Apakah Benturan Kepentingan Termasuk Tindak Pidana Korupsi?

AKSI / APAKAH BENTURAN KEPENTINGAN TERMASUK TINDAK PIDANA KORUPSI?

27 JANUARI 2023

Benturan kepentingan acap kali mewarnai berbagai kasus pidana korupsi di Indonesia. Namun, adanya benturan kepentingan tidak serta merta masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Lantas seperti apa benturan kepentingan yang bisa dipidanakan?

Dian Rachmawati, Kepala Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye KPK, memberikan penjelasannya kepada ACLC pekan ini. Dian mengatakan, jika korupsi terjadi maka sudah tentu terjadi pelanggaran etika dan benturan kepentingan di dalamnya. Namun, ketika benturan kepentingan terjadi, belum tentu masuk ke ranah pidana korupsi.

Benturan Kepentingan adalah situasi ketika penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang memengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja profesional yang seharusnya objektif dan imparsial. Dalam definisi ini, seharusnya penyelenggara negara tidak bias dalam mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya secara utuh untuk masyarakat tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya.

Ada ranah abu-abu atau kebingungan ketika kita dihadapkan dengan benturan kepentingan. Boleh atau tidak, benar atau tidak, etis atau tidak? Bisa jadi secara aturan atau prosedural tidak ada yang dilanggar, termasuk dari sisi tindak pidana korupsi, namun secara etika benturan kepentingan dianggap tidak lazim.

"Benturan kepentingan seringkali dipandang dari sudut pandang etis atau tidak etis. Misalnya hubungan pertemanan atau kekeluargaan dalam bekerja. Kedekatan itu dikhawatirkan memunculkan favoritisme, misalkan mitra tersebut mendapat informasi lebih awal, lebih lengkap, istilah kekiniannya info ordal (orang dalam)," kata Dian.

Dari contoh kasus di atas, secara aturan tidak ada yang dilanggar karena pada akhirnya informasinya akan diumumkan atau terbuka, namun secara etika unsur fairness kepada yang lainnya tidak terpenuhi. Di sinilah makna etis atau tidak etis yang dimaksud. Benturan Kepentingan dalam hal ini berpotensi memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu, karena seharusnya semua pihak memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan portofolio yang dimiliki, bukan berdasarkan kedekatan semata.

Dian mengatakan, benturan kepentingan bisa menjadi kasus korupsi jika di dalamnya terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. "Benturan kepentingan menjadi pelanggaran pidana korupsi jika terkandung juga 7 jenis unsur korupsi yang diatur undang-undang," kata Dian.

Ketujuh jenis korupsi tersebut yaitu merugikan keuangan negara, terjadi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Sebagai contoh kasus, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) terjadi karena pejabat berwenang menerima gratifikasi dari pengusaha. Penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK dan mengarah kepada benturan kepentingan sehingga merugikan keuangan negara ini termasuk tindak pidana korupsi sehingga layak diadili.

Benturan Kepentingan dalam Politik

Benturan kepentingan juga banyak terjadi di ranah politik, sumber dari pelanggaran pemilu. Hal ini terjadi ketika kandidat kepala daerah atau anggota legislatif mendapatkan dana kampanye dari berbagai pihak misalnya, seperti pengusaha atau perusahaan.

Politisi terpaksa menerima dana tersebut karena ongkos kampanye yang mahal. Menurut kajian Kementerian Dalam Negeri, biaya untuk menjadi kepala daerah berada di kisaran Rp20 miliar-Rp100 miliar lebih.

Dana ini tentu saja tidak diberikan dengan cuma-cuma, ada komitmen untuk membalasnya ketika kandidat tersebut memenangkan pemilu. "Benturan kepentingan dalam politik perlu diwaspadai, yaitu apakah ada maksud yang akan berdampak besar jika orang tersebut terpilih menjadi pembuat keputusan, tanam budi misalnya," kata Dian.

Kondisi ini bukan isapan jempol semata. Benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada tercatat dalam penelitian penelitian KPK terhadap lebih dari 630 calon kepala daerah yang kalah pada pilkada 2016-2018. Mereka menyebutkan ada perjanjian lisan dan tulisan antara pemberi dana dan calon kepala daerah.

Di antara timbal baliknya adalah kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan, kemudahan ikut serta dalam tender proyek pemerintah, keamanan dalam menjalankan bisnis, kemudahan akses agar donatur atau koleganya bisa menjabat di pemerintahan, kemudahan akses menyetir kebijakan atau peraturan daerah, dan mendapat prioritas bantuan langsung atau bantuan sosial dari APBD.

Dian mengatakan, benturan kepentingan telah diatur dalam pelbagai peraturan dan undang-undang, namun lebih sanksi administratif. Dalam kasus politik, benturan kepentingan dapat diatasi dengan adanya komitmen pemimpin politik yang bersih dan berintegritas dari penyelenggara, partai-partai/peserta, dan pemilih dalam kontestasi pemilu.

Di antara solusinya, KPK mendorong implementasi Sistem Integritas Partai Politik atau SIPP oleh para parpol. Salah satu lima komponen utama SIPP mengatur soal kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran parpol. Dengan hal ini, maka transparansi dapat mencegah benturan kepentingan.

Secara lengkap, lima komponen SIPP adalah Kode Etik, yang mencakup adanya lembaga penegak etika dan whistleblower system; Keuangan Parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; Rekrutmen yang Baik dengan regulasi dan sistem yang apik; Demokrasi Internal Parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan Kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.

"SIPP akan menjadi solusi bagi problematika parpol, yaitu ketiadaan standar etik partai, rekruitmen politik tertutup dan sarat nepotisme, serta masalah pada pendanaan parpol. Publik bisa menilai dan menentukan pilihannya nanti ketika di bilik suara, mana partai atau kandidat yang layak dititipkan aspirasi suaranya, kata Dian.