AKSI / WEJANGAN PIMPINAN KPK KEPADA PARA PENJABAT GUBERNUR PADA PAKU INTEGRITAS
Kepentingan-kepentingan selain melayani dan menyejahterakan masyarakat seharusnya disingkirkan selama seseorang menjabat sebagai pemimpin daerah. Dari berbagai contoh kasus, adanya kepentingan selain itu hanya akan mendorong para pemimpin daerah melakukan korupsi.
Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di hadapan para penjabat gubernur dalam kegiatan PAKU Integritas, Kamis, 3 November 2022, di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Dalam pernyataan pembukanya, Alexander mengatakan bahwa jadi kepala daerah akan terasa berat jika punya kepentingan lain, seperti memperkaya diri sendiri atau membalas budi para "sponsor" pada pemilihan.
"Sebetulnya tidak susah menjadi kepala daerah, sepanjang kita tidak berpikir lain kecuali menjadi pelayan masyarakat. Utang budi kita hanya terhadap masyarakat yang telah memercayakan kita untuk melayani mereka, tujuannya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tegas Alexander.
Sudah banyak pemimpin yang mendapat amanah rakyat justru ditangkap karena korupsi. Data KPK tahun 2002 hingga 2022 menunjukkan, ada 22 gubernur, 313 anggota DPR dan DPRD, dan 161 Walikota atau bupati dan wakilnya, yang diadili karena korupsi.
Alexander mengatakan, korupsi kepala daerah banyak dilakukan untuk mengembalikan modal pemenangan kampanye yang besar dari para sponsor. Para sponsor ini kemudian berharap timbal balik jika sosok yang didukung terpilih menjadi pemimpin, seperti kemudahan mendapatkan proyek atau bahkan dilibatkan dalam penetapan anggaran dan kebijakan.
"Akhirnya mereka bukannya menampung aspirasi masyarakat, tapi pengusaha," ujar Alexander.
Agar kasus korupsi ini tidak berulang, diperlukan pemimpin yang berintegritas. PAKU Integritas adalah salah satu upaya KPK dalam menguatkan integritas para penyelenggara negara. Ini adalah kegiatan PAKU Integritas pertama di tahun ini yang mengundang para pemimpin daerah. Dalam kegiatan sebelumnya, KPK telah menghadirkan para pejabat eselon I di kementerian dan lembaga.
Pada kegiatan kali ini hadir Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Penjabat Gubernur Banten Ali Muktabar, Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Turut hadir juga Ketua DPRD dan wakilnya, dan penjabat sekretaris daerah dari provinsi-provinsi di atas.
Wawan berharap, para peserta PAKU Integritas dapat mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang akan dilaksanakan tahun depan. API bersama dengan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) adalah insan tersertifikasi LSP KPK yang bergerak mengedukasi masyarakat mengenai korupsi dan memperbaiki sistem sehingga tidak ada celah untuk korupsi.
PAKU Integritas dan berbagai program pelatihan antikorupsi ini adalah ikhtiar KPK untuk memberantas korupsi dari sektor pendidikan dan pencegahan. Alexander mengatakan, penindakan koruptor nyatanya tidak cukup menghentikan korupsi sehingga diperlukan penyadaran melalui pendidikan dan peran serta masyarakat seluruhnya, termasuk para pemimpin daerah.
"Harapan kami, selama dua tahun ke depan menjabat, bapak-ibu bisa betul-betul membuat daerah yang dipimpin menjadi maju. Mari satukan visi dengan KPK, ayo kita bangun dan dorong masyarakat agar terlibat dalam pemberantasan korupsi," kata Alexander.