PAKU Integritas 2023: Menteri ATR/Kepala BPN: Buang Jauh-Jauh Niat Korupsi

AKSI / PAKU INTEGRITAS 2023: MENTERI ATR/KEPALA BPN: BUANG JAUH-JAUH NIAT KORUPSI

17 MEI 2023

BELUM lama membuka pidatonya di acara pembekalan nilai-nilai antikorupsi "Executive Briefing" oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto langsung melempar pertanyaan bernada satire.

"Saya ingin lihat satu per satu, apakah pasangannya benar atau tidak?" kata Hadi yang disambut tawa hadirin.

Sampai-sampai Ketua KPK Firli Bahuri duduk di hadapannya tertawa geli.

"Loh, bisa juga pasangan itu dikorupsi." Grrr…

Acara itu memang pembekalan khusus untuk petinggi kementerian hingga pejabat eselon satu Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN. Tapi, dibawa serta pula pasangan masing-masing.

Hadi lalu bercerita bahwa pada waktu kecil menjelang tidur selalu mendapatkan cerita "Kancil Nyolong Timun" dari ayahnya. Dari cerita ini terdapat praktik korupsi.

"Mudah-mudahan saya tidak mencuri yang lain-lain. Karena saya masih hidup--biasanya masih hidup, niat (korupsi) itu ada. Maka, buang jauh-jauh niat itu," ujarnya.

Baca:

Hadi mengaku tak menutup mata bahwa kementeriannya masih perlu banyak koreksi. Oleh karenanya, pihaknya selalu terbuka mendengarkan masukan dari masyarakat, media massa, termasuk temuan KPK.

"Masukan dari KPK selalu menjadi perhatian kami. Karena masih banyak hal yang harus dibenahi, mulai tata kelola organisasi hingga pelayanan pertanahan yang berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Hadi.

Ia menuturkan di lingkup BPN memang masih banyak layanan pertanahan yang menggunakan kuasa. Saat ini pihaknya sedang melakukan perubahan layanan yang berbasis elektronik, seperti layanan jual beli tanah atau peralihan hak yang bakal diluncurkan akhir tahun ini. "Jika [layanan elektronik] ini sudah selesai, maka 80 persen permasalahan dengan menggunakan kuasa oleh masyarakat ini dapat diselesaikan," katanya.

Persoalaan kuasa sering menjadi masalah di lapangan. Banyak warga yang mengurus sertifikat tanah tidak kunjung selesai, ternyata titik problemnya terdapat di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). “Rata-rata masyarakat yang ingin meningkatkan dari HGB ke sertifikat masih takut. Padahal kalau datang ke kantor pelayanan, sehari selesai. Tanpa melalui PPAT dan hanya membayar Rp 50.000. Selesai,” jelas Hadi.

Sementara jika melalui kuasa, katanya, masih membutuhkan waktu berhari-hari, “Dan, itu masih banyak ‘pukulan’ atau ‘gebetan’ [uang pelicin, red] sana-sini,” Hadi menambahkan.

Baca:

Dari temuan KPK terhadap pelayanan BPN, Hadi menyoroti salah satunya tentang menurunnya Indeks Survei Penilaian Integritas dari 77 menjadi 70 pada tahun 2022. Pihaknya pun mengatakan telah menindaklanjuti sebagian problem yang membuat turunnya indeks integritas tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan kepada jajaran eselon satu dan pasangannya untuk membiasakan hidup sederhana. “Dan tanamkan, jabatan yang diemban adalah sementara dan tidak ada yang abadi. Sebagai pelayan masyarakat harus bersikap rendah hati dan membumi,” katanya.

“Hidup kita tidak usah kinclong-kinclong. Seandainya punya (perhiasan) dinikmati sendiri di rumah.”[]