PAKU Integritas 2023 Selesai, KPK Ajak Pejabat Daerah Gunakan Pengaruhnya untuk Berantas Korupsi

AKSI / PAKU INTEGRITAS 2023 SELESAI, KPK AJAK PEJABAT DAERAH GUNAKAN PENGARUHNYA UNTUK BERANTAS KORUPSI

23 NOVEMBER 2023

KOMISI Pemberantasan Korupsi pada Kamis (23 November 2023) di Jakarta merampungkan program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara (PAKU Integritas) pada tahun ini.

Dalam diklat angkatan kelima atau terakhir tersebut, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK mengundang sebanyak 24 pejabat daerah beserta pasangannya.

Ini kali ketiga peserta diklat merupakan pejabat daerah. Sebelumnya, KPK telah memberikan pembekalan nilai-nilai antikorupsi kepada pejabat daerah pada 14 September dan 31 Oktober lalu.

Baca:

Tahun ini, KPK mengadakan PAKU Integritas untuk pejabat daerah sebanyak tiga angkatan. Adapun peserta diklat angkatan pertama dan kedua yaitu pejabat eselon satu kementerian.

PAKU Integritas merupakan pembelajaran antikorupsi yang ditujukan kepada penyelenggara negara selama sehari penuh. Kegiatan ini mengkombinasikan metode ceramah dan diskusi dengan menghadirkan narasumber baik internal maupun eksternal KPK. Selain itu, ada kunjungan ke rutan KPK.

Dalam diklat kali ini, peserta yang hadir merupakan penjabat gubernur dan pimpinan DPRD, antara lain Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Sekda Sumatera Selatan SA Supriono, Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Ketua DPRD Jateng Sumanto, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry.

Lalu, Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Gehak Lakunama Kalake, Ketua DPRD Ntt Emelia Julia Nomleni, Sekda Kalimantan Timur Sri Wahyuni, dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud.

Baca:

Selain itu hadir pula Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson, Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andag Budi Revianto, Wakil Ketua DPRD Sultra Herry Asiku, Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, dan Ketua DPRD Papua Jhony Banua Rouw.

Sementara itu, jumlah pasangan pejabat yang hadir dalam sesi pembekalan terkait gratifikasi sebanyak 18 orang.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi menuturkan, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang anti korupsi, sekaligus meningkatkan integritas bagi penyelenggara negara.

Ia berharap PAKU Integritas dapat membantu terbangunnya karakter penyelenggara negara berintegritas. “Dengan penyegaran ini, semoga dapat membantu bapak/ibu terhindar dari perilaku KKN. Tentunya, bapak/ibu juga bisa menjadi teladan di daerah,” ujar Dian dalam sambutannya.

Selain pejabat daerah, Dian menjelaskan, pasangan mereka juga menerima materi pembekalan nilai-nilai antikorupsi di ruangan terpisah. Ia berharap pasangan masing-masing bisa mendukung dan menjaga integritas dalam bertugas sebagai penyelenggara negara.

“Setelah kegiatan ini, kami berharap peserta pelatihan menyusun komitmen dan rencana tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan di lingkungan kerja masing-masing,” ujar Dian.

Ia juga mengajak kepada pejabat daerah beserta pasangan untuk mengoptimalkan peran dan pengaruh yang dimiliki di instansi masing-masing untuk memulai langkah bergerak dan membangun upaya kolaboratif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di instansi masing-masing.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Executive Briefing yang telah dijalani peserta bersama pasangannya pada Rabu (22 November). Pada Executive Briefing angkatan kesembilan tersebut, pembekalan anti korupsi diberikan langsung oleh pimpinan KPK; hadir di acara, yaitu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Perjuangan harus tetap berjalan

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menuturkan perjuangan terhadap pemberantasan korupsi harus terus diperjuangkan, selain melalui penindakan, juga perjuangan dengan pendidikan dan pencegahan.

Wawan menuturkan, praktik-praktik korupsi di Indonesia terkadang sudah dianggap lumrah, bahkan dianggap sebagai budaya. Namun, ia tak sependapat dengan pendapat ini sebab namanya budaya haruslah yang bersifat baik.

