Membentuk Karakter Sosial Masyarakat Indonesia yang Berintegritas melalui Desa Antikorupsi

AKSI / MEMBENTUK KARAKTER SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA YANG BERINTEGRITAS MELALUI DESA ANTIKORUPSI

29 NOVEMBER 2022

Desa adalah ujung tombak dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter sosial yang berintegritas dan antikorupsi. Berawal dari Desa yang antikorupsi, bukan tidak mungkin jika nilai-nilai integritas tersebut menular dan membesar ke seluruh Indonesia.

Pandangan tersebut mendasari KPK membentuk Program Desa Antikorupsi yang telah diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2021. Hal ini dijabarkan oleh Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI dalam sebuah penelitiannya berjudul "Pembangunan Budaya Antikorupsi Keterkaitannya dengan Pengaturan Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia".

Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Ensiklopedia of Journal pada 1 Oktober 2022 itu, Kumbul mengatakan bahwa Program Desa Antikorupsi dibentuk untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang dimulai dari sebuah desa. Harapannya, berawal dari desa akan terwujud negara Indonesia bebas dari korupsi. Program ini merupakan kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Konsultan dan Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi). Adapun Program Desa Antikorupsi diluncurkan pertama kali di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Program kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi di desa dengan pelibatan peran serta masyarakat, dengan harapan melalui program desa antikorupsi ini, masyarakat beserta seluruh perangkat desa memahami tentang permasalahan tindak pidana korupsi dan dampaknya serta dapat berperan serta secara aktif baik secara individu maupun kelompok dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga sekaligus menangkal adanya virus-virus korupsi yang akan masuk ke desa," tulis Kumbul.

Desa Antikorupsi memiliki berbagai indikator, yang kesemuanya dibuat untuk menutup celah-celah terjadinya perilaku korupsi dan membiasakan serta memperkuat implementasi nilai-nilai integritas, baik untuk Kepala Desa dan perangkatnya maupun masyarakat Desa. Lima indikator tersebut adalah terkait penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.

Lebih lanjut Kumbul mengatakan adanya Program Desa Antikorupsi dan terpenuhinya indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut secara berkelanjutan dan jangka panjang, diharapkan dapat membentuk perubahan karakter masyarakat Indonesia yang antrikorupsi, berawal dari desa.

"Pola berpikir sederhananya adalah jika sebuah desa sudah antikorupsi, maka dengan sendirinya diharapkan tingkat Kecamatan akan mengikuti untuk antikorupsi, selanjutnya demikian halnya dengan Kabupaten/Kotamadya, Provinsi dan pada akhirnya adalah negara Indonesia," tulis Kumbul dalam penelitiannya.

“Pemaksaan” untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat

Kumbul juga menilai bahwa untuk mendorong adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan dua metode kegiatan yaitu pertama, persuasif dan edukatif yang sifatnya mengimbau, mengharapkan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, imbauan, ceramah, penyuluhan dan kegiatan lainnya yang sifatnya adalah mengajak. Kedua, pemaksaan yang sifatnya mengharuskan masyarakat untuk berbuat atau berperan serta secara aktif. Cara ini dilakukan dengan pelibatan masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi aktif, seperti dengan pembuatan program-program kegiatan nyata yang langsung melibatkan masyarakat ataupun sebuah upaya yang mengharuskan masyarakat mau tidak mau harus berperan serta dikarenakan adanya sanksi yang akan diterima jika tidak terlibat.

Kumbul dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat, perlu dipikirkan oleh para pembuat undang-undang dan pemerhati antikorupsi di Indonesia tentang perlunya unsur "pemaksaan" guna mengefektifkan peran serta masyarakat di Indonesia, yang tentunya harus dituangkan dalam aturan hukum positif di Indonesia.

“Harus diakui bahwa aturan peran serta masyarakat saat ini sudah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” tulis Kumbul dalam penelitiannya.

“Namun demikian dalam aturan tersebut lebih kepada harapan dan imbauan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan belum mengatur tentang bagaimana jika masyarakat tersebut tidak berperan serta, khususnya apabila melihat dan mengetahui di lingkungannya terjadi tindak pidana korupsi namun diam saja dan tidak melakukan langkah-langkah nyata dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, minimal berani melaporkan kepada aparat penegak hukum,” lanjut Kumbul.

Kumbul mencontohkan dalam perkara tindak pidana narkotika, seseorang atau bahkan orang tuanya sendiri jika melihat dan mengetahui terjadi tindak pidana narkotika kemudian tidak melaporkan dapat dikenakan sanksi pidana yaitu ancaman penjara enam bulan. Tentunya keberadaan sanksi pidana ini dibuat ada maksud dan tujuannya, yang salah satunya untuk mendorong masyarakat lebih peduli dan mau berperan serta secara aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, sebab jika tidak berperan akan ada ancaman sanksi hukum yang diterimanya.

"Jika tindak pidana narkotika di Indonesia dinyatakan sebagai kondisi atau keadaan darurat dan merupakan kejahatan luar biasa, tentunya jika kita sepakat bahwa tindak pidana korupsi juga kejahatan luar biasa dan merupakan kondisi atau keadaan darurat yang penanganannya diperlukan adanya sinergitas serta dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen masyarakat, maka sudah saatnya apa yang ada dalam Undang-Undang tentang Narkotika sudah mulai dipikirkan untuk dapat diterapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tulis Kumbul.

"Namun demikian pemberian sanksi tersebut, utamanya pemberian sanksi pidana tentunya adalah bersifat ultimum remedium atau merupakan solusi langkah terakhir dan sanksinyapun dilakukan secara bertahap dimulai dari yang teringan," tambah dia.

Lebih lanjut, Kumbul menjelaskan upaya pemaksaan agar masyarakat mau berperan serta, tidak serta merta harus diterapkan dengan pemberian sanksi pidana sebagaimana dalam tindak pidana narkotika, namun ada tahapan-tahapannya misalnya mulai dengan sanksi moral, kerja sosial, denda dan yang terakhir barulah berupa sanksi pidana. Sehingga harus dipahami bersama bahwa keberadaan sanksi ini, bukan sebagai alat untuk balas dendam atau memberikan derita/nestapa kepada masyarakat, melainkan sebagai alat bantu atau cara memaksa masyarakat agar mau melakukan atau berperan serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya dalam hal berani melaporkan jika di lingkungannya melihat dan mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi.

Kumbul menegaskan bahwa upaya “pemaksaan” kepada masyarakat, sekali lagi harus dimaknai sebagai upaya nyata kepada masyarakat agar mau dan mampu untuk berperan serta, sebab kejahatan korupsi adalah musuh bersama dan kita semua harus terlibat dalam upaya pemberantasannya. Apalagi kejahatan korupsi semakin hari semakin sangat mengkhawatirkan dan bahkan sebagian masyarakat menganggap sebagai kebiasaan atau budaya. Oleh karenanya untuk mengubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi di masyarakat, diperlukan upaya ekstra yang juga harus luar biasa.

Keberadaan Program Desa Antikorupsi, pada dasarnya adalah merupakan salah satu bentuk pemaksaan kepada masyarakat di desa untuk mau dan mampu berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi di desanya. Adapun sanksi yang akan diterima, jika sebuah desa tidak lolos dalam penilaian menjadi Desa Antikorupsi akan mendapatkan sanksi moral yaitu berupa rasa malu, mengingat ini adalah program yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan menjadi perhatian masyarakat serta melibatkan kementerian terkait.

“Rasa malu tentunya bukan hanya dirasakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya serta masyarakat di desa saja, tetapi juga dirasakan oleh Kabupaten dan Provinsi selaku pembina di atasnya karena ini adalah bukti serius atau tidaknya desa tersebut dalam upaya mencegah terjadinya perilaku korupsi. Apalagi program Desa Antikorupsi merupakan program yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia," tulis Kumbul.

“Program Desa Antikorupsi ini adalah sebuah contoh nyata bahwa peran serta masyarakat, juga diperlukan adanya sebuah pemaksaan, meskipun sanksinya baru sebatas sanksi moral yaitu rasa malu," lanjut dia.