Korupsi Itu Kekufuran, Kata Nurul Ghufron

AKSI / KORUPSI ITU KEKUFURAN, KATA NURUL GHUFRON

24 JULI 2023

KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali mengadakan “Executive Briefing”, salah satu rangkaian kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), Senin (24 Juli 2023). Untuk kegiatan kali ini, KPK memberikan pembekalan nilai-nilai antikorupsi kepada Kementerian Agama RI sebagai Executive Briefing batch 6.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dengan tegas mengatakan bahwa korupsi adalah bentuk kekufuran dalam perspektif ketatanegaraan, bukan perspektif personal. Kekufuran di sini dimaknai “ketertutupan dari kebenaran, sehingga mengakibatkan seseorang salah langkah.”

Ketika seorang pejabat negara melakukan korupsi, kata Nurul, artinya orang itu salah menempatkan diri dalam mengelola dan melaksanakan wewenang publik dan keuangan negara.

“Yang mestinya untuk publik, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Itu artinya salah langkah mengelola uang dan kewenangan. Itulah kekufuran dalam ketatanegaraan,” ujar Nurul dalam sambutan acara Executive Briefing batch 6 di Gedung KPK.

Executive Briefing adalah forum sosialisasi dan dialog antara pemimpin instansi dan jajaran pejabat eselon satu dengan KPK dalam rangka penguatan integritas. Kegiatan ini juga mengikutsertakan pasangan dari para penyelenggara negara agar mendapat pemahaman antikorupsi yang sama.

Terdapat empat rangkaian kegiatan PAKU Integritas, yaitu Executive Briefing, pelatihan PAKU Integritas, pembekalan antikorupsi untuk pasangan penyelenggara negara, dan sertifikasi ahli pembangun integritas (API) Eksekutif.

KPK sebelumnya telah merampungkan rangkaian Executive Briefing 2023 batch 1-5 yang diikuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Dikbud Ristek, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Adapun, pekan ini, Kamis (27 Juli), para pejabat eselon satu beserta pasangan dari tiga kementerian akan menerima pelatihan PAKU Integritas batch 2 selama hari penuh, termasuk kunjungan ke penjara KPK. Peserta yang mengikuti pelatihan ini, antara lain Kementerian Dikbud Ristek, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kemenag.

Sebelumnya, pelatihan PAKU Integritas batch 1 diikuti oleh pejabat eselon satu dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN. (Baca: PAKU Integritas Batch 1 Rampung, Pertama Kalinya Seorang Menteri Ikut Diklat Antikorupsi)

Menurut Nurul, memang banyak masalah yang ditangani oleh Kemenag mulai intoleransi, sekolah madrasah, guru agama, tempat ibadah, masalah seks bebas, narkoba dan lain-lain. Namun, ada masalah lain yang menjadi target dan perlu diselesaikan oleh Kemenag adalah kekufuran dalam bernegara, yaitu korupsi.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik pembekalan antikorupsi yang diadakan oleh KPK. Ia mengatakan, sejujurnya kementeriannya juga belum bersih dari perilaku-perilaku koruptif. “Tapi, daya pantau kami terbatas,” ujarnya.

Untuk itu, melalui kegiatan PAKU Integritas, ia berharap jajarannya memiliki komitmen yang sama dalam pencegahan dan perilaku antikorupsi. Ia masih ingat dengan kata-kata yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika dirinya diberi mandat sebagai menteri agama. “Kalimat yang beliau sampaikan: ‘Tolong ditata tata kelola di Kementerian Agama. Anggarannya besar, kebocorannya juga masih besar’,” tutur Menag.

Suatu kali, Yaqut mengatakan, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga pernah membuat pernyataan dengan menyindir Kemenag dengan menyebut “Kementerian Agama seperti pasar, semuanya ada, kecuali agama”. Pernyataan ini di mata dirinya tidak pas; ia pun mengajak jajarannya agar mengkhianati Gus Dur dalam konteks pernyataan tersebut. “Tetap jadikan nilai-nilai agama tetap sebagai pegangan, tentu salah satunya perilaku antikorupsi,” ujarnya.

Ia menegaskan: “Antikorupsi jangan sampai sebatas jargon—ngomong di mana-mana: antikorupsi, ndak korupsi, tapi perilakunya tetap koruptif,” kata Menag.

Menag sadar diri bahwa kementeriannya memiliki anggaran yang besar, struktur institusinya paling besar di antara kementerian/lembaga lain, yaitu hingga tingkat kecamatan. Dengan anggaran besar, jika tidak dikelola dengan baik dan tepat, tentu menjadi potensi penyelewengan.

Ia pun berpesan kepada pejabat eselonnya beserta pasangan tak lagi memiliki perspektif seperti pejabat-pejabat di zaman dulu, yaitu menjadi PNS bergelimang harta. “Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita sekarang berada di zaman berbeda dan menuntut komitmen perubahan yang besar,” katanya.

“Risiko menjadi pasangan PNS atau penyelenggara negara dan menteri, ya (hidup) pas-pasan, (karena ini) pengabdian,” ia menegaskan.[]