“Adapun korupsi, hanya perilaku-perilaku oknum, bukan sebuah budaya. Maka, yang kita dorong harusnya budaya antikorupsi,” ujarnya dalam pembukaan diklat.

Wawan mengingatkan, bahwa modus operandi korupsi terus berubah tiap waktu. Ini menunjukkan niat-niat seseorang melakukan korupsi masih ada.

Proses birokrasi yang panjang juga disoroti Wawan sebagai celah untuk korupsi. Jika proses birokrasi masih panjang, memungkinkan adanya transaksional baik di eksekutif maupun legislatif. Para pelaku memanfaatkan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki, ujarnya.

Secara statistik, katanya, sebanyak 54 persen dari 1.642 orang yang ditahan KPK merupakan pejabat daerah baik legislatif maupun eksekutif.

Kasus-kasus korupsi yang selama ini terjadi di lingkup pemda, antara lain terkait dengan pelanggaran APBD, pengelolaan aset, perizinan, pengadaan barang dan jasa, atau terkait terkait dengan pembuatan regulasi daerah.

Sejauh ini, KPK telah melakukan banyak cara untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah, salah satunya termasuk pembenahan atau perbaikan sistem, seperti melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

Usai melakukan perbaikan sistem, selanjutnya KPK mengukur kondisi tersebut melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). “SPI ini sebagai cermin. Hasilnya lalu dikembalikan [ke daerah, red]: apa yang bisa diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan,” tuturnya.

Dari semua langkah perbaikan dan pencegahan itu, Wawan menegaskan jika seseorang memang telah memiliki niat korupsi, maka dia akan mencari celah pada sistem. Oleh karenanya, persoalan korupsi akhirnya kembali pada diri sendiri. “Yang jelas, kita berani mengambil keputusan untuk berubah dalam diri kita,” katanya.

“Bapak/ibu mungkin pernah melihat seorang kepala daerah menerima banyak penghargaan, termasuk dari KPK, tapi ujung-ujungnya ditangkap KPK. Artinya, [seseorang yang memiliki pengetahuan antikorupsi, red] enggak ada jaminan [tidak melakukan korupsi]. Korupsi itu soal pilihan.”

Kekuasaan cenderung korupsi

Secara teori, seseorang melakukan korupsi karena tiga faktor, yaitu tekanan atau dorongan baik internal maupun eksternal, lalu ada kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran terhadap perilaku koruptif.

Bahkan, teori lain ada yang mengatakan, karena orang tersebut memiliki kewenangan, Wawan menambahkan.

“Orang yang mau korupsi biasanya dia superior. Oleh karenanya, keangkuhan harus dikurangi, jangan merasa paling hebat, itu yang menjadi salah satu penyebab korupsi,” ujarnya.

Menurut dia, antara kewenangan dan korupsi ibarat dua sisi mata uang. Di situ ada kewenangan, di situ pula korupsi bisa menerobos.

“Power tends to corrupt. Kekuasaan cenderung ke arah korupsi,” ia mengingatkan.

Hadir sebagai narasumber pelatihan yaitu Herda Helmijaya (Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK) memberikan materi “Delik Tipikor dan Studi Kasus”, Rhenald Kasali (Pendiri Rumah Perubahan) dengan materi “Implementasi Integritas dalam Pelaksanaan Tugas sebagai Penyelenggara Negara.”

Narasumber ketiga, Pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dengan materi “Membangun Karakter Penyelenggara Negara yang Berintegritas dan Debrief dan Refleksi Integritas.”

Di tempat lain, pembekalan antikorupsi yang diikuti oleh pasangan pejabat daerah diisi oleh Widyaiswara Ahli Madya KPK M Indra Furqon dengan materi “Gratifikasi vs Keluarga” dan Psikolog juga pengajar di Universitas Sampoerna Jakarta Ade Iva Murty menyampaikan materi “Membangun Keluarga Antikorupsi”.[]