PAKU Integritas 2023: "Jangan Korupsi Ya, Pak. Ingat Keluarga di Rumah"

AKSI / PAKU INTEGRITAS 2023: "JANGAN KORUPSI YA, PAK. INGAT KELUARGA DI RUMAH"

25 MEI 2023

BASUKI Hadimuljono menyeka kedua pelupuk matanya dengan punggung tangan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu terbawa emosi ketika memakai jaket "PAKU Integritas" dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemakaian jaket itu memang tak biasa. Sang istri, Kartika Nurani, berbisik di telinga suaminya:

"Jangan sampai korupsi ya, Pak. Ingat keluarga di rumah. Kasih contoh yang baik," kata Kartika menirukan kata-kata yang dipandu oleh pembawa acara. Hal sama juga dilakukan oleh pasangan pejabat lain yang hadir.

Bisikan itulah yang membuat suasana "Executive Briefing" pagi itu menjadi emosional bagi Basuki beserta jajaran eselon satu, terlebih disertai saling berpelukan dengan pasangan.

Ketua KPK Firli Bahuri takzim melihat momen itu. Basuki juga memeluk hangat Firli.

Executive Briefing adalah bagian dari program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar KPK. Kegiatan ini berupa pembekalan antikorupsi kepada penyelenggara negara dari kementerian/lembaga yaitu setingkat menteri dan pejabat eselon satu beserta pasangannya.

Baca:

Basuki menyambut baik pembekalan antikorupsi tersebut karena sangat relevan dengan pekerjaan yang dihadapi dirinya bersama jajaran kementerian. Ia sadar betul bahwa, "Kami dekat dengan surga, tapi tidak jauh dari neraka. Itu orang PU (Pekerjaan Umum), Pak," katanya di Gedung KPK, Kamis (25 Mei 2023).

Sejak beberapa kasus korupsi yang menimpa kementeriannya, sejumlah perubahan struktural telah dilakukan, kata Basuki, salah satunya dengan pembentukan Ditjen Bina Konstruksi. Dengan direktorat baru ini, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dengan bekerja sama dengan LKPP—karena selama ini sektor pengadaan inilah biang terjadinya suap menyuap.

"Godaan [korupsi] itu pasti ada. Saya selalu menekankan empat hal di PUPR yaitu no bribery (tidak suap menyuap), no gift (tidak ada hadiah), no kickback (tidak ada imbalan), dan no luxury lifestyle (tidak bergaya hidup mewah)," tuturnya.

Basuki menilai program pencegahaan korupsi melalui PAKU Integritas sangat tepat dan ia memohon kepada istrinya dan pasangan dari para eselon satunya untuk mengikuti pelatihan antikorupsi pada 14 Juni mendatang dengan sungguh-sungguh. "Jangan ikuti program dengan asal ikut, tapi serius," ujarnya.

"Program ini bisa membekali kami berintegritas. Kami dengan 40 ribu anak buah, kami memang bukan malaikat, tapi kami berusaha untuk jujur melaksanakan tugas ini."

Basuki mengatakan selalu ingat kata-kata ayahnya bahwa dalam bekerja harus selalu hati-hati. "Saya tidak ingin meninggalkan PU, bukan dengan jalan atau jembatan, tapi organisasi yang kredibel dan orang-orang yang kompeten dan berintegritas," ia menambahkan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa tahapan korupsi tak terjadi saat pelaksanaan program, tapi justru telah berjalan sejak dalam perencanaan. Oleh karenanya, ia mengapresiasi perubahan struktural yang dilakukan Menteri Basuki, dengan pembentukan Ditjen Bina Konstruksi, untuk mencegah praktik korupsi.

Firli pun memberikan gambaran yang telah dilakukan KPK sejauh ini. Sepanjang Januari hingga Mei 2023 sebanyak lebih dari 50 orang telah ditahan dan 65 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. "Fakta-fakta ini [seharusnya] menjadi pembelajaran kita," ujarnya.

Baca:

Menurut Firli, pemberantasan korupsi tak bisa dilakukan sendiri oleh KPK, tapi perlu kolaborasi; karena korupsi terjadi juga disebabkan oleh sistemnya yang rusak atau lemah. Selama masih ada korupsi, sulit bagi negara untuk mewujudkan cita-citanya. "Korupsi itu merampas hak asasi manusia dan generasi berikutnya," katanya.

PAKU Integritas, katanya, adalah program unggulan KPK dalam pencegahan korupsi. Program lain dalam pencegahan yang dilakukan KPK yaitu pembentukan Desa Antikorupsi, Politik Cerdas Berintegritas, dan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (Roadshow Bus KPK).

Menurut Firli, program Desa Antikorupsi digagas karena melihat fakta bahwa sebanyak 688 desa di Indonesia tersangkut dalam kasus korupsi. "Anggaran desa begitu besar, nilainya triliunan," ujarnya.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas KPK, yang mengukur tingkat risiko korupsi dan mengukur capaian pemberantasan dan pencegahan korupsi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Kementerian PUPR mendapatkan skor 73,59. Parameter yang dipakai dalam survei yaitu transparansi, integritas tugas, trading in influence, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Sementara itu, KPK juga memetakan beberapa tipologi praktik korupsi yang menyangkut proyek jalan, antara lain perbuatan curang oleh pemborong, pengawas, penerima pekerjaan, dan praktik ijon pekerjaan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa kasus korupsi yang ditemukan KPK di lingkup Kementerian PUPR banyak terjadi di daerah, bukan di tingkat pusat.

Dalam pembekalannya, Alexander menekankan agar para pejabat dan keluarganya harus bisa mengontrol diri. Ia pun memberikan contoh dirinya yang bersikap terbuka kepada istri dan anak-anaknya tentang besaran gaji yang diterima.

Keterbukaan tersebut, menurutnya, sebagai cara agar anggota keluarganya ikut mengontrol dirinya jika ada pembelian barang atau sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapatan. Transparansi salah satu cara untuk membangun integritas, ujarnya.

Ia mengingatkan agar: "Kita jangan bertindak karena faktor keinginan, tapi kebutuhan. Mari kita rawat kewarasan kita."

"Kendali kontrol diri itu harus sejak dini karena ini menyangkut keluarga. Saya sangat yakin bahwa keluarga menjadi tempat pembangun integritas," ucap Alexander.

Ada lima fokus area atau sektor yang menjadi sasaran KPK dalam penerapan PAKU Integritas sejak dilakukan 2021, antara lain sektor pengelolaan sumber daya alam, penegakan, bisnis, politik, dan layanan publik.

Pada 2023, PAKU Integritas akan dilakukan dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN. Lalu, kelompok kedua, terdiri atas Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dikbud dan Riset.

Selain kementerian/lembaga, KPK juga mengundang 36 kepala daerah (penjabat gubernur, bupati, dan wali kota).

Tahapan selanjutnya usai pembekalan nilai-nilai antikorupsi, peserta PAKU Integritas akan mendapatkan pelatihan dan tahap akhir peserta akan mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API).[]