8 Rambu-Rambu KPK agar Tidak Terjadi Tindak Pidana Korupsi

AKSI / 8 RAMBU-RAMBU KPK AGAR TIDAK TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

15 JULI 2022

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat secara luas. Untuk menghindari agar tidak korupsi dan berakhir di dalam bui, KPK mengeluarkan rambu-rambu yang disebarkan kepada para penyelenggara negara.

Rambu-rambu KPK agar tidak terjadi tindak pidana korupsi ini disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas Terpadu (PCB Terpadu) beberapa waktu lalu. Berbicara di hadapan para politikus partai, Firli memaparkan bahwa ada delapan rambu yang mesti dihindari.

Delapan rambu KPK tersebut adalah:

1. Jangan melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang dan jasa

Korupsi dalam penyediaan barang dan jasa masih menjadi salah satu penyebab korupsi terbesar di Indonesia. Firli mewanti-wanti untuk tidak melakukan kolusi yang hanya untuk memperkaya diri sendiri.

"Apakah rekan-rekan sebagai penyelenggara negara, baik itu anggota DPR, DPRD kabupaten/kota, Provinsi, maupun DPR Pusat, Bupati, Walikota, dan Gubernur, jangan pernah melakukan persekongkolan," kata Firli dalam PCB Terpadu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada akhir Juni lalu.

2. Tidak boleh menerima kickback

Pejabat yang menerima kickback berarti telah melakukan korupsi dalam bentuk suap. Sebagai contoh dari kickback, seorang pejabat menerima imbalan dari sebuah perusahaan karena telah dimenangkan dalam tender. Padahal perusahaan itu bukan penawar terbaik, dan anggaran negara yang dikeluarkan lebih besar. Selain suap, bisa juga terjadi penggelapan dana dalam proses ini.

3. Jangan ada penyuapan

Firli mengatakan bahwa penyuapan adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, adanya pertemuan dua alam pikiran dan tindakan.

"Barangsiapa menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, itulah suap. Yang memberi juga sama saja,," kata Firli.

4. Tidak mengandung unsur gratifikasi.

Gratifikasi adalah salah satu bentuk korupsi yang terancam hukuman pidana. Terkadang gratifikasi berbentuk samar dan sulit terdeteksi, untuk itu Firli tegas mengatakan agar para pejabat langsung menolaknya.

"Jangan pernah melakukan gratifikasi. Lebih amannya, jika ada yang memberi, segera kembalikan, maka tidak perlu lagi diklarifikasi," tutur Firli.

5. Tidak adanya unsur benturan kepentingan

Benturan kepentingan atau conflict of interest adalah situasi ketika terjadi konflik kepentingan dari seseorang yang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Kondisi ini membuat orang tersebut tidak profesional dan obyektif dalam menjaga amanah sehingga bisa menimbulkan kerugian.

6. Tidak mengandung unsur kecurangan atau maladministrasi

Korupsi bisa terjadi karena melakukan kecurangan atau maladministrasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan.

7. Tidak ada niat untuk melakukan kejahatan

Tindak pidana korupsi dibuktikan dengan adanya niat pelakunya untuk memperkaya diri sendiri atau melakukan kecurangan. Firli mengatakan, unsur niat ada yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian.

"Perbuatan tidak akan terjadi kalau tidak ada niat. Mens rea dan actus reus bertemu, maka timbullah kejahatan," ujar Firli.

8. Tidak membiarkan tindak pidana korupsi

Butuh keterlibatan semua pihak untuk memberantas korupsi, salah satunya melakukan pengawasan dan pelaporan. Metode pelaporan telah banyak tersedia melalui berbagai saluran whistleblower system di KPK atau lembaga-lembaga lainnya.

----------

Firli berharap kedelapan rambu ini mampu dipatuhi oleh para politikus atau orang-orang yang akan memangku jabatan penting di pemerintahan. Melalui Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni pencegahan, pendidikan, dan penindakan, KPK memiliki misi mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi di masa depan.

PCB Terpadu adalah salah satu bentuk sula pendidikan antikorupsi terhadap parpol yang berperan penting bagi kemajuan Indonesia. Beberapa politikus yang hadir dalam PCB mengakui ada pengetahuan antikorupsi yang luput diketahui, salah satunya soal gratifikasi dan konflik kepentingan, sehingga beberapa rekan mereka terpaksa dicokok KPK.

Melalui PCB Terpadu ini, para kader partai di Indonesia mendapatkan berbagai materi pengetahuan antikorupsi dan integritas, baik secara tatap muka atau daring melalui elearning. Firli berharap melalui pendidikan ini politik Indonesia bisa bersih dari korupsi.

"Sangat tepat apabila pemberantasan korupsi dilakukan dengan pendekatan pendidikan dalam rangka mengubah budaya, membangun peradaban, yaitu budaya antikorupsi," kata Firli.