Pesan KPK kepada Pejabat: Jangan Sampai “Pensiun” di Penjara

AKSI / PESAN KPK KEPADA PEJABAT: JANGAN SAMPAI “PENSIUN” DI PENJARA

27 JULI 2023

NADA suara Alexander Marwata datar dan pelan.

“Saya yakin,” katanya, “bapak/ibu pasti sudah punya rumah layak.”

“Juga, yakin bapak/ibu tidak khawatir bagaimana pensiun masih bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga.”

Alex agak basa-basi.

Sebanyak 26 pejabat eselon satu dari beberapa kementerian menyimak. Tapi, deretan kalimat yang ia utarakan berikutnya, mengajak para pejabat itu untuk berefleksi diri.

“Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya pernah ngobrol dengan seorang petinggi lembaga negara, sebetulnya kalau ASN (aparatur sipil negara) atau pejabat itu [melakukan] korupsi, karena ‘mempersiapkan diri’ menjelang pensiun.”

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjabat sejak 2015 itu mengatakan hal tersebut saat membuka Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) pada Kamis (27 Juli 2023). Pesertanya adalah pejabat eselon satu dari Kementerian Agama, Kementerian Dikbud Ristek, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Pelatihan sehari penuh ini juga melibatkan pasangan mereka yang digelar di ruangan terpisah.

Alex kembali melanjutkan cerita.

Kemarin, katanya, ia baru saja mengumumkan tersangka koruptor. Kasus ini membuat dirinya mengelus dada. KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka. Henri diduga terlibat suap-menyuap dalam pengadaan barang di instansinya tahun anggaran 2021-2023.

Padahal, per 1 Agustus besok, katanya, Henri akan menjalani masa pensiun. “Sedih, kan? Tragis,” ujar Alex.

“Seharusnya masa pensiun menikmati kebersamaan dengan cucu, tapi berhubung suatu hal, terpaksa berpisah dengan keluarga.”

Kasus serupa juga terjadi tahun lalu. Awal Juni 2022, KPK juga menangkap Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Lagi-lagi, penangkapan terjadi usai 12 hari Haryadi menjalani hari-hari pensiun. Haryadi terlibat kasus suap-menyuap.

Menurut Alex, korupsi masih menjadi persoalan berat di Indonesia. Meski sebagian pihak menilai Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan lembaganya dikritik sebagai “kampungan”, KPK tak akan pernah berhenti untuk menindak koruptor. “Jelas-jelas dia (penyelenggara negara) ‘terima’ duit, masak kita diamkan,” katanya.

Menangkap tersangka korupsi, menurutnya, bukanlah sebuah kebanggaan, bukan sebuah prestasi. Makanya, di tengah sikap skeptis orang terhadap OTT, KPK tidak akan berhenti.

Oleh karenanya, bagi Alex materi pendalaman tentang integritas melalui PAKU Integritas penting bagi penyelenggara negara. “Bapak/ibu punya tanggung jawab, karena tempat benteng moral bangsa ini. Kalau enggak bisa menjaga integritas, panutan kita siapa lagi,” katanya.

Ia menyebut bahwa Kemenag dan Kemendikbud adalah garda terdepan menjaga integritas bangsa ini. Di dunia pendidikan, misalnya, masih banyak orangtua mengajarkan secara tidak langsung sikap tidak berintegritas. Contoh yang masih hangat, terkait penerimaan siswa baru, banyak orangtua melakukan segala cara agar anaknya diterima di sekolah favorit—salah satunya titip Kartu Keluarga. (Baca: Keculasan di Balik Tembok Sekolah)

“Kalau dari awal anak-anak kita diajarkan cara curang, apa yang kita bisa harapkan ke depan?” katanya.

Ia sangat setuju dengan langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya mencoret siswa yang terbukti curang dalam penerimaan peserta didik baru. (Baca: Survei KPK 2022: Ekosistem Pendidikan Belum Mendukung Internalisasi Nilai Integritas)

Kepada peserta pelatihan, ia menaruh harap agar tidak mencari tambahan-tambahan pendapatan selain yang diberikan negara. “Kerja saja yang baik. Ini yang menurut kami menjadi kunci untuk menjaga integritas,” katanya.

Kejadian korupsi di instansi pemerintah, menurutnya, karena ada “sesuatu yang salah”. “Orang mudahnya tidak khawatir dan takut untuk melakukan hal tercela, seperti korupsi pengadaan kitab suci,” ia menegaskan.

Bangun karakter berintegritas

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menuturkan tahun ini KPK mengadakan lima kali pelatihan PAKU Integritas. “[Pelatihan] kali ini adalah batch kedua,” katanya.

Sebelumnya pada 14 Juni, PAKU Integritas batch 1 telah diadakan dengan peserta dari Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian ATR/BPN. (Baca: PAKU Integritas Batch 1 Rampung, Pertama Kalinya Seorang Menteri Ikut Diklat Antikorupsi)

Menurut Wawan, fokus utama pelatihan, yaitu pendalaman, merawat, dan mengimplementasikan integritas dalam kehidupan sehari-hari sebagai penyelenggara negara. Dengan begitu, diharapkan terbangunnya karakter penyelenggara negara yang berintegritas dan sebagai teladan dalam menjalankan peran dan tugas di lingkungan kerja masing-masing.

“Tujuan kedua, diharapkan [usai mendapatkan pelatihan ini, red], bapak/ibu bisa menghindari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme,” Wawan menambahkan.

Selain pelatihan kelas, peserta juga mendapatkan pengenalan rumah tahanan KPK. Peserta akan diajak berada di rutan koruptor selama beberapa menit untuk merasakan suasana di dalam sel penjara. (Baca: Pengalaman Berharga dari Penjara Koruptor KPK)

“Konon tahanan KPK itu yang terbaik, tapi rasanya jangan sampai ya [masuk ke penjara, red]. Ini cukup menjadi pengalaman pertama dan terakhir untuk merasakan atmosfer di tahanan KPK,” katanya.

“Jadi, nanti bapak/ibu jangan jauh-jauh panitianya, nanti kelupaan,” Wawan menuturkan yang direspons tawa peserta.

Pada kegiatan PAKU Integritas kali ini jumlah peserta sebanyak 26 orang, terdiri atas enam orang dari Kementerian Dikbud Ristek, sembilan orang Kementerian Koperasi dan UKM, dan sebelas orang Kementerian Agama, termasuk Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki yang baru dilantik pertengahan bulan ini juga turut hadir. Sementara itu, jumlah pasangan yang datang sebanyak 22 orang.

Adapun narasumber pelatihan untuk eselon satu, antara lain Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang memberikan materi Delik Korupsi, Pendiri Rumah Perubahan Rhenald Kasali dengan materi Implementasi Integritas dalam Pelaksana Tugas sebagai Penyelenggara Negara, dan materi Penguatan Internalisasi Integritas oleh Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian.

Sementara itu, materi yang disampaikan untuk pasangan penyelenggara negara berupa Gratifikasi vs Keluarga oleh Widyaiswara KPK M. Indra Furqon, psikolog keluarga Aully Grashinta yang membawakan Kita Mendampingi dan Menjaga Nilai-nilai Antikorupsi dalam Keluarga, dan seri berbagi tentang pemberdayaan komunitas antikorupsi oleh Master Suharsi, Ketua Penyuluh Antikorupsi Forum KomPAK Jawa Tengah.[]