AKSI / MCW PUJI PROGRAM PERAN SERTA MASYARAKAT KPK DALAM MEMBERANTAS KORUPSI
Lembaga Malaysia Corruption Watch atau MCW memuji program pemberantasan korupsi KPK yang melibatkan peran serta masyarakat di Indonesia. Menurut MCW, program-program KPK tersebut juga bisa diadopsi oleh aparat penegak hukum antirasuah di Malaysia.
Pujian ini disampaikan oleh Jais Abdul Karim, Presiden MCW, dalam kunjungan ke KPK pada Senin, 13 Desember 2022. Dalam kesempatan tersebut, Jais dan rombongan mendapatkan paparan mengenai program-program pendidikan dan pencegahan antikorupsi KPK yang disampaikan oleh Amir Arief, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK.
"KPK adalah sumber inspirasi bagi MCW. Kami kagum dengan KPK, dalam lima tahun terakhir, programnya lebih fokus menurun ke akar rumput," kata Jais yang datang bersama 25 orang anggota rombongan MCW di Gedung ACLC KPK, Jakarta.
Di antara program yang menuai pujian dari MCW adalah Desa Antikorupsi dan PAKU Integritas. Amir menjelaskan bahwa Desa Antikorupsi adalah salah satu program andalan KPK yang mendorong pemberantasan korupsi mulai dari desa. Sementara PAKU Integritas menyasar para eselon I di lembaga, kementerian, atau pemerintah daerah untuk mendapatkan materi-materi antikorupsi.
"Melalui PAKU Integritas, kami mendidik dengan pendekatan kekeluargaan. Ada sesi satu hari yang berisi pembekalan secara emosional dan spiritual," kata Amir.
Amir juga menjabarkan berbagai program-program KPK lainnya yang melibatkan peran serta masyarakat, di antaranya Roadshow Bus KPK, ACFFEST, Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu, hingga pertemuan-pertemuan dengan para influencer. Semua program ini merupakan bagian dari strategi besar KPK, yaitu Trisula Pemberantasan Korupsi.
“KPK juga memiliki Penyuluh Antikorupsi (Paksi) yang bersertifikat di seluruh Indonesia. Ada 17 ribu pulau di Indonesia, kami menjadikan Paksi sebagai agen perubahan yang berasal dari masyarakat, seniman, musisi, mahasiswa, pelajar, hingga guru,” kata Amir.
Jais mengatakan MCW telah melakukan studi banding ke berbagai negara di Asia. Program peran serta masyarakat oleh KPK, kata dia, adalah keunggulan yang tak ditemuinya pada lembaga-lembaga serupa di beberapa negara.
"Negara-negara lain biasanya hanya fokus pada perubahan undang-undang pemberantasan korupsi. Saya kira pendidikan antirasuah ini penting, terutama terhadap para generasi muda," ujar Jais.
Ini adalah kali kedua MCW menyambangi KPK. Sebelumnya, KPK menjadi lembaga antirasuah pertama yang dikunjungi MCW pada 2017. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, Jais mengaku melihat banyak perkembangan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Dalam kunjungan kedua ini, kami ingin mendalami dan memahami lebih lanjut tentang Desa Antikorupsi dan Paku Integritas," kata Jais.
"Kami akan mengusulkan program ini kepada Kerajaan Malaysia, terutama SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia) dalam membuat pembaharuan nanti," lanjut dia.
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Kartika Handaruningrum, dalam pertemuan itu mengatakan bahwa berbagai program pelibatan masyarakat adalah bentuk adaptasi KPK terhadap perubahan. KPK, kata Kartika, bersikap agile dalam menghadapi situasi tertentu, seperti kemajuan sosial media hingga iklim keterbukaan di tengah masyarakat.
"Perubahan dengan melakukan pembaharuan dilakukan agar kita bisa terus adaptif," kata Kartika.
"Dalam G20 juga, Indonesia juga menekankan pentingnya melibatkan civil society dan membuka diri terhadap masukan-masukan dari masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi," lanjut dia.