Memahami Konflik Kepentingan dan Unsurnya dengan Mudah

AKSI / MEMAHAMI KONFLIK KEPENTINGAN DAN UNSURNYA DENGAN MUDAH

09 OKTOBER 2025

Bayangkan #KawanAksi sedang bekerja di sebuah proyek penting. Tiba-tiba muncul keputusan yang bisa menguntungkan teman atau anggota keluarga dekat salah satu petinggi perusahaan atau institusi. Situasi seperti ini kerap muncul di dunia kerja, baik di kantor swasta maupun instansi publik. Kondisi tersebut termasuk ke dalam konflik kepentingan (conflict of interest).

Meski terlihat sepele, situasi ini menyimpan risiko benturan kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan profesional dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi. Bahkan, dalam jurnal yang ditulis Wilmar Yehezkiel Toloh pada 2024 disebutkan, konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara menyumbangkan dampak buruk dalam penataan kepentingan nasional.

Laporan Transparency International tahun 2022 menyebutkan indeks persepsi korupsi di Indonesia merosot. Hal ini salah satunya disebabkan oleh maraknya konflik kepentingan yang muncul dalam pembuatan kebijakan.

Dengan memahami situasi dan kondisi, setiap individu dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat akan munculnya konflik kepentingan. Hal ini agar keputusan tetap objektif, adil, dan dipercaya orang lain. Selain menjaga integritas pribadi, juga organisasi secara keseluruhan.

Baca Juga: Tak Perlu Ragu, Tolak Segala Bentuk Gratifikasi

Apa Itu Konflik Kepentingan?

Secara sederhana, dikutip dari Modul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, konflik kepentingan (conflict of interest) adalah situasi yang berpotensi merusak objektivitas seseorang karena adanya benturan antara kepentingan pribadi dan profesional atau publik.

Sementara menurut Duncan Williamson, profesional di bidang hukum dan etika asal Skotlandia, kepentingan konflik ini muncul ketika pejabat publik, pegawai, atau profesional memiliki kepentingan pribadi yang bisa memengaruhi tugas atau keputusan organisasi.

Di Indonesia sendiri, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjadi salah satu peraturan yang memberikan definisi konflik kepentingan. Pada pasal 1 angka 14, disebutkan konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan serta tindakan yang dibuat atau dilakukan.

Sebagai contoh, seorang pegawai ditugaskan memilih vendor untuk acara kantor. Sementara salah satu vendor adalah milik temannya. Situasi ini bisa menimbulkan risiko pengaruh dalam pengambilan keputusan walaupun pegawai tersebut ingin bertindak adil.

Baca Juga: Hubungan Antara Gratifikasi dan Konflik Kepentingan

Unsur-Unsur dalam Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan tentunya tidak muncul begitu saja. Biasanya, ada beberapa faktor yang saling terkait yang membuat seseorang berpotensi mengalami benturan antara kepentingan pribadi dan profesional. Dengan mengenal unsur-unsur ini, individu bisa lebih siap mencegahnya dan menjaga integritas keputusan.

Dilansir dari buku Konflik Kepentingan: Bagaimana Korupsi Bisa Berada Dekat di Sekitar Kita? Ada beberapa unsur yang membentuk konsep konflik kepentingan. Berikut list-nya.

1. Kondisi atau Situasi

Bagaimana sebuah konflik kepentingan bisa muncul? Sebenarnya, kondisi ini bisa terjadi secara alami ataupun disengaja. Misalnya, seseorang pejabat memiliki dua peran dalam satu waktu. Ketika dihadapkan harus membuat keputusan yang bisa merugikan perannya yang lain, ia memilih untuk tidak memilih mengeluarkan kebijakan tersebut.

Bahkan, terkadang konflik kepentingan bukan terlahir dari keputusan yang dibuat sendiri. Namun, kebetulan #KawanAksi tengah berada di pekerjaan yang tanpa disengaja mengikuti arus konflik tersebut. Itu sebabnya, ketika terdeteksi adanya masalah ini, sebaiknya melihat secara keseluruhan dan kronologis kasusnya terlebih dulu.

2. Pejabat Publik atau Seseorang yang Berwenang

Konflik kepentingan juga bisa muncul dari kewenangan atau posisi seseorang yang memberinya kesempatan. Terutama biasanya terjadi terhadap pejabat negara atau para pengambil keputusan yang dapat berdampak pada orang lain maupun organisasi.

Dalam konteks hukum, Pasal 1 angka 14 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan pejabat publik memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang berdampak pada hak atau kepentingan orang lain. Kewenangan ini perlu dikelola dengan penuh integritas.

Misalnya, ada seorang pejabat yang memiliki wewenang untuk menentukan pemenang tender. Pejabat ini bisa menghadapi risiko benturan kepentingan jika kepentingan pribadi atau hubungan dekat memengaruhi keputusannya.

Baca Juga: Waspadai Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada

3. Diduga atau Memiliki Kepentingan Pribadi

Konflik kepentingan sering muncul ketika seseorang diduga atau memiliki kepentingan pribadi maupun terkait orang dekat. Misalnya, keluarga, teman, atau rekan kerja. Kepentingan ini bisa berupa keuntungan finansial, status, atau hubungan sosial yang memengaruhi keputusan profesional.

Contohnya, pegawai negeri yang memberi proyek ke perusahaan keluarga. Bisa juga seorang manajer yang mempekerjakan teman dekatnya. Hal ini dapat menimbulkan keraguan soal objektivitas instansi.

4. Potensi Memengaruhi Keputusan

Unsur ketiga konflik kepentingan adalah potensi kepentingan pribadi memengaruhi keputusan profesional. Tidak selalu terjadi. Namun, risiko pengaruh ini perlu diwaspadai. UU No. 30 Tahun 2014 mewajibkan pejabat publik membuat keputusan objektif dan sesuai aturan. Hal ini agar potensi pengaruh pribadi dapat diminimalisasi.

Konflik kepentingan dapat bersifat nyata, potensial, atau persepsi. Konflik nyata terjadi saat kepentingan pribadi benar-benar memengaruhi keputusan. Sebagai contoh, seorang pejabat pemerintah memenangkan tender proyek perusahaan milik saudaranya.

Konflik potensial muncul jika ada kemungkinan pengaruh di masa depan. Misalnya, seorang pejabat pemerintah yang memiliki saham di perusahaan energi merancang regulasi energi. Sedangkan konflik persepsi terjadi ketika orang lain melihat risiko benturan walau keputusan tetap objektif.

Contoh lainnya, seorang manajer mempromosikan teman dekat atau kerabatnya untuk posisi strategis. Meski tidak melanggar aturan formal, hal ini bisa menimbulkan benturan karena orang lain menilai keputusan kurang objektif.

Konflik kepentingan juga memiliki risiko merugikan organisasi, lembaga, atau masyarakat. Jika tidak ditangani, maka konflik kepentingan ini bisa menimbulkan keputusan tidak objektif, penyalahgunaan wewenang, atau hilangnya kepercayaan publik.

Misalnya, ketika pegawai publik mendistribusikan bantuan sosial kepada orang yang memiliki hubungan pribadi. Bisa juga saat manajer pengadaan memilih supplier tertentu karena hubungan pribadi tanpa melihat kualitas barang. Situasi ini bisa menurunkan moral tim, merusak budaya kerja, dan menurunkan kepercayaan publik.

Baca Juga: "Bagaimana Kami Yakin Jika Anda Tidak Bermain Uang, Pak Panji?"

Langkah-langkah Mengelola Konflik Kepentingan Pencegahan

Mengelola konflik kepentingan tidak harus rumit. Dengan langkah-langkah yang tepat, setiap individu bisa mengenali potensi benturan kepentingan, mengambil tindakan pencegahan, dan menjaga keputusan tetap objektif serta adil. Dalam praktiknya, pengelolaan konflik kepentingan meliputi identifikasi, deklarasi, dan mitigasi.

1. Identifikasi

Langkah mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Ketahui hubungan pribadi, kepentingan finansial, atau afiliasi lain yang bisa memengaruhi keputusan profesional. Dengan kesadaran ini, individu bisa lebih siap mengambil tindakan pencegahan sebelum benturan kepentingan benar-benar terjadi.

2. Deklarasi

Melaporkan adanya kepentingan pribadi atau potensi benturan kepentingan kepada atasan atau pihak berwenang. Dengan begitu, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah keputusan yang bias atau tidak objektif. Cara ini membantu menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan.

3. Mitigasi

Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan potensi benturan kepentingan. Misalnya, seseorang bisa mengundurkan diri atau tidak ikut dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Dengan melakukan mitigasi, risiko keputusan yang bias dapat diminimalkan, sehingga integritas dan objektivitas tetap terjaga.

Baca Juga: 10 Pertanyaan tentang Korupsi dan Penjelasannya

Pemahaman tentang definisi dan unsur konflik kepentingan sangat penting bagi setiap pegawai, terutama di lingkungan pemerintahan dan sektor publik. Dengan mengenali unsur-unsurnya, individu dapat bertindak transparan, profesional, dan berintegritas, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga tetap terjaga.

Mau tahu lebih dalam soal konflik kepentingan dan pencegahan korupsi? #KawanAksi bisa langsung mengecek beberapa program e-learning Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Pastinya, #KawanAksi akan menambah ilmu baru seputar pembahasan korupsi.

Sumber:

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan (2016). Pengelolaan Konflik Kepentingan. Jakarta: KPK
Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. (2024). Konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya dalam pengelolaan keuangan negara. Jakarta: Integritas: Jurnal Antikorupsi.
Konflik Kepentingan dan Benturan Kepentingan dalam Peraturan Perundang-undangan. (2021). Diakses pada 21 September 2025 dari https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60ec3fdbbac14/konflik-kepentingan-dan-benturan-kepentingan-dalam-peraturan-perundang-undangan/.