Kupas Ringan, Ini Fakta-Fakta Konflik Kepentingan!

AKSI / KUPAS RINGAN, INI FAKTA-FAKTA KONFLIK KEPENTINGAN!

27 OKTOBER 2025

Di balik rutinitas kerja atau aktivitas organisasi, ada potensi konflik kepentingan yang sering luput dari perhatian. Benturan ini terjadi ketika kepentingan pribadi atau kelompok lebih diutamakan dibanding kepentingan organisasi atau publik. Jika tidak dikelola, maka kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan dan membuat roda organisasi tidak berjalan optimal.

Secara sederhana, konflik kepentingan adalah situasi ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan tugas resmi yang seharusnya dijalankan objektif. Kondisi ini dianggap tidak etis karena keputusan bisa dipengaruhi untuk keuntungan pribadi sehingga tujuan bersama jadi terabaikan.

Dampak konflik kepentingan sangat serius, mulai dari membuka peluang korupsi, kolusi, hingga nepotisme. Kondisi ini juga menggerogoti efisiensi, merusak citra organisasi dan melemahkan daya saing. Hal ini penting untuk mengenalinya sejak awal agar bisa dicegah. Cek beberapa faktanya berikut ini.

Baca Juga: Tipe-tipe Korupsi dalam Perspektif Kriminologi

1. Konsep Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan muncul ketika terdapat tumpang tindih antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan kewajiban publik atau tugas resmi seseorang sehingga keputusan yang diambil bisa dipengaruhi dan tidak netral.

Menurut Panduan Pencegahan Konflik Kepentingan (PPKK) dari Transparency International Indonesia, setidaknya ada tiga syarat utama agar konflik kepentingan bisa terjadi:

A. Aktor

Pihak yang memiliki posisi atau jabatan penting yang dipercaya atau berwenang (Misalnya, penyelenggara negara atau pegawai publik/swasta).

B. Wewenang

Kemampuan atau otoritas yang memungkinkan aktor membuat keputusan atau tindakan yang berdampak; dan

C. Keputusan atau Tindakan

Sesuatu pilihan yang diambil atau dilakukan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

Tiga elemen ini diibaratkan sebuah segitiga. Jika lengkap, maka peluang benturan kepentingan bisa muncul. Tanpa salah satunya, konflik kepentingan sulit terjadi.

Sebagai contoh, seorang pejabat perusahaan berwenang menentukan pemenang tender perangkat IT. Sementara. ia juga memiliki usaha di bidang yang sama. Karena kepentingan pribadi, ia bisa saja mengarahkan keputusan ke perusahaannya sendiri. Bukan penawaran terbaik. Inilah yang disebut konflik kepentingan.

Contoh lain, seorang anggota dewan daerah berwenang menyetujui proyek pembangunan jalan. Jika salah satu perusahaan kontraktor yang ikut tender adalah milik saudaranya, maka muncul potensi konflik kepentingan. Hal tersebut karena keputusan bisa dipengaruhi hubungan keluarga.

Baca Juga: Mengenali Tipe-Tipe Koruptor dari Sisi Psikologis

2. Konflik Kepentingan Berpotensi Korupsi

Konflik kepentingan bukan sekadar persoalan etika. Namun, juga salah satu pemicu utama korupsi. Situasi ini membuat pejabat atau penyelenggara negara kerap menempatkan kepentingan pribadi di atas kewajiban publik. Hal ini membuat keputusan yang seharusnya netral mudah tergelincir ke praktik korupsi.

Lebih lanjut, konflik kepentingan itu secara struktural atau laten bisa membuka ruang bagi tindakan koruptif: penyalahgunaan wewenang, pengadaan fiktif, atau favoritisme dalam pemberian kontrak.

Misalnya, modul KPK berjudul Pengelolaan Konflik Kepentingan menyebutkan dalam praktik pengadaan barang dan jasa, apabila seorang pejabat atau bagian pengadaan memiliki kepentingan pribadi atau afiliasi bisnis dengan vendor, proses tender dapat diselewengkan. Hal ini mengakibatkan yang menang bukan vendor terbaik, melainkan yang terkait secara pribadi atau relasional.

Misalnya, dalam tender barang dan jasa, pejabat yang berkepentingan dengan salah satu vendor bisa menyalahgunakan proses. Tentunya, ia akan memenangkan pihak yang memiliki hubungan pribadi atau relasional, bukan penawar terbaik.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, dalam diskusi publik bertema Konflik Kepentingan Sebagai Pintu Masuk Korupsi di Jakarta pada tahun 2024, menegaskan konflik kepentingan adalah awal mula dari korupsi.

UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 12i menyebutkan bahwa benturan kepentingan bisa muncul dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, konflik kepentingan bisa muncul dalam berbagai bentuk lainnya.

Konflik kepentingan adalah pintu gerbang hampir semua jenis korupsi. Konflik tersebut tidak selalu langsung menjadi penyebabnya. Namun, korupsi hampir selalu melibatkan unsur konflik kepentingan. Hal ini karena kepentingan pribadi atau kelompok bisa mengintervensi keputusan publik.

Pejabat publik yang memegang jabatan sering kali menghadapi situasi konflik kepentingan, seperti menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, rangkap jabatan, atau menerima gratifikasi. Jika dibiarkan, maka menurunkan kualitas pelayanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat.

Baca Juga: Hubungan Antara Gratifikasi dan Konflik Kepentingan

3. Indonesia Punya Aturan Soal Konflik Kepentingan

Indonesia tidak tinggal diam terhadap isu konflik kepentingan. Salah satu regulasi terbaru yang mengatur hal ini adalah Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Regulasi ini menggantikan peraturan sebelumnya dan menetapkan langkah untuk mencegah, mengidentifikasi, dan menangani konflik kepentingan dalam pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memuat aturan tentang konflik kepentingan.

Dalam UU ini, pejabat dilarang membuat keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran untuk menjaga netralitas dan integritas publik. Selain regulasi tingkat nasional, ada juga peraturan sektoral/specifik instansi.

Misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2019 yang berisi pedoman penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kemenkes. Regulasi ini memperjelas tindakan yang dianggap konflik kepentingan, kewajiban pegawai untuk menyatakan potensi konflik, dan sanksi jika tidak mematuhi ketentuan.

Baca Juga: 4 Prinsip Managing Gift dalam Korporasi

4. Bahaya Dari Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat berdampak serius bagi instansi dan publik. KPK dan Permen PANRB menekankan risiko merusak integritas, menurunkan kualitas keputusan, bahkan membuka peluang praktik korupsi.

Oleh sebab itu, penting bagi pejabat dan organisasi memahami bahaya dari konflik kepentingan. Beberapa bahaya yang perlu diwaspadai antara lain:

A. Penyalahgunaan Wewenang

Pejabat atau pihak berwenang bisa menggunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang dekat. Hal ini membuat keputusan yang seharusnya objektif berubah menjadi sarana mencari keuntungan pribadi.

B. Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik

Kebijakan atau layanan yang dihasilkan tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dampaknya, publik menerima pelayanan yang tidak maksimal atau bahkan merugikan.

C. Potensi Kerugian Keuangan Negara

Konflik kepentingan sering kali membuka jalan bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, uang negara bisa bocor dalam jumlah besar tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

D. Hilangnya Kepercayaan Publik

Ketika masyarakat melihat keputusan dipengaruhi kepentingan tersembunyi, rasa percaya pada lembaga maupun pejabat akan menurun drastis. Kondisi ini bisa memicu sikap apatis bahkan ketidakpatuhan terhadap aturan.

E. Terhambatnya Reformasi Birokrasi

Upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan akan sulit tercapai jika konflik kepentingan terus dibiarkan. Proses reformasi pun berjalan lambat karena masih ada praktik tidak etis yang mengakar.

Baca Juga: 8 Rambu-Rambu KPK agar Tidak Terjadi Tindak Pidana Korupsi

5. Ilustrasi Konflik Kepentingan

Untuk lebih mudah memahami, konflik kepentingan bisa dijelaskan lewat ilustrasi nyata di berbagai situasi. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana keputusan yang tampaknya wajar bisa berubah bias karena ada kepentingan pribadi yang ikut campur. #KawanAksi jadi lebih waspada bahwa konflik kepentingan bisa terjadi di mana saja.

A. Pengadaan Barang dan Jasa

Seorang pejabat pengadaan memimpin tender untuk membeli alat kantor. Ternyata, salah satu peserta tender adalah perusahaan milik kerabat dekatnya. Situasi ini membuat keputusan yang diambil rawan tidak objektif karena hubungan keluarga bisa memengaruhi penilaian.

B. Perizinan Usaha

Seorang pejabat daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin usaha. Di sisi lain, saudaranya mengajukan izin untuk bisnis di sektor yang sama. Jika ia tetap memproses izin tersebut tanpa mekanisme pencegahan, maka keputusan yang lahir bisa dianggap berpihak dan tidak adil.

C. Penyusunan Kebijakan Publik

Seorang pejabat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan energi. Namun, ia juga memiliki saham di perusahaan energi swasta. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, karena kebijakan yang disusun bisa saja lebih menguntungkan bisnisnya ketimbang kepentingan masyarakat.

Itu tadi, beberapa fakta konflik kepentingan yang perlu diketahui. Tentunya, ini supaya #KawanAksi tidak waspada akan potensi tindak korupsi ataupun pelanggaran hukum lainnya. Untuk memperdalam topik konflik kepentingan dan korupsi, #KawanAksi dapat mengikuti program e-learning Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Tentunya, akan menambah ilmu baru.

Sumber:

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan (2016). Pengelolaan Konflik Kepentingan. Jakarta: KPK.
Tojeng, Muh. Affan R. (2017). Buku Panduan Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan Perguruan Tinggi. Jakarta: Transparency International Indonesia, Yayasan Tifa.
KPK: Konflik Kepentingan, Embrio Tindak Pidana Korupsi. (2024). Diakses pada 23 September 2025 dari https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220715-8-rambu-rambu-kpk-agar-tidak-terjadi-tindak-pidana-korupsi.