Semangat Pantang Kendur Paksi Ambar Suarakan Antikorupsi ke Desa-Desa

AKSI / SEMANGAT PANTANG KENDUR PAKSI AMBAR SUARAKAN ANTIKORUPSI KE DESA-DESA

31 AGUSTUS 2022

Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Kiranya adagium ini layak disematkan untuk Dewi Ambarwati, Penyuluh Antikorupsi (Paksi) sekaligus dosen asal Malang. Penentangan dan hambatan dari sana-sini tidak menyurutkan semangatnya menyuarakan antikorupsi ke desa-desa. Tekadnya untuk terus maju berbuah manis, ketika pengetahuan antikorupsi perlahan mulai dipahami masyarakat.

Akrab disapa Ambar, perempuan 34 tahun ini merupakan dosen hukum sekaligus Ketua Pusat Kajian Antikorupsi di Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang. Setelah menempuh sertifikasi Paksi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK pada 2019, Ambar mulai bergerak menyuarakan antikorupsi. Salah satu tujuan utama penyuluhannya adalah desa-desa di sekitar Kabupaten Malang.

"Di Kabupaten Malang ada 33 Kecamatan dengan 300 sekian desa. Yang bisa saya jamah untuk penyuluhan kurang lebih 20-an desa di sekitar kampus," kata Ambar dalam percakapan dengan ACLC pekan ini.

Sasaran penyuluhan antikorupsi Ambar adalah para perangkat desa. Berbagai materi yang disampaikan mulai dari tipologi korupsi hingga ke cara mengenali dan mencegah potensi korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Penyuluhan juga dilakukan kepada masyarakat desa penyuluhan dengan meningkatkan literasi dan pengetahuan antikorupsi mereka.

"Kepada masyarakat dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan check and balance. Kita juga mengadakan edukasi antikorupsi untuk anak-anak desa dari SD sampai SMA dan pesantren, mengenai nilai-nilai antikorupsi," kata advokat dan juga mediator non hakim ini.

Ambar mengakui, salah satu tantangan terbesarnya dalam memberikan penyuluhan adalah mengubah pandangan masyarakat desa tentang gratifikasi. Pemberian kepada aparat desa yang telah membantu mereka mengurus sesuatu dianggap semacam ucapan terima kasih.

Tidak hanya uang, pemberian juga bisa berupa hasil bumi dan sembako seperti gula atau beras. Bahkan pemberian seperti ini juga kerap diterima Ambar dan timnya ketika memberi penyuluhan ke desa-desa, sebagai buah tangan. Itulah sebabnya, materi gratifikasi menjadi salah satu materi yang sangat ditekankan dalam penyuluhan Ambar.

"Mereka baru tahu bahwa pemberian adalah gratifikasi jika terkait dengan pejabat publik, dalam hal ini perangkat desa. Pemberian inilah yang menjadi bibit-bibit korupsi. Sekarang mereka mulai bisa membedakan dan menghindarinya," ujar Ambar.

"Anak-anak desa yang sebelumnya apatis terhadap korupsi, juga jadi tahu bahwa perilaku itu salah. Mereka sudah bisa mengetahui nilai-nilai integritas, seperti keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab," lanjut dia.

Tantangan dan Strategi Penyuluhan di Desa

Perjalanan memberikan edukasi antikorupsi tidak selalu mulus. Ambar kerap mendapatkan cibiran dan penolakan, bahkan dari rekan-rekannya sendiri. Kunjungan ke desa-desa juga tidak selalu disambut antusias oleh warga.

Pernah suatu kali, Ambar dan timnya menempuh perjalanan 1,5 jam dengan medan yang buruk ke sebuah desa. Dia sudah membawa berbagai materi penyuluhan, termasuk papan permainan Terajana untuk anak-anak desa. Tujuan utama penyuluhannya adalah para perangkat desa dan para guru, tapi yang hadir bisa dihitung jari.

"Ada beberapa pemikiran tendensius sehingga tidak banyak yang hadir. Perangkat desa cuma dua orang, guru juga cuma dua orang yang datang," kata perempuan pecinta kucing ini.

Untuk mencegah hal serupa, Ambar membentuk strategi. Dia memiliki tim penyuluhan yang terdiri dari 15 mahasiswa yang dinamakannya Pormasi atau Pelopor Mahasiswa Antikorupsi. Agar penyuluhan dapat diterima, Ambar mengerahkan mahasiswa-mahasiswa ini untuk melakukan pendekatan terhadap perangkat dan warga desa mereka masing-masing.

Strategi ini dirasa cukup ampuh. Dengan kedekatan antara mahasiswa dan warga desa, Ambar bisa lebih mudah menetapkan jadwal dan melakukan edukasi antikorupsi.

Selain itu, penyuluhan juga dilakukannya dengan berafiliasi dengan program-program anggota dewan. Penyuluhan antikorupsi diberikan kepada konstituen anggota dewan di Kabupaten Malang. Walau bergandengan dengan dewan, namun Ambar menekankan bahwa posisinya netral sebagai Paksi.

"Masyarakat juga harus tahu, misalnya tentang pemanfaatan pokir (pokok-pokok pikiran) anggota dewan yang berpotensi tidak sesuai," ujar Ambar.

Usaha Terus Menerus

Ambar yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi (ADPAKI) Indonesia mengatakan edukasi antikorupsi adalah usaha yang harus terus menerus dilakukan. Satu kali penyuluhan saja tidak cukup untuk menjadikan antikorupsi sebagai budaya yang meresap di tengah masyarakat.

"Kalau sekali lalu hilang, yo ora ngefek, perlu ada effort. Tapi saya menikmati upaya ini, karena sangat relate dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," kata Ambar.

Dengan semangat tersebut, Ambar mengaku akan terus menggalakkan edukasi antikorupsi ke desa-desa. "Sekali saya memutuskan sesuatu, saya tidak akan mundur, akan saya selesaikan sampai finish," tegas Ambar.

Paksi seperti Ambar telah menjadi mitra strategis KPK dalam menjalankan edukasi antikorupsi di Tanah Air. Sampai saat ini, sudah ada lebih dari 2.200 orang Paksi yang tersebar di seluruh Indonesia, dari berbagai kalangan, profesi, dan usia. Di Jawa Timur sendiri ada sekitar 145 Paksi.

Kepada para Paksi, Ambar berpesan untuk terus maju dalam memberikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. "Selesaikan apa yang sudah dilakukan. Sekali menyuarakan antikorupsi, jangan takut meskipun banyak konfrontasi, ancaman, atau cibiran. Sekali kita menjadi aktivis antikorupsi, maju terus, jangan mundur," tegas Ambar.