Mengenal Tiga Skema API, Sang Pagar Antikorupsi di Korporasi

AKSI / MENGENAL TIGA SKEMA API, SANG PAGAR ANTIKORUPSI DI KORPORASI

19 AGUSTUS 2022

Ahli Pembangun Integritas atau API telah menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi melalui sektor pencegahan dan pendidikan yang digagas KPK. Berbeda dengan Penyuluh Antikorupsi atau Paksi yang turun ke masyarakat dan instansi pemerintah, API bergerak di sektor korporasi dan organisasi, menjadi benteng integritas menutup celah-celah korupsi.

Latar belakang diperlukannya API adalah karena banyaknya tersangka korupsi yang berasal dari sektor korporasi, baik perusahaan negara atau swasta. Lebih dari 1.400 orang yang ditangkap karena korupsi sejak 2004, 372 di antaranya adalah pihak swasta. Dalam skema Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK, API dibentuk untuk menciptakan praktik bisnis yang bersih dari korupsi.

API merupakan personel bersertifikat yang berkompetensi membangun sistem integritas berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. API bergerak untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama dalam soal suap. Selain itu, API akan menjadi narasumber penting dalam organisasi terkait peraturan antikorupsi dan antisuap.

Dengan keberadaan API, diharapkan korporasi dan pegawainya terhindar dari dampak negatif kasus korupsi, seperti hukuman penjara, kerugian finansial, rusaknya reputasi, kehilangan klien, serta besarnya biaya yang ditanggung perusahaan untuk biaya investigasi dan litigasi dalam perkara korupsi.

LSP KPK membagi API menjadi tiga skema, yaitu API, API Muda, dan API Eksekutif. Masing-masing skema ini memiliki unit kompetensi yang berbeda-beda, namun sama-sama bertugas mengawal jalannya sistem organisasi yang bersih dari korupsi.

Tugas dan unit kompetensi API tercantum dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 338 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional dan Teknis Lainnya Bidang Kepatuhan pada Jabatan Kerja Ahli Pembangun Integritas. Berikut adalah rincian ketiga skema API:

1. API

API adalah pembangun integritas di organisasi yang menguasai delapan unit kompetensi. Seluruh unit kompetensi ini akan dibuktikan calon API dalam sertifikasi melalui praktik demonstrasi, wawancara, maupun verifikasi portofolio.

Kedelapan unit kompetensi API adalah:

1. Merancang kebijakan integritas organisasi

2. Melaksanakan program integritas organisasi

3. Melakukan penilaian risiko korupsi

4. Memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi

5. Melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi

6. Memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi

7. Memantau sistem integritas organisasi

8. Mengevaluasi sistem integritas organisasi

Calon API adalah pegawai dengan pengalaman kerja di bidang kepatuhan minimal lima tahun. Sebelum menjalani uji kompetensi, dia mesti lulus elearning Pembangunan Sistem Integritas yang diselenggarakan oleh KPK. Selain membuktikan diri dalam uji kompetensi, para calon API juga harus memiliki komitmen dan rencana aksi kegiatan pascasertifikasi.

2. API Muda

API Muda bertugas mendukung dan membantu pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh API dan API Eksekutif. Ada tiga unit kompetensi yang harus dimiliki oleh calon API Muda dan dibuktikan dalam uji kompetensi.

Tiga Unit Kompetensi Api Muda adalah:

1. Melaksanakan Program Integritas Organisasi

2. Melakukan Penilaian Risiko Korupsi

3. Memantau Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko Korupsi

Calon API Muda adalah para pegawai dengan pengalaman kerja di bidang kepatuhan minimal dua tahun. Untuk mendaftarkan diri menjadi API Muda, seseorang harus harus lulus diklat dan elearning Pembangunan Sistem Integritas yang diselenggarakan oleh KPK.

3. API Eksekutif

API Eksekutif adalah pembangun integritas di level manajerial yang bertugas sebagai pengambil kebijakan. API Eksekutif juga harus mampu merancang dan mengevaluasi kebijakan antikorupsi dan antisuap di perusahaan. Ada tiga unit kompetensi API Eksekutif yang semuanya terkait dengan pembentukan tata kelola antikorupsi.

Tiga unit kompetensi API Eksekutif adalah:

1. Merancang Kebijakan Integritas Organisasi

2. Melaksanakan Program Integritas Organisasi

3. Mengevaluasi Sistem Integritas Organisasi

Para calon API Eksekutif adalah pegawai dengan pengalaman paling sedikit 1 tahun di posisi setara eselon I untuk ASN dan setara direksi untuk korporasi yang memiliki unit kepatuhan. Mereka juga harus telah lulus diklat dan elearning Pembangunan Sistem Integritas yang diselenggarakan oleh KPK.

----

Sejauh ini telah ada lebih dari 250 API yang terbesar di seluruh Indonesia. Sementara Paksi sudah berjumlah lebih dari 2.200 orang. LSP KPK RI berharap ke depannya jumlah API dan Paksi akan semakin bertambah, demi menyebarluaskan semangat antikorupsi ke berbagai kalangan.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi API atau Paksi bisa mengunjungi situs LSP KPK.