PAKU Integritas 2023: Jangan Masuk Penjara, Dikhayalkan Saja

AKSI / PAKU INTEGRITAS 2023: JANGAN MASUK PENJARA, DIKHAYALKAN SAJA

31 MEI 2023

JOHANIS Tanak tahu cara membangun suasana. Sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia memiliki kemampuan sebagai storyteller hukum yang baik.

Membuka acara dengan sedikit canda, tapi memasuki materi inti, story yang dikisahkan langsung menusuk. Sebagai orang yang berpengalaman sebagai jaksa sejak Orde Baru, pernah menyidik kasus orang kecil hingga mantan Presiden Soeharto, ia memberikan bagaimana gambaran suramnya di penjara.

"Tadi Pak Wawan [Wardiana] bilang akan membawa bapak/ibu menjenguk penjara KPK, ya. Jangan pak, jangan ajak mereka ke penjara," ujar Tanak ketika memberikan pembekalan nilai-nilai integritas dan antikorupsi bertajuk "Executive Briefing" kepada pejabat eselon satu Kementerian BUMN di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31 Mei 2023).

"Penjara di sini bagus memenuhi standar hak asasi manusia, tapi kalau di penjara Salemba (Jakarta Pusat), ngeri," kata Tanak.

Wawan Wardiana adalah Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Kedeputian inilah yang menggelar "Executive Briefing", bagian dari program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara (PAKU Integritas) yang ditujukan khusus menteri dan eselon satu beserta pasangan.

Hadir dalam acara itu Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury didampingi istri serta jajaran eselon satu beserta pasangan. Adapun Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berhalangan hadir.

Usai pembekalan singkat tersebut, pejabat eselon satu dan pasangan akan mendapatkan diklat pada 14 Juni mendatang; salah satu kegiatannya yaitu mengunjungi penjara KPK.

Tanak lalu bercerita bagaimana korupsi membuat bubarnya sebuah keluarga.

"Ketika ada orang melakukan korupsi, setelah disidik, kemungkinan besar langsung ditahan. Ketika ditahan, biasanya selama tiga bulan, istri rajin datang. Tapi, di bulan ke empat, istri biasanya mulai jarang datang. Yang rajin datang, anaknya. 'Kok mama enggak datang?' tanya si ayah kepada anaknya. Dijawab anaknya, 'Mama sudah sering didatangi om-om. Adakalanya pulang, adakalanya tidak," katanya disambut tawa.

"Pas ada banyak uang, rumah dievaluasi, mobil dievaluasi, tapi begitu suami masuk penjara, ternyata suami yang 'dievaluasi'."

"Maka, pikir-pikir kalau mau korupsi. Bayangkan saja penjara ini (sambil memperlihatkan gambar penjara), ngeri dilihatnya. Jadi, dikhayalkan saja itu. Mudah-mudahan ada rasa takut."

"Sebagus apa pun penjara jangan mau," tuturnya.

Tanak tak berhenti di situ. Ia juga bercerita tentang penjara di Singapura yang mengandung filosofi kuat. Di negara kota itu, seorang tahanan harus menunduk untuk mengambil makanan, lantaran nampan makanan disodorkan lewat bawah. "Apa artinya? Ini untuk menghormati tanah air, dengan menundukkan kepala. Apa yang sudah diberikan negara, sudah cukup. Jangan korupsi lagi—begitu," ujar Tanak.

"Oleh karenanya, hati dan pikiran ini harus di-PAKU menjadi satu, agar sinkron untuk tetap berintegritas."

Lebih mengerikan lagi, katanya, jika kelak Undang-Undang Perampasan Aset sudah diberlakukan, harta dari seorang koruptor bisa dirampas oleh negara. Habis hartanya, katanya.

Wamen BUMN I Pahala Nugraha Mansury menyadari betul bahwa di perusahaan-perusahaan negara memiliki keragaman baik dari segi sistem maupun individu-individunya.

"Kami harus akui masih ada berita-berita bagaimana teman-teman BUMN yang belum secara penuh melakukan pencegahan korupsi," katanya.

"Untuk menerapkan perilaku antikorupsi, ini menjadi PR kami. Kami berharap ke depan betul-betul memiliki kesamaan dalam pola pikir antikorupsi."

Sejumlah kebijakan mendukung antikorupsi telah dibuat, misalnya, kewajiban bagi penyelenggara negara di BUMN untuk melaporkan penerimaan gratifikasi dan LHKPN. Namun, katanya, yang paling penting adalah masalah budaya kerja dan pola pikir. "Saya sepakat dengan Pak Deputi (Wawan Wardiana) bahwa penyelenggara negara ini memiliki budaya kerja dan mindset antikorupsi," katanya.

Acara Executive Briefing ini, menurutnya, juga sebagai pengingat tentang integritas. "Karena kami perlu diingatkan kembali tentang integritas. Pentingnya kami diingatkan kembali, bagaimana bahaya korupsi dan berusaha berperilaku antikorupsi," katanya.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas KPK pada 2022, skor Indeks Integritas di Kementerian BUMN 81,5—menurun dibandingkan tahun sebelumnya 83,3. Parameter yang dipakai untuk mengukur integritas ini, antara lain transparansi, integritas tugas, trading in influence, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Sejumlah temuan KPK, antara lain penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM (nepotisme, kesamaan almamater), suap dan gratifikasi, penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, jual-beli jabatan dan lain-lain.

PAKU Integritas adalah program unggulan KPK dalam pencegahan korupsi. Program lain dalam pencegahan yang dilakukan KPK yaitu pembentukan Desa Antikorupsi, Politik Cerdas Berintegritas, dan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (Roadshow Bus KPK).

Ada lima fokus area atau sektor yang menjadi sasaran KPK dalam penerapan PAKU Integritas sejak dilakukan 2021, antara lain sektor pengelolaan sumber daya alam, penegakan, bisnis, politik, dan layanan publik.

Pada 2023, PAKU Integritas akan dilakukan dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN. Lalu, kelompok kedua, terdiri atas Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dikbud dan Riset.

Selain kementerian/lembaga, KPK juga mengundang 36 kepala daerah (penjabat gubernur, bupati, dan wali kota).

Tahapan selanjutnya usai pembekalan nilai-nilai antikorupsi, peserta PAKU Integritas akan mendapatkan pelatihan dan tahap akhir peserta akan mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API).[]