Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi terhