Menakar Keberhasilan Pemberantasan Korupsi dari Tiga Indikator Utama

AKSI / MENAKAR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI DARI TIGA INDIKATOR UTAMA

31 MARET 2026

Korupsi bukan hanya soal kerugian keuangan negara, tetapi merupakan persoalan struktural yang dapat menghambat kemajuan pembangunan suatu bangsa. Dampaknya tidak hanya terasa dalam aspek ekonomi, tetapi juga merusak fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang konsisten dan berkelanjutan untuk membasmi praktik korupsi yang terus menggerogoti berbagai sendi kehidupan bangsa ini.

Berbagai upaya pencegahan korupsi hingga kini telah dilakukan di Indonesia melalui beragam pendekatan, mulai dari edukasi antikorupsi, penguatan sistem, hingga pengawasan. Meski demikian, efektivitas dari upaya tersebut perlu diukur guna menjadi bahan refleksi ke depannya. Untuk mengukurnya, digunakan tiga indikator utama sebagai tolok ukur, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Ketiga hasil dari indikator ini terus diperbaharui setiap tahunnya guna memberikan potret terkini mengenai titik rentan dan persepsi masyarakat terhadap korupsi itu sendiri. Selain itu, indikator tersebut juga membantu membaca dinamika perubahan sikap dan kesadaran masyarakat dalam merespons segala praktik korupsi yang ada di lingkungan sekitarnya.

Untuk itu, mari kita ulas ketiga indikator tersebut:

Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat seberapa kuat “benteng” antikorupsi di dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Survei ini dirilis setiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tujuan utama memetakan risiko korupsi sekaligus menilai sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah berjalan di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Berbeda dengan penilaian berbasis data administratif semata, SPI mengandalkan suara dari berbagai kelompok, mulai dari pegawai internal, pengguna layanan, mitra kerja, hingga para ahli yang memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian. Dengan pendekatan ini, SPI tidak hanya menangkap apa yang tertulis di atas kertas, tetapi juga realitas yang terjadi di lapangan.

Penilaian dalam SPI mencakup empat dimensi utama, yaitu budaya organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta sistem antikorupsi internal. Keempat aspek ini menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pada 2025, pelaksanaan SPI menjangkau 657 instansi, yang terdiri atas 107 kementerian/lembaga, 546 pemerintah daerah, dan 4 BUMN. Survei ini melibatkan lebih dari 837 ribu responden, menjadikannya salah satu survei integritas terbesar di Indonesia. Skala ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kondisi integritas di sektor publik.

Namun, hasil SPI 2025 menunjukkan bahwa tantangan masih besar. Skor SPI Nasional berada di angka 72,32, yang masih masuk kategori rentan dan cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan sistem integritas belum memberikan dampak signifikan secara menyeluruh.

Jika dilihat lebih dalam, persoalan integritas juga tersebar di banyak instansi. Dari total 657 instansi yang dinilai, sebanyak 353 masuk kategori rentan, 199 kategori waspada, dan hanya 105 yang tergolong terjaga. Data ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan antikorupsi sudah banyak dirancang, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Nilai-nilai integritas belum sepenuhnya menjadi budaya kerja dalam birokrasi.

Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada regulasi. Untuk itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan dengan hasil SPI 2025:

Pada tingkat nasional, dibutuhkan penguatan kerangka kebijakan yang mengunci titik tangkap korupsi, baik dalam pengadaan maupun intervensi keputusan
Pada tingkat instansi K/L/ PD, perbaikan perlu menutup celah paling praktis yang kerap menjadi pengalaman langsung publik/pengguna layanan.
Perlunya pembangunan infrastruktur etik dan revolusi internalisasi nilai. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan imbauan, melainkan harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur regulasi dan sistem prosedur yang memaksa kepatuhan.

IPAK Tahun 2024

Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) menjadi salah satu indikator untuk melihat bagaimana nilai-nilai antikorupsi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat. Indeks ini diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan untuk mengukur kasus besar korupsi, melainkan hal-hal kecil yang sering dianggap sepele—padahal justru itulah yang membentuk budaya.

IPAK menggunakan skala 0 sampai 5. Semakin mendekati angka 5, artinya masyarakat semakin menunjukkan perilaku antikorupsi. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, itu menandakan masih tingginya toleransi terhadap praktik-praktik yang berbau korupsi, seperti memberi “uang pelicin” atau gratifikasi kecil demi memperlancar urusan.

Perspektif Hukum Gratifikasi : Bukankah Tak Ada Kerugian Keuangan Negara dan Paksaan?

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, IPAK disusun dari dua dimensi utama. Pertama, dimensi persepsi, yaitu bagaimana masyarakat memandang perilaku di sekitarnya—apakah praktik curang dianggap biasa atau justru ditolak. Kedua, dimensi pengalaman, yang mencerminkan kejadian nyata yang dialami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti diminta imbalan saat mengakses layanan publik.

Data terbaru menunjukkan bahwa IPAK 2024 berada di angka 3,85, menurun dari 3,92 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini memberi sinyal bahwa dalam situasi tertentu, masyarakat masih cukup permisif terhadap praktik koruptif kecil atau yang sering dikenal petty corruption. Artinya, meskipun kesadaran tentang pentingnya antikorupsi semakin meningkat, perubahan perilaku belum sepenuhnya terjadi secara konsisten.

Di sinilah tantangan sebenarnya. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan atau penegakan hukum dari pemerintah. Perubahan juga harus tumbuh dari kebiasaan sehari-hari masyarakat. Menolak memberi atau menerima gratifikasi sekecil apa pun adalah langkah nyata yang berdampak besar jika dilakukan bersama.

Karena itu, kolaborasi multipihak menjadi kunci. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bergerak bersama untuk membangun budaya antikorupsi yang kuat. Sebab pada akhirnya, Indonesia yang bersih dari korupsi bukan hanya soal aturan yang tegas, tetapi juga tentang kebiasaan baik yang hidup dan dijaga oleh semua orang.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025

Indeks Persepsi Korupsi (IPK), atau Corruption Perceptions Index (CPI), bisa dibilang seperti “rapor tahunan” persepsi sebuah negara dalam hal kebersihan dari korupsi. Indikator global yang dirilis oleh Transparency International ini digunakan untuk melihat seberapa bersih—atau sebaliknya—sektor publik suatu negara di mata dunia.

Pengukuran IPK tidak dinilai dari pengalaman langsung masyarakat, seperti cerita sehari-hari warga tentang pungli atau suap. Yang dinilai justru adalah persepsi para pelaku bisnis dan pakar yang setiap hari bersinggungan dengan sistem pemerintahan. Karena itu, IPK lebih mencerminkan tingkat kepercayaan komunitas internasional terhadap cara sebuah negara mengelola kewenangannya.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 1995, IPK disusun dengan menggabungkan data dari berbagai sumber tepercaya. Sekitar 12 lembaga global ikut menyumbang penilaian, termasuk World Bank dan World Economic Forum, serta sejumlah lembaga riset independen dan konsultan risiko. Hasil akhirnya terbentang dari skor dari 0 sampai 100. Makin tinggi angkanya, makin bersih persepsinya. Sebaliknya, skor rendah menjadi tanda bahwa korupsi masih dipandang sebagai masalah serius.

Pada 2025, Indonesia harus menerima kenyataan kurang menggembirakan. Skor IPK turun tiga poin menjadi 34, dan peringkatnya merosot ke posisi 109 dari 182 negara. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal bahwa kepercayaan global terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sedang melemah.

Dalam laporannya, Transparency International menyoroti beberapa faktor penting di balik penurunan tersebut. Mulai dari kualitas kepemimpinan yang dinilai melemah, independensi lembaga pengawas yang berkurang, hingga ruang kebebasan sipil yang semakin terbatas. Kombinasi faktor ini membuat upaya pemberantasan korupsi terlihat kurang kuat dan kurang konsisten di mata dunia.

Lebih jauh lagi, penurunan ini mencerminkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya tertangani. Penegakan hukum yang belum optimal, konflik kepentingan, serta praktik korupsi di sektor-sektor strategis masih menjadi tantangan nyata. Artinya, pekerjaan rumah kita belum selesai.

Karena itu, tren penurunan IPK seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar evaluasi tahunan. Ini adalah sinyal bahwa pemberantasan korupsi perlu diperkuat—bukan hanya rencana aksi semata, tetapi juga dalam praktik nyata di seluruh lini pemerintahan.

Jika ditarik sebagai satu kesimpulan, ketiga indikator tersebut menggambarkan bahwa tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia kedepannya. Perbaikan tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh reformasi sistem, penguatan pengawasan, serta perubahan mindset baik di kalangan aparatur negara maupun masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan saat ini, arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui ASTA CITA, khususnya Cita Nomor 7 yang menekankan pentingnya memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Implementasi dari visi ini menuntut komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor.

Dengan menjadikan ketiga indikator tersebut sebagai cermin evaluasi, Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki arah kebijakan dan memperkuat fondasi integritas nasional. Tantangan memang besar, namun dengan komitmen yang kuat dan partisipasi seluruh elemen bangsa, cita-cita mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi bukanlah hal yang mustahil.

Referensi Sumber:

KPK, Tim. (2025). Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penurunan Kebebasan Sipil Akses Pada Keadilan Mengancam Perjuangan Melawan Korupsi. (2025). Diakses 23 Maret 2026 dari https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/
Corruption Perception Index. (2025). Diakses pada 23 Maret 2026 dari https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/
Indeks Perilaku Antikorupsi IPAK 2024 sebesar 2.85 menuru dibandingkan IPAK 2023. (2024). Diakses ada 23 Maret 2026 dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/-indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html