Survei KPK 2022: Ekosistem Pendidikan Belum Mendukung Internalisasi Nilai Integritas

AKSI / SURVEI KPK 2022: EKOSISTEM PENDIDIKAN BELUM MENDUKUNG INTERNALISASI NILAI INTEGRITAS

05 JULI 2023

KOMISI Pemberantasan Korupsi merilis Survei Penilaian Integritas untuk sektor pendidikan pada 2022 (SPI Pendidikan 2022), Selasa (4 Juli 2023) di Jakarta.

Pengukuran survei mencakup tiga aspek, antara lain karakter integritas peserta didik, ekosistem satuan pendidikan, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan.

Masing-masing aspek terdiri atas beberapa unsur yang diukur, di antaranya meliputi kecurangan akademik, tidak disiplin, dilema moral (aspek karakter), keteladanan, penegakan aturan, kelayakan ekosistem (aspek ekosistem), komitmen pimpinan, penerimaan siswa, beasiswa, pengelolaan keuangan dan lain-lain (aspek tata kelola).

Hasil survei menunjukkan skor indeks integritas pendidikan nasional 70,40—hasil rata-rata dari indeks aspek karakter (69,56), aspek ekosistem (74,10), dan aspek kepatuhan tata kelola (69,23).

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, selama tiga tahun terakhir KPK telah menginsersikan program pendidikan antikorupsi (PAK) ke jejaring pendidikan nasional. Oleh karenanya, survei dilakukan untuk mengukur dan memetakan bagaimana nilai-nilai integritas terwujud di sekolah atau perguruan tinggi.

"Dengan indeks 70,4 menunjukkan bahwa skor ini masih di level 2 dari empat kategori level," ujar Wawan dalam jumpa pers di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (gedung lama), Selasa.

Ia menambahkan: "Ini memperlihatkan perilaku integritas belum menjadi kebiasaan yang menyeluruh, lalu ekosistem belum memberikan dukungan yang memadai untuk internalisasi nilai integritas dalam proses belajar, dan [terkait tata kelola] belum ada upaya-upaya memitigasi risiko-risiko korupsi; masih ditemukan kejadian korupsi di beberapa aspek tata kelola pendidikan," katanya.

Dalam peluncuran survei, hadir Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud dan Ristek, dan Kementerian Agama. Mendikbud Nadiem Makarim dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak bisa hadir, tapi menyertakan rekaman video tanggapan menyangkut survei.

Adapun hasil survei menunjukkan masih ditemukannya praktik kecurangan akademik, seperti menyontek dan plagiarisme. Praktik ketidakjujuran ini jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai integritas.

Fakta temuan di aspek karakter integritas peserta didik, contohnya, menunjukan 27,1 persen siswa tingkat dasar dan menengah (dasmen) menyontek dengan sebaran 74,1 persen. Lalu, lebih separuh responden (52 persen) siswa menyatakan terdapat pelajar yang belum disiplin (terlambat sekolah) dengan sebaran 85,7 persen.

Menurut Wawan, baik siswa maupun mahasiswa tergoda menyontek ketika tidak ada pengawas atau meminta jawaban teman saat ujian take home dengan jumlah lebih dari 18 persen responden.

Menyangkut keteladanan pendidik, sebanyak 28,4 persen siswa dan 41,4 persen mahasiswa mengatakan guru/dosen terlambat masuk kelas. Lalu, guru/dosen tidak hadir tanpa alasan jelas (17,7 persen siswa dan 24,1 persen mahasiswa) dan guru/dosen berperilaku kasar (13,3 persen siswa dan 8,2 persen mahasiswa).

Sementara terkait fakta perilaku koruptif dalam tata kelola pendidikan ditemukan, di antaranya pungli saat penerimaan peserta didik baru, gratifikasi/suap agar diterima di satdik, rekayasa dokumen agar diterima di satdik, pemberian nilai tinggi karena memberikan hadiah/suap kepada guru/dosen, laporan keuangan tidak transparan, kenaikan pangkat guru dikenai biaya, dan pengadaan barang/jasa yang tertutup.

Survei dilakukan di 34 provinsi pada tahun lalu ditambah empat sekolah Indonesia di luar negeri (Jepang, Mesir, Filipina, dan Malaysia) pada periode Oktober – November 2022. Total satuan pendidikan yang disurvei, di mana dipilih secara random sampling, yaitu sebanyak 525 sekolah dasar dan menengah dan 33 perguruan tinggi.

Adapun jumlah 32.678 responden mencakup siswa/mahasiswa (15.582 orang), wali murid (11.648 orang), tenaga pendidik (4.545 orang), dan pemimpin satuan pendidikan (903 orang).

SPI Pendidikan 2022 dilakukan secara elektronik melalui tiga metode yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp, Computer Assisted Web-Interviewing (CAWI), dan Computer Assisted Personal Interview (CAPI)—tatap muka langsung. Seluruh responden diberikan keleluasaan untu menjawab jujur tanpa pengarahan.

Metode CAPI dilakukan di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet. Para responden akan mengisi kuesioner melalui perangkat peneliti.

Inspektur Jenderal Kemendikbud dan Ristek Chatarina Muliana mengatakan hasil penilaian integritas tersebut sangat penting bagi kementerian untuk melakukan pengawasan kepada satdik. Ia menambahkan, kementerian sebetulnya juga melakukan hal serupa terkait penilaian terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila.

Selain merilis SPI Pendidikan 2022, KPK juga menyampaikan rencana SPI Pendidikan 2023. Menurut Wawan, survei integritas ke depan akan rutin digelar tiap dua tahun sekali yaitu pada tahun genap, sedangkan monitoring dilakukan pada tahun ganjil.

Ada perbedaan yang dilakukan dalam survei tahun depan. Dari segi rekomendasi, misalnya, pada 2022 laporan survei dan rekomendasi hanya disampaikan kepada instansi pusat, sedangkan tahun depan selain mengukur indeks integritas per provinsi juga membuat laporan hingga pemerintah provinsi.

Selanjutnya, jumlah responden juga bertambah. Ditargetkan pada 2024, survei menjangkau lebih dari 3.500 satdik dan lebih dari 71.500 responden. Aspek strategis yang ingin dicapai pada survei selanjutnya adalah angka indeks dapat dijadikan untuk pengambilan kebijakan terkait pendidikan antikorupsi hingga level provinsi. Ini yang membedakan dengan survei 2022 yang hanya sebagai indikasi awal (baseline).[]