Waspadai Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada

AKSI / WASPADAI BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENDANAAN PILKADA

24 MEI 2022

Berbicara kontestasi pemilihan kepala daerah pasti tak akan terlepas dari besaran dana ketika kampanye. Jumlahnya fantastis, bisa ratusan miliar rupiah. Uang itu ternyata berasal dari bantuan pendanaan pihak luar yang punya niat-niat terselubung.

Pendanaan dari luar inilah yang nantinya akan menciptakan benturan kepentingan ketika calon yang didanai masuk di pemerintahan. Ujung-ujungnya akan terjadi tindak pidana korupsi demi memenuhi tuntutan tersebut.

Kalau akhirnya terbebani harus memenuhi permintaan penyandang dana, kenapa pada awalnya mau menerima donasi? Tentu saja karena biaya pilkada tidak murah. Menurut kajian Kementerian Dalam Negeri, biaya seseorang untuk menjadi walikota/bupati berada di kisaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Untuk menjadi gubernur lebih mencengangkan lagi, Rp100 miliar lebih.

Dana pilkada sebesar itu tidak akan mampu ditanggung oleh calon kepala daerah sendirian. Menurut penelitian KPK yang diterbitkan pada 2019 lalu, ada selisih yang besar antara harta pribadi dengan dana pilkada yang dibutuhkan. Bahkan menurut data LHKPN, ada pasangan calon Pilkada 2015, 2017 dan 2018 yang memiliki harta minus.

Perolehan dana kemudian digunakan untuk biaya sosialisasi, operasional, saksi dan dana kampanye. Biaya lainnya yang juga besar adalah biaya mahar politik, "serangan fajar", dan permintaan bantuan sosial. Ketiga biaya terakhir adalah money politic, salah satu bentuk korupsi dalam politik.

Ada Udang di Balik Batu

Terlalu naif jika menganggap pemberian dana pilkada itu cuma-cuma atau idealisme semata. Sesuai adagium "tidak ada makan siang gratis", dengan mengeluarkan uang untuk pendanaan pilkada, pendonor menginginkan timbal balik bermotif ekonomi ke depannya.

Peraturan KPU memang menyebutkan bahwa sumber dana kampanye bukan berasal dari tindak pidana atau bersifat mengikat. Tapi pada kenyataannya, ada deal-deal politik antara penyandang dana dan calon kepala daerah.

Penelitian KPK berdasarkan survei kepada lebih dari 630 calon kepala daerah yang kalah pada pilkada 2016-2018 menyebutkan ada perjanjian lisan dan tulisan antara pemberi dana dan calon kepala daerah. Harapan utamanya, pemberi dana akan mendapatkan prioritas kebijakan yang akan dikeluarkan kepala daerah yang didukungnya.

Komitmen kepala daerah untuk pemberi dana inilah yang menimbulkan potensi benturan kepentingan. Di satu sisi, dia mesti mengedepankan kesejahteraan rakyat, sementara di sisi lain ada "utang budi" yang mesti dibayar.

Survei KPK tahun 2020 membuktikan adanya konflik kepentingan ini. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 47 persen penyumbang mengharapkan balasan kepada politisi. Gayung bersambut, 65 persen calon kepala daerah menyatakan akan memenuhi harapan penyumbang jika menjabat. Sementara 52 persen calon kepala daerah menganggap lazim menempatkan pendukungnya di jabatan strategis saat menjabat.

Motivasi Penyumbang Dana Pilkada

Penelitian KPK menyebutkan beberapa harapan para penyandang dana untuk calon kepala daerah yang mereka sokong. Di antaranya yang terbanyak adalah kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan, kemudahan ikut serta dalam tender proyek pemerintah, keamanan dalam menjalankan bisnis, kemudahan akses agar donatur atau koleganya bisa menjabat di pemerintahan, kemudahan akses menyetir kebijakan atau peraturan daerah, dan mendapat prioritas bantuan langsung atau bantuan sosial dari APBD.

Motivasi penyumbang dana pilkada memang beragam, namun sama-sama berujung pada motif ekonomi. Pemberian dana pada pilkada bisa disebut sebagai modal usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Dalam hal ini berlaku sirkuit akumulasi modal dengan formulasi M-P-M (Money-Power-More Money).

More Money dalam formulasi tersebut membutuhkan power atau kekuasaan. Tanpa kekuasaan, uang yang lebih besar tidak akan bisa diperoleh. Memegang tampuk kuasa bertujuan untuk mendapatkan modal lebih banyak untuk terus berkuasa, begitu terus menjadi sebuah siklus tak berkesudahan.

Lingkaran setan ini yang membuat KPK tak berhenti mencokok pada kepala daerah atau parlemen yang korupsi. Sejak berdirinya KPK pada 2003, tercatat ada lebih dari 300 anggota parlemen, lebih dari 20 gubernur, 140 bupati/walikota, dan 30 menteri yang ditangkap karena korupsi.

Diperlukan kesadaran bersama bahwa benturan kepentingan akan menjadi duri dalam daging bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK menyadari hal ini dan memulai rangkaian Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diikuti oleh seluruh kader partai polisi di Indonesia.

Melalui PCB Terpadu 2022, para kader partai politik akan mendapatkan pendidikan antikorupsi yang menguatkan integritas, serta akan ditindaklanjuti menjadi rencana aksi. Harapannya, pemilu 2024 mendatang bersih dari korupsi.