10 Pertanyaan tentang Korupsi dan Penjelasannya

AKSI / 10 PERTANYAAN TENTANG KORUPSI DAN PENJELASANNYA

21 JULI 2023

#KawanAksi pasti sering mendengar istilah korupsi dan beberapa hal yang menyertainya. Untuk mengingatkan kembali, beberapa hal di bawah ini adalah sejumlah pertanyaan yang kerap dicari oleh masyarakat tentang korupsi.

Sejak 2004 hingga Desember 2022, KPK telah menangani sebanyak 1.351 kasus korupsi berdasarkan instansi. Mulai menteri hingga polisi, dari wakil rakyat hingga swasta. Catatan KPK, kasus korupsi menjerat 310 pejabat eselon 1-IV, 343 wakil rakyat, dan 373 swasta.

Sungguh miris, ya, #KawanAksi! Mereka yang seharusnya memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara ini, justru terlibat patgulipat demi kantong pribadi.

Kami telah merangkum sebanyak 10 pertanyaan tentang korupsi yang sering dicari masyarakat.

Apa itu korupsi?

Korupsi berasal dari bahasa Latin—salah satu bahasa kuno di Italia. Ada beberapa penyebutan: corruptio (kata benda) berarti hal merusak, corrumpere (kata kerja): merusak/menghancurkan, corruptor (kata benda): perusak/pelanggar; pelaku korupsi, dan corruptus-a-um (kata sifat): rusak/hancur. Dikutip dari buku Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi karya B. Herry Priyono.

Secara hukum, korupsi adalah tindak pidana melawan hukum sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Apa saja jenis korupsi?

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20/2011 tentang Pemberantasan Tipikor, terdapat 13 buah pasal yang membahas jenis-jenis korupsi. Korupsi dirumuskan menjadi 30 jenis, tapi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis sebagai berikut:

Kerugian keuangan negara
Suap-menyuap
Penggelapan dalam jabatan
Pemerasan
Perbuatan curang
Benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan, dan
Gratifikasi

Ada pula tindak pidana lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang UU, antara lain:

Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
Saksi yang membuka identitas pelapor

Apa itu LHKPN?

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ialah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Unduh pengantar LHKPN.

Kewajiban melaporkan harta ini tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Siapa saja yang wajib melaporkan LHKPN?

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 28/1999, antara lain:

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
Menteri
Gubernur
Hakim
Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi: (a) Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD, (b) petinggi Bank Indonesia, (c) petinggi perguruan tinggi, (d) pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian, (e) jaksa, (f) penyidik, (g) panitera pengadilan, dan (h) pemimpin dan bendahara proyek.

Berdasarkan Inpres Nomor 5/2004 dan Surat Edaran Menpan Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN. Jabatan-jabatan berikut juga wajib menyampaikan LHKPN:

Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara
Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan
Pemeriksa Bea dan Cukai
Pemeriksa Pajak
Auditor
Pejabat yang mengeluarkan perizinan
Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat
Pejabat pembuat regulasi

Apakah sektor swasta bisa terjerat korupsi?

Dalam Jurnal Integritas Vol 3/Nomor 1, Maret 2017 disebutkan bahwa sektor swasta juga tidak luput dari masalah korupsi. Korupsi yang terjadi pada sektor swasta termasuk ke dalam korupsi sektor privat.

"Korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan yang dimaksud bisa penyelenggara negara (public office), atau posisi apapun yang memiliki kekuasaan, termasuk sektor privat, organisasi nonprofit, bahkan profesor universitas." (Robert Klitgaard, 2008).

Apa itu gratifikasi?

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas (dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, hadiah, dan sebagainya) oleh suatu pihak berkaitan dengan jabatan orang yang menerimanya.

Apakah ada gratifikasi yang tidak dilarang?

Semua bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan dapat menimbulkan tanam budi pada pemberinya serta mempengaruhi penerima dalam membuat keputusan, hukumnya dilarang karena termasuk ke dalam jenis tipikor.

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001, gratifikasi akan dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya.

Namun, dalam Pasal 12C ayat (1) disebutkan bahwa gratifikasi tidak berlaku jika penerima segera melaporkannya ke KPK. Rentang waktu pelaporan gratifikasi adalah 30 hari sejak diterima.

Apa beda gratifikasi, suap, dan pemerasan?

Gratifikasi memiliki ciri-ciri:

Tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak
Bersifat tanam budi, membuat pihak penerima merasa berhutang budi secara tidak langsung
Berhubungan dengan jabatan
Penerima bersifat pasif

Suap-menyuap memiliki ciri-ciri:

Ada kesepakatan yang terbentuk dari kedua belah pihak
Dilakukan secara rahasia dan tertutup
Penerima dan pemberi sama-sama aktif

Pemerasan memiliki ciri-ciri:

Adanya permintaan secara langsung oleh penerima (penyelenggara jabatan)
Bersifat memaksa dan sering disertai ancaman
Adanya penyalahgunaan kekuasaan
Penerima bersifat aktif

Bagaimana membedakan gratifikasi dan hadiah biasa?

Kuncinya adalah siapa pemberinya. Jika orang yang memberi adalah seseorang yang pernah berhubungan bisnis maupun berkaitan dengan jabatannya, maka pemberian tersebut termasuk gratifikasi.

Selain itu, ada juga beberapa kriteria yang tergolong gratifikasi, yaitu:

Hadiah bernilai tinggi
Hadiah kecil yang terjadi secara berulang, seperti memberi voucher belanja secara berulang kali
Menggabungkan kepentingan bisnis atau jabatan
Pemberian hadiah berkaitan dengan pekerjaan
Adanya fasilitas khusus yang diberikan pada pihak tertentu dan tidak diterima oleh pihak lainnya. Misalnya, penyediaan mobil dalam suatu acara untuk pihak A, sementara pihak B, C, dan lainnya tidak mendapatkan fasilitas tersebut.
Selama pemberian hadiah berada dalam batas yang wajar dan tidak berkaitan dengan jabatan, pekerjaan, kewenangan, serta tidak menimbulkan perasaan tanam budi, maka tidak termasuk ke dalam gratifikasi.

Bagaimana peran serta masyarakat mencegah korupsi?

Masyarakat bisa berperan aktif mencegah terjadinya korupsi, di antaranya pantang terlibat tindak pidana korupsi, berlatih untuk berintegritas, melaporkan tindak pidana korupsi, memperbaiki sistem, dan kampanye dan menyebarkan nilai integritas.

Jika masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, #KawanAksi bisa mengirimkan pertanyaan tentang korupsi kepada KPK. Ditunggu ya![]