AKSI / LSP KPK GELAR SERTIFIKASI PAKSI API DI PENGHUJUNG 2022
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK mengadakan sertifikasi yang terakhir di tahun 2022 untuk Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API). Minat masyarakat untuk menjadi Paksi dan API semakin besar, ditunjukkan dengan banyaknya pendaftar dalam sertifikasi kali ini.
Sertifikasi Paksi API diadakan selama tiga hari pada Selasa-Kamis, 15-17 November 2022, secara luring di Gedung ACLC KPK, Jakarta, untuk API dan Paksi Utama, dan juga secara daring untuk Paksi Pertama dan Muda. Ada enam skema sertifikasi pada asesmen kali ini, yaitu Paksi Pertama, Muda, dan Utama, lalu API, API Muda, dan API Eksekutif.
Asesmen akan dilakukan terhadap total 83 asesi, terdiri dari 56 asesi Paksi dan 27 asesi API. Asesor sendiri terdiri dari 16 orang untuk API dan 34 untuk Paksi. Pada asesmen kali ini kembali diterapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, seperti wajib masker dan kaca pembatas antara asesi dan asesor.
Manajer Sertifikasi LSP KPK, M. Rofie Hariyanto, mengaku kebanjiran peminat dalam sertifikasi kali ini. Sayangnya, tidak semua bisa difasilitasi karena jumlahnya yang melebihi kapasitas dan tempat uji kompetensi yang terbatas.
"Kami akhirnya memprioritaskan bagi yang mendaftar pertama untuk didahulukan. Ada beberapa peserta yang kami alihkan ke tahun 2023," kata Rofie dalam pembukaan sertifikasi.
Partisipasi masyarakat untuk turut serta memberantas korupsi luar biasa besar, kata Rofie. Pada tahun ini, sertifikasi Paksi dan API oleh LSP KPK telah melampaui target yang ditetapkan. Sepanjang 2022, ada tambahan 759 Paksi dan 104 API baru di seluruh Indonesia. Jumlah total hingga saat ini adalah 2.613 Paksi dan 305 API.
"Sertifikasi kompetensi adalah sebuah pengakuan pribadi, namun yang terpenting adalah bagaimana bapak dan ibu bisa menerangi dan memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungan sekitar," kata Rofie.
Hal yang sama disampaikan oleh Asep Sasa Purnama, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial. Dengan menjadi API, kata Asep, dia akan lebih ketat mengawal anggaran bantuan sosial pemerintah yang jumlahnya sangat besar.
"Setelah mendapatkan kepercayaan menjadi API Eksekutif, kami dapat mendukung secara umum pelaksanaan program-program, khususnya bantuan sosial yang tantangannya akan semakin dinamis ke depan," ujar Asep.
Peserta sertifikasi Paksi Utama, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, memberikan tips agar asesmen sertifikasi berjalan dengan lancar. "Kuncinya adalah kejujuran. Semua apa yang kita sampaikan dalam asesmen adalah kejujuran sehingga dapat selesai dengan lancar," kata Kumbul.
Kumbul juga mengajak masyarakat Indonesia untuk turut serta ambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menjadi Paksi atau API. "Mari kita bersama-sama berpartisipasi aktif dalam rangka mengedukasi diri sendiri dan orang lain untuk selalu antikorupsi," lanjut Kumbul.
Sertifikasi Bukan Akhir, Tapi Awal
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Dian Novianthi, mewanti-wanti kepada para asesi bahwa sertifikasi bukanlah akhir, tapi langkah awal dari kerja keras penguatan integritas. Dian berharap, para asesi baik Paksi dan API mampu mengimplementasikan rencana aksi yang disampaikan pada asesmen.
"Ukuran keberhasilan sertifikasi bukan hanya penambahan jumlah, tapi bagaimana implementasi pasca sertifikasi di lingkungan masing-masing. Bagaimana caranya agar menggelorakan lagi pembangunan sistem integritas di unit masing-masing," tegas Dian.
Sertifikasi oleh LSP KPK juga kian diperluas. Tahun ini skema API bertambah dengan API Muda dan API Eksekutif. API Eksekutif adalah para pejabat eselon I di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang bertugas memastikan proses penegakan integritas berjalan dengan baik di jajarannya.
Dian berharap, API dapat menjadi contoh yang baik dan single point of contact terkait peraturan antikorupsi dan antisuap. "Mereka diharapkan menjadi contoh integritas, from the top, sehingga para API Eksekutif mendapatkan peran tambahan, yaitu influencer integritas," kata Dian.
"Bagi Paksi, kami juga berharap tidak berhenti di sertifikasi, mari semakin semangat melakukan penyuluhan di lingkungan sekitar, di ranah lokal, nasional, atau bahkan internasional," lanjut Dian lagi.
Sandri sebagai asesor menyampaikan harapan yang sama, seraya mendorong Paksi untuk terus berkarya dan berdaya melalui kolaborasi.
"Harapannya, apapun latar belakang mengikuti asesmen, baik ditugaskan maupun keinginan sendiri, mari kita berkolaborasi melakukan aksi-aksi berantas korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik, dan tetap konsisten menjaga nilai integritas," kata Sandri.