Memahami Perdagangan Pengaruh, Salah Satu Jenis Korupsi yang Banyak Terjadi

AKSI / MEMAHAMI PERDAGANGAN PENGARUH, SALAH SATU JENIS KORUPSI YANG BANYAK TERJADI

10 FEBRUARI 2023

Perdagangan pengaruh adalah salah satu jenis korupsi yang banyak terjadi dan pembuktiannya tidak mudah. Korupsi semacam ini acapkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya wewenang dan kekuasaan langsung, namun mampu mengatur arah sebuah kebijakan.

Perdagangan pengaruh atau disebut juga trading in influence masuk dalam salah satu delik korupsi pada Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption - UNCAC, tepatnya di Pasal 18 tentang klasifikasi korupsi dan penegakan hukum.

Dalam konvensi tersebut, perdagangan pengaruh didefinisikan sebagai janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara tidak langsung atau langsung, untuk menyalahgunakan pengaruhnya demi memperoleh manfaat yang tidak semestinya. Termasuk dalam pengertian ini adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atas manfaat yang tidak semestinya agar menyalahgunakan wewenangnya.

"Contoh gampangnya, perdagangan pengaruh adalah seseorang yang punya kuasa dan kewenangan mencoba memengaruhi arah kebijakan di legislatif atau eksekutif," kata Wuryono Prakoso, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, kepada ACLC.

Perdagangan pengaruh biasanya dilakukan oleh orang-orang berpengaruh yang memiliki akses langsung atau tidak langsung ke pembuat keputusan. Pengaruhnya akan semakin kuat jika dia adalah orang dekat dan disegani, petinggi partai misalnya, sementara pejabat berwenang yang dituju adalah salah satu kadernya. Tidak heran jika perdagangan pengaruh juga termasuk jenis korupsi politik.

"Contoh kasusnya, misalnya menitipkan kandidat pada seleksi jabatan pemerintah eselon I. Padahal ini seleksi terbuka. Bisa jadi seseorang yang dekat dengan salah satu kandidat memengaruhi pembuat keputusan," kata Wuryono.

"Kalau di pembentukan kabinet, para pimpinan Parpol bisa mencoba melobi jatah kursi menteri. Ini juga bisa masuk jual beli pengaruh," lanjut Wuryono.

Walau Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui UU No. 7 tahun 2006, namun soal perdagangan pengaruh belum diatur dalam UU tindak pidana korupsi. Hal ini akhirnya menjadi bahan pembelaan para tersangka kasus korupsi dengan mengatakan perdagangan pengaruh tak terdefinisikan dengan jelas di hukum Indonesia.

Namun, perdagangan pengaruh erat kaitannya dengan suap atau gratifikasi. Inilah sebabnya delik suap dan gratifikasi dapat digunakan untuk menjerat para pelaku korupsi bermoduskan perdagangan pengaruh.

Meskipun perdagangan pengaruh dan suap terkait erat, tapi sifat keduanya berbeda. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kajiannya berjudul "Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional" menjabarkan perbedaan keduanya.

Salah satu perbedaan mendasar adalah jumlah pelakunya. Perdagangan pengaruh bisa melibatkan dua hingga tiga orang pelaku. Dua orang pelaku berasal dari sisi pengambil kebijakan, termasuk si penjual pengaruh yang tidak mesti pejabat publik atau penyelenggara negara. Sedangkan seorang lainnya adalah si pemberi yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.

Misalnya, seorang ketua partai didekati oleh pengusaha agar bisa melobi kadernya yang duduk di legislatif untuk menghasilkan kebijakan yang memuluskan usahanya. Pengusaha tersebut menjanjikan keuntungan sekian persen dari penjualan produknya. Dalam hal ini, ketua partai telah memperdagangkan pengaruhnya untuk bisa melobi kadernya tersebut.

Berbeda dengan perdagangan pengaruh, penerima suap adalah penyelenggara negara karena terdapat unsur penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan. Pemberi suap bisa berasal dari penyelenggara negara maupun swasta yang berinteraksi langsung dengan penyelenggara negara.

Hilangnya Unsur Keadilan karena Perdagangan Pengaruh

Wuryono menilai perdagangan pengaruh adalah pelanggaran etik dari jabatan penyelenggara negara dan erat kaitannya dengan benturan kepentingan atau conflict of interest. Para penyelenggara negara tersangka korupsi biasanya memiliki kedekatan dengan pelaku perdagangan pengaruh, seperti kawan, keluarga, atau kolega satu organisasi.

Hal ini menyebabkan hilangnya unsur keadilan (fairness) dalam pembuatan keputusan, misalnya dalam kasus pengadaan barang dan jasa. "Tidak ada equal treatment kepada semua pihak," kata Wuryono.

Untuk menghilangkan praktik ini, pejabat publik mesti transparan dan harus menyatakan secara terbuka jika ada potensi benturan kepentingan. Idealnya memang, kata Wuryono, instansi pemerintah secara periodik mewajibkan pegawainya melakukan deklarasi benturan kepentingan tersebut.

"Boleh saja ada hubungan dengan penyedia jasa, namun harus declare dan tidak ikut campur dalam proses tender. Benturan kepentingan bisa dikurangi dengan akuntabilitas, transparansi dan prinsip fairness," ujar Wuryono.

Selain deklarasi kepentingan sebagai mekanisme kontrol, perdagangan pengaruh dapat dicegah dengan meningkatkan integritas dalam diri penyelenggara negara. Karena sejatinya, kejahatan ini tidak bisa diatasi hanya dengan pencegahan saja, melainkan perlunya kesadaran dalam diri bahwa korupsi adalah tindakan tercela dan melanggar hukum.

Ada sembilan nilai integritas yang mesti dimiliki oleh penyelenggara negara atau masyarakat secara umum. Kesembilan nilai tersebut adalah jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras, atau yang disingkat “Jumat Bersepeda KK”. Dengan menegakkan integritas, bukan tidak mungkin Indonesia akan bebas dari korupsi di masa depan.