KPK Kembali Bekali Nilai-nilai Antikorupsi kepada Pejabat Daerah

AKSI / KPK KEMBALI BEKALI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KEPADA PEJABAT DAERAH

31 OKTOBER 2023

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengadakan kembali pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Jakarta, Selasa (31 Oktober 2023).

Dalam pelatihan angkatan (batch) keempat 2023 tersebut, peserta berasal dari kalangan pejabat daerah beserta pasangan masing-masing. Ini kali kedua peserta pelatihan merupakan pejabat daerah.

Sebelumnya, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK membekali nilai-nilai antikorupsi kepada 24 pejabat daerah pada 14 September lalu. (Baca: KPK Beri Penguatan Antikorupsi 24 Pejabat Daerah)

Tahun ini, KPK mengadakan PAKU Integritas untuk pejabat daerah sebanyak tiga angkatan. Angkatan ketiga atau terakhir diadakan pada 23 November mendatang.

PAKU Integritas merupakan pembelajaran antikorupsi yang ditujukan kepada penyelenggara negara selama sehari penuh. Kegiatan ini mengombinasikan metode ceramah dan diskusi dengan menghadirkan narasumber baik internal maupun eksternal KPK. Tujuan pelatihan ini untuk menguatkan komitmen antikorupsi kepada penyelenggara negara.

Selain pejabat daerah, KPK sebelumnya telah mengadakan pelatihan untuk pejabat eselon satu kementerian.

Baca:

Pada pelatihan kali ini, para pejabat tersebut berasal dari 12 daerah. Mereka adalah penjabat (pj) kepala daerah dan ketua DPRD, antara lain Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki, Pj Bupati Mesuji Sulpakar, Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah, Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif, dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Rismanto.

Selanjutnya, Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad, Ketua DPRD Kota Bekasi M. Saifuddaulah, Pj Bupati Tulungagung Heru Susesno, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, dan Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto.

Lalu, Pj Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Efendi, Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansyah, Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Syahrudin M Noor, Pj Bupati Mamberamo Tengah Manggar Sirait, dan Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Hengky Dany Jikwa.

Direktur Diklat Antikorupsi Dian Novianthi menuturkan ada tiga materi pembelajaran yang diberikan selama pelatihan. Materi tersebut antara lain, studi kasus korupsi, penguatan karakter integritas, dan implementasi integritas sebagai penyelenggara negara.

Selain itu, peserta pelatihan juga melakukan studi pengenalan rumah tahanan KPK. “Pada sesi studi pengenalan rutan, kami mengajak seluruh peserta untuk merasakan atmosfer rutan. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus sarana pembelajaran bagi peserta agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” ujarnya. (Baca: Pengalaman Berharga dari Penjara Koruptor KPK)

Dian berharap para peserta menindaklanjuti pelatihan dengan menyusun komitmen dan rencana tindak lanjut dalam membangun sistem antikorupsi di daerah masing-masing.

Pelatihan seharian itu merupakan tindak lanjut dari Executive Briefing yang telah dilakukan KPK kepada peserta sekaligus pasangannya pada Senin (30 Oktober). Pada Executive Briefing angkatan kedelapan ini, pembekalan antikorupsi juga disertai dialog diberikan langsung oleh pimpinan KPK; hadir di acara, yaitu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Korupsi canggih dan terorganisasi

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menuturkan, tindak pidana korupsi saat ini berlangsung dengan canggih dan terorganisasi.

Sampai sekarang, ia menuturkan, korupsi masih termasuk sebagai kejahatan luar biasa. “Mengapa? Karena dampaknya. Pembunuhan juga memiliki dampak. Maaf, yang dirugikan korban dan keluarganya, tapi korupsi yang dilakukan satu-dua orang, dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya dalam sambutan pembukaan PAKU Integritas batch 4 di Jakarta, Selasa (31 Oktober).

Sejauh ini KPK menemukan berbagai masalah korupsi di pemerintah daerah, di antaranya pengelolaan anggaran daerah, pengelolaan aset, pemberian izin, pengadaan barang dan jasa, perekrutan pejabat daerah, dan lain-lain.

Data KPK menunjukkan sejak 2004 hingga 2022 jumlah kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah sebanyak 695 kasus atau lebih dari 50 persen kasus yang ditangani KPK. “Ini angka yang tidak sedikit,” tuturnya.

Dalam upaya mendukung pemda memberantas korupsi, KPK membangun Tim Koordinasi dan Supervisi di daerah serta sistem Monitor Center for Prevention (MCP). “Dua sistem yang dibuat KPK itu untuk mencegah tipikor lewat perbaikan sistem, lewat perencanaan anggaran hingga pengelolaan dana desa,” ujar Wawan.

Sebab, menurut Wawan, panjangnya birokrasi yang rumit dan berbelit-belit juga membuka celah bagi oknum tertentu untuk melanggar aturan. Oleh karenanya, KPK mendorong sistem pelayanan secara digital untuk menghilangkan tatap muka dalam pelayanan publik. Dengan kurangnya tatap muka, maka potensi transaksional bisa diberantas.

Dalam kesempatan itu, Wawan juga menerangkan penyebab korupsi terjadi berdasarkan Triangle Fraud Theory. Bahwa korupsi, pertama, terjadi karena ada desakan atau tekanan (pressure). Tekanan ini bisa datang baik dari luar maupun dalam diri sendiri, seperti tekanan atasan, dorongan diri sendiri, desakan istri dan anak, atau lainnya.

Selanjutnya, korupsi karena ada kesempatan (opportunity) dan terakhir, karena rasionalisasi (rasionalization) atau pembenaran. Menurut Wawan, orang yang membenarkan korupsi lantaran melihat orang lain juga melakukan hal yang sama. “Misalnya, dengan mengatakan, saya sudah 30 tahun mengabdi, kok saya enggak boleh ambil,” katanya.

Tak takut dipenjara

Wawan mengatakan, meski KPK telah melakukan penindakan dengan memenjarakan para koruptor, ternyata hal ini tak membuat para pelaku lain jera. Perilaku korupsi masih tetap terjadi.

Lebih-lebih, saat ini para terpidana koruptor dapat menerima remisi. “Mohon maaf, dengan kondisi sekarang [dengan adanya remisi bagi koruptor), pelaku korupsi ini tidak takut dihukum penjara, tapi takut dimiskinkan. Mereka bingung kalau dimiskinkan. Makanya, kami minta teman-teman di DPR supaya RUU Perampasan Aset diketok palu, karena ini sudah didorong sejak lama,” ujarnya.

Selain penindakan, ia mengatakan, KPK juga melakukan dua fungsi lain yaitu pencegahan dan pendidikan. Dalam pendekatan pencegahan, KPK mendorong ada perbaikan sistem supaya peluang korupsi dapat dicegah.

“Tapi, yang namanya manusia, kalau sudah niat korupsi, sistem sebaik apa pun dicari celahnya. Maka, modus korupsi berubah-ubah. Biasanya kalau sudah niat korupsi, mereka satu langkah dari kita,” ujar Wawan.

Selanjutnya, melalui pendekatan pendidikan. Dalam pendekatan ini, KPK menanamkan nilai-nilai integritas atau antikorupsi kepada masyarakat mulai anak-anak hingga orang tua. “Ini supaya orang paham korupsi itu dampaknya besar,” katanya. “Namun, pendekatan ini tidak akan efektif jika KPK sendiri yang melakukan, sehingga butuh peran serta masyarakat.”

Ketiga pendekatan itu, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi.

Wawan mengajak para peserta pelatihan agar prioritas dalam pemberantasan korupsi di daerah. “Sepulang dari sini, bisa berkolaborasi dengan KPK, bisa sama-sama mewujudkan daerahnya sendiri bebas dari korupsi. Kami yakin bapak/ibu mampu melakukan upaya kolaborasi tersebut,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber pelatihan yaitu Wawan Yunarwanto (Direktorat Penuntutan KPK) memberikan materi berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang (studi kasus dan diskusi)”, Rhenald Kasali (Pendiri Rumah Perubahan) mengangkat materi berjudul “Implementasi Integritas dalam Pelaksanaan Tugas sebagai Penyelenggara Negara.”

Narasumber ketiga, Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dengan materi bertajuk “Membangun Karakter Penyelenggara Negara yang Berintegritas dan Debrief dan Refleksi Integritas.”

Di tempat lain, pembekalan antikorupsi yang diikuti oleh pasangan pejabat daerah diisi oleh Widyaiswara Ahli Madya KPK M Indra Furqon dengan materi “Gratifikasi vs Keluarga” dan Psikolog juga pengajar di Universitas Sampoerna Jakarta Ade Iva Murty menyampaikan materi “Membangun Keluarga Antikorupsi”.[]