalahgunaan fasilitas kantor. Jika menggunakan fasilitas kantor untuk pribadi saja nyaman, merasa biasa saja, bukan tidak mungkin akan korupsi uang layanan, loket, atau pembayaran lain yang sifatnya publik. 'Pake aja dululah'- pikir dia," ujar Timotius.

Risiko inilah yang coba dipetakan dan dicegah melalui Survei Penilaian Integritas atau SPI. Pada 2022, SPI dilaksanakan terhadap 94 kementerian dan lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota (PD). Survei ini diikuti oleh 392.785 responden yang terdiri dari internal (ASN), eksternal (masyarakat pengguna jasa/layanan), dan eksper (ahli di bidangnya).

SPI menunjukkan level integritas instansi dengan skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angkanya, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi pun semakin baik. Hasil SPI 2022 menunjukkan indeks rata-rata seluruh K/L/PD di angka 71,94. Berdasarkan level tersebut, maka secara umum Indonesia masih berada dalam wilayah rentan korupsi.

Informasi lengkap dan detail hasil SPI 2022 dapat diperoleh di situs Jaga.id. Tahun ini KPK akan kembali menyelenggarakan SPI yang diharapkan mampu memberikan kontribusi penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia..

"Tujuan SPI sebenarnya adalah memetakan risiko korupsi di suatu instansi. SPI bukan cuma soal indeks, tapi memberikan rekomendasi bagi K/L/PD harus berbuat apa untuk menutup celah-celah korupsi tersebut," kata Timotius.