AKSI / SIPP JADI SOLUSI MEMBENTUK PARTAI POLITIK YANG BERINTEGRITAS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyadari betul peranan partai politik dalam menjaga iklim demokrasi yang bebas dari korupsi di Indonesia. Mewujudkan mimpi tersebut, KPK mendorong implementasi Sistem Integritas Partai Politik atau SIPP oleh para parpol.
SIPP telah menjadi salah satu bahan paparan utama dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas Terpadu (PCB Terpadu) yang digelar oleh KPK tahun ini. Melalui PCB Terpadu, KPK mengundang seluruh parpol dan para kadernya untuk mengikuti pendidikan antikorupsi baik secara luring di gedung KPK atau daring melalui elearning melalui situs ACLC.
Kepala Satuan Tugas Kampanye dan Antikorupsi KPK, Wuryono Prakoso, mengatakan SIPP adalah panduan yang disusun oleh KPK dan LIPI untuk menciptakan parpol yang berintegritas. SIPP akan menjadi seperangkat kebijakan yang dibangun oleh Parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kadernya.
"Harapannya dengan implementasi SIPP, parpol akan menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, menjadi instrumen kepatuhan, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," kata Wuryono dalam PCB Terpadu untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 26 Juli 2022.
Melanjutkan paparannya, Wuryono menjelaskan ada 5 komponen utama bagi parpol dalam implementasi SIPP. Pertama adalah kode etik, yang mencakup adanya lembaga penegak etik dan whistle blower system; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; rekrutmen yang baik dengan regulasi dan sistem yang apik; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.
"SIPP memiliki urgensi untuk menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan oleh Konstitusi," ujar Wuryono.
Implementasi SIPP sebenarnya sangat menguntungkan untuk Parpol. Dian Rachmawati, yang juga merupakan Kepala Satuan Tugas Kampanye dan Antikorupsi KPK, menjelaskan bahwa SIPP menjadi solusi bagi problematika partai politik, yaitu ketiadaan standar etik partai, rekruitmen politik tertutup dan sarat nepotisme, serta masalah pada pendanaan parpol.
"Saya yakin partai sudah memiliki kode etik. Semoga tidak ada fenomena 'tiga P': print, post, and pray. Cetak kode etik, pajang, lalu berdoa semoga ada yang baca dan paham," kata Dian pada PCB Terpadu untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo), pada 9 Agustus 2022.
Selain bagi internal partai, lanjut Dian, implementasi SIPP juga berguna bagi pihak eksternal. Di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap parpol yang citranya ternoda akibat korupsi, dan publik memiliki preferensi dalam memilih calon legislatif dari parpol.
"Publik berkesempatan mendapatkan calon pejabat publik yang berkompeten dan berintegritas," tutur Dian lagi.
Sandri Justiana, Kepala Satuan Tugas Manajemen Pengetahuan dan Pembelajaran KPK, mengatakan implementasi SIPP menjadi satu dari tiga indikator parpol yang bersih dari korupsi. Berbicara pada PCB Terpadu untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 19 Juli 2022, Sandri menjelaskan dua indikator lainnya adalah tidak adanya pengurus yang terlibat korupsi dan punya sifat koruptif, serta parpol membangun budaya antikorupsi melalui edukasi.
"Kasus korupsi seperti gunung es, yang diungkap oleh KPK hanya puncaknya saja, sementara yang di bawahnya masih banyak. Kami berharap partai yang berintegritas tidak ada korupsi, baik yang terungkap, maupun yang tidak terungkap," kata Sandri.
Elearning KPK Menjadi Syarat
Sandri juga menjelaskan bahwa diperlukan agen-agen perubahan dari parpol untuk mendorong antikorupsi. Mereka dibentuk melalui edukasi salah satunya melalui elearning pada PCB Terpadu. Elearning antikorupsi yang bisa diakses mandiri oleh kader parpol di situs ACLC ini memuat berbagai materi tentang korupsi, seperti gratifikasi, penyuapan, atau konflik kepentingan.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, mengatakan beberapa parpol peserta PCB bahkan telah mensyaratkan sertifikat kelulusan elearning antikorupsi ini bagi para kadernya.
"Harapannya, semua anggota partai yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah semuanya sudah bersertifikat elearning KPK," kata Wawan pada PCB Partai Berkarya, 12 Juli 2022.
Program elearning KPK pada PCB Terpadu ini menuai antusiasme dari para petinggi parpol. Ahmad Rofiq, Sekretaris Jenderal Perindo, mengatakan elearning ini sangat penting bagi para kader untuk menjaga diri dari korupsi. "Pelatihan bersertifikat ini sangat penting bagi kader. Ini akan menjadi benteng menjaga integritas dirinya, dan punya pengaruh ketika dia memegang kekuasaan," ujar Rofiq.
Hal senada disampaikan oleh Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, yang hadir pada PCB bersama 80 orang kader PKB. Dia mengatakan PKB akan mendukung penuh langkah KPK dalam menyelenggarakan pendidikan bagi parpol. "Para caleg, segeralah tuntaskan pendidikan integritas ini dan tularkan kepada yang lain," kata Hasanuddin.
Apresiasi Partai
Muchdi Purwoprandjono, Ketua Umum Partai Berkarya, mengapresiasi kegiatan PCB Terpadu yang menurut dia adalah upaya mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Dia mengajak seluruh elemen partai untuk bersama-sama memerangi korupsi yang menjadi musuh utama bangsa.
"Kami mendukung program yang dilaksanakan oleh KPK, termasuk pendidikan oleh Parpol yang bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan membebaskan dari korupsi," kata Muchdi.