Kisah KomPAK Sumut bersama Bus KPK: Mantap Kali!

AKSI / KISAH KOMPAK SUMUT BERSAMA BUS KPK: MANTAP KALI!

03 NOVEMBER 2023

BUS KPK akhirnya sampai juga di Medan, Sumatera Utara. Menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer dari Jakarta sejak akhir Agustus lalu.

Membawa slogan “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” dan mengobarkan misi kampanye “Hajar Serangan Fajar”, bus sebelumnya telah menyinggahi empat kota sampai akhirnya tiba di kota terbesar di ujung utara Sumatera itu.

Dalam program Roadshow Bus KPK di Sumatera, bus lebih dulu mampir di Bengkulu, lalu Jambi, Pekanbaru, dan Padang. Di setiap kota, acara yang dihelat berbeda-beda, tapi dengan misi sama: menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat setempat.

Acara dihelat dengan meriah. Sama dengan di kota-kota lainnya, tapi ada yang beda di Medan. Ada sunatan massal, ada operasi bibir sumbing, dan flash mob memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Di Medan, ada pula bus yang “menyaingi” bus KPK, loh! Tapi, bus ini khusus untuk pelayanan medis; dikenal dengan Bus Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Yang istimewa dari bus ini, ada ruang operasinya!

Baca:

Di balik kemeriahan itu, terselip peran orang-orang berompi biru muda, bertuliskan: Penyuluh Antikorupsi (Paksi). Mereka tergabung dalam sebuah forum bernama Komunitas Penyuluh Antikorupsi Sumut (KomPAK Sumut).

Meski terbentuk sejak lama, forum baru dikukuhkan oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Mayjen TNI (purn) Hassanudin pada 26 Oktober lalu, berbarengan dengan agenda Roadshow Bus KPK.

Master Jhon Pieter Sitorus, anggota KomPAK Sumut, memandang kegiatan Bus KPK bisa dilanjutkan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini bisa membangun sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. “Layak diacungi jempol,” ujarnya.

Di mata Master Jhon, kegiatan Roadshow Bus KPK juga “bukan hanya sebagai simbol, tetapi merupakan roh atau jiwa” yang membawa semangat budaya antikorupsi. Mengapa? “Karena membawa substansi mulai dari kampanye, sosialisasi, pencegahan dan pendidikan,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia sangat berharap pemda-pemda di Sumut bisa menindaklanjuti kegiatan serupa, berupa pengenalan nilai-nilai antikorupsi di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi.

Selain itu, “Per triwulan perlu dilakukan sosialisasi budaya antikorupsi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai salah satu cara mengedukasi dan menanamkan rasa malu dan paham risiko dari tindakan koruptif,” ia menuturkan.

Penyuluh antikorupsi lain, Master Ridwan Simatupang, menuturkan, kegiatan Bus KPK memberi warna tersendiri dalam menularkan nilai-nilai antikorupsi, khususnya di masyarakat Sumut.

“Sesuai yang saya rasakan dan lihat, selain konsep acaranya yang bagus, pelaksanaan kegiatan juga begitu matang sebab kegiatan itu memiliki pengaruh positif, memberikan edukasi tentang nilai-nilai antikorupsi, baik bagi pelajar, masyarakat serat pejabat daerah sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi dan integritas dengan cara yang menarik dan menyenangkan,” katanya.

Adapun Master Ayu Sinta mengatakan, kegiatan Bus KPK memberikan wawasan baru bagi masyarakat yang selama ini mungkin merasa asing dengan kegiatan kampanye antikorupsi.

Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut tidak berhenti di acara selebrasi saja, tapi perlu dibarengi dengan rencana-rencana aksi berikutnya; bagaimana peran instansi pemda dan masyarakat dalam edukasi antikorupsi ini. “Sehingga menjadikan (edukasi antikorupsi, red) sebuah budaya, bukan sekadar selebrasi,” ia menegaskan.

Agenda padat Bus KPK

Master Ainun Mardhiah, Ketua KomPAK Sumut, berbagi cerita bagaimana mereka dilibatkan dalam kegiatan Roadshow Bus KPK tersebut. Ia mendapat kabar kepastian bahwa para Paksi di Sumut dilibatkan dalam kegiatan Bus KPK pada 24 Juli lalu.

Master Ainun agak ragu sebetulnya kala itu. Satu hal yang menjadi kendala: bagaimana kolaborasi dengan tim Pemprov Sumut. Karena selama ini, “Kami merasa komunikasi yang dibangun antara KomPAK Sumut dengan Inspektorat Sumatera Utara sangat-sangat menyedihkan,” ia mengungkapkan.

Kondisi itu terjadi karena, “Audiensi yang kami bangun dengan Inspektorat terkait pengukuhan Paksi sampai saat itu belum ada perkembangannya,” ujarnya.

Akhirnya, ia menyampaikan uneg-uneg ke Master Sapto dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK untuk menyampaikan soal pengukuhan itu kepada Inspektorat. Akhirnya, pengukuhan itu pun terlaksana dengan baik.

Bus KPK tiba di Medan pada 19 Oktober setelah menempuh perjalanan panjang dari Padang. Mereka disambut oleh tim Pemprov Sumut dengan menggerakkan anak-anak sekolah dasar di sekitar Pekan Raya Sumut. Adapun kegiatan inti baru berjalan 26-29 Oktober. Di hari akhir, meski kondisi basah selepas hujan, tak menyurutkan masyarakat hadir bersenam pagi bersama. Meriah sekali acaranya.

“Perasaan saya dan teman-teman sangat senang karena tim KPK langsung melibatkan kami dalam setiap kegiatannya,” tutur Master Ainun.

Rangkaian agenda diakui Master Ainun sangat menyita waktu, pikiran, dan tenaga. “Selama empat hari itu, agenda sangat padat sekali, tapi alhamdulillah kami dapat bergantian menjadwalkan diri dalam semua kegiatan yang telah disusun oleh tim KPK. Sampai saat ini alhamdulillah, Paksi yang terlibat baik-baik saja dan tidak ada yang sakit,” katanya.

Walau sudah terbiasa melakukan kegiatan menyuluh di sekolah atau di masyarakat, keterlibatan Paksi di Sumut diakui Master Ainun memberikan banyak pengalaman baru. “Dalam bahasa Medan: mantap kali!” katanya menggambarkan keseruan kegiatan Roadshow Bus KPK itu.

Saat ini KomPAK Sumut digerakkan oleh 20 orang sebagai pengurus. Adapun anggotanya lebih kurang 80 orang yang tersebar di kabupaten/kota di Sumut. Saat pengukuhan forum pada akhir Oktober lalu, hadir Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Direktur Soskam Antikorupsi KPK Amir Arief. Hadir pula jajaran Pemprov Sumut dan para kepala daerah se-Sumut.

Menyangkut kegiatan Paksi, Master Ainun menuturkan sejauh ini tak ada kendala yang dialami para anggotanya. Hanya saja, ia tak menutup mata dengan kondisi rekan-rekannya di kabupaten/kota, kegiatan mereka belum terpantau dengan baik meski sebagian telah melaporkan kegiatannya. “Karena jaraknya sangat jauh dari Medan,” katanya.

Kendala itu bukan sesuatu yang signifikan atau menghambat Master Ainun dkk untuk terus memberikan edukasi dan pentingnya nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat. Baginya menjadi seorang paksi adalah fitrah; sehari-hari dirinya adalah seorang guru, sehingga kegiatan edukasi dan menerapkan nilai-nilai integritas bukan hal yang baru lagi.

“Paksi merupakan ujung tombak pencegahan korupsi di masyarakat karena dengan adanya Paksi, maka edukasi dan pencegahan korupsi di setiap lapisan masyarakat dapat terbimbing dan terjangkau dengan baik,” begitu Master Ainun berpesan.[]