MENJELANG pemilu, di saat para kandidat dan partai politik (parpol) aktif berkampanye merebutkan kursi presiden, kepala daerah, atau legislatif, #KawanAksi jangan tinggal diam begitu saja.
Justru, yuk, cari tahu siapa yang akan dipilih pada hari pencoblosan nanti. Suara #KawanAksi, menentukan nasib bangsa dan negara ini ke depan, loh!
Baik #KawanAksi yang telah menjadi pemilih lama maupun pemilih pemula, semua harus menjadi pemilih yang cerdas. Untuk menjadi pemilih cerdas, #KawanAksi harus berperan aktif dalam mencari tahu partai politik atau kandidat mana yang layak menerima suara kita.
Berikut ini beberapa hal yang perlu dipahami #KawanAksi sebelum memilih. Harapannya adalah hasil pemilu atau pilkada mendapatkan para pemimpin, wakil rakyat, dan partai politik yang berintegritas, amanah, jujur, tanggung jawab, dan tentu saja tidak korupsi. (Baca: Korupsi Itu Kekufuran, Kata Nurul Ghufron)
Visi misi partai politik
Setiap partai politik pasti memiliki visi dan misi yang menjadi salah satu dasar utama organisasi. Berdasarkan jajak pendapat Litbang KOMPAS periode Januari 2023, ada 60 persen responden menyatakan mempelajari visi, misi, program, serta janji kampanye yang diberikan oleh partai politik.
Visi, misi, atau program kerja dari partai politik bisa #KawanAksi dapatkan dari berbagai sumber informasi, seperti situsweb resmi mereka. Terkait program kerja, #KawanAksi bisa membandingkan program kerja mereka pemilu sekarang dengan sebelumnya dan bagaimana implementasi dari parpol tersebut. #KawanAksi bisa menilai seberapa besar partai politik itu bisa dipercaya dalam mewujudkan program kerjanya.
Rekam jejak
Ini penting sekali diperhatikan. Jangan pilih mereka yang justru merugikan bangsa dan negara karena ujung-ujungnya adalah korupsi dan dipenjara. #KawanAksi bisa menilai sebuah partai politik dan kadernya lewat jejak rekam selama berpolitik apakah melanggar kode etik, melanggar hukum, atau hal lain. Misalnya ketika ada kader partai politik yang terlibat kasus, bagaimanakah tindakan partai politik terhadap kader tersebut? (Baca: “Korupsi Itu Apa, Kek? Kirana Bertanya)
Tidak hanya itu, #KawanAksi juga bisa menilai integritas partai dari caranya menentukan kader politik yang dipilih. Apakah partai politik mengusung kader yang memang memiliki kemampuan memimpin, bertanggung jawab, serta berintegritas dan mampu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan? Atau partai mengusung kader yang kurang memenuhi kriteria tersebut, tetapi diperkirakan mampu menarik banyak pemilih karena kader memiliki banyak pengikut? (Baca: Yuk, Kenali Lebih Dalam Apa Itu Politik Berintegritas)
Tentunya, #KawanAksi harus mengutamakan partai politik yang memilih kader berintegritas.
Tolak politik uang
Salah satu cara ampuh mencegah korupsi adalah dengan tegas menolak politik uang. Sayangnya, berdasarkan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia pada Pemilu 2014, 41,2 persen responden menganggap bahwa politik uang adalah suatu kewajaran. Angka ini cukup tinggi.
Hasil serupa juga didapatkan dari survei Charta Politika pada Pemilu 2019 melalui 800 responden di DKI Jakarta I (Jakarta Timur), DKI Jakarta II (Jakarta Pusat), dan DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu). Hasilnya:
- DKI Jakarta I: 58,2 persen memaklumi politik uang dan 10,5 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab
- DKI Jakarta II: 47 persen memaklumi politik uang dan 12 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab
- DKI Jakarta III: 42,6 persen memaklumi politik uang dan 9,8 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab
Padahal, politik uang akan menghasilkan pemimpin yang condong mengutamakan dirinya dan golongan, bukan kepentingan masyarakat. Mereka yang menggunakan cara-cara tersebut cenderung ingin “balik modal” kelak ketika menjabat–dan bagaimana cara mereka? Korupsi adalah pilihan mereka.
Selama masyarakat masih memaklumi adanya politik uang, pemimpin atau wakil rakyat yang korup akan terus ada. Namun, tidak ada kata terlambat. #KawanAksi yang pernah menerima atau menganggap bahwa politik uang hal wajar, bisa mulai mengubahnya dengan menolak tegas politik uang sejak sekarang.
Untuk menciptakan negara yang bebas dari politik uang, diperlukan peran aktif semua pihak. Tidak hanya KPK saja sebagai lembaga pemberantas korupsi, tetapi juga masyarakat. Salah satunya, setop perilaku koruptif dan tidak mendukung aktivitas korupsi apapun yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.[] (Baca: Integritas Publik, Landasan Pemerintahan yang Akuntabel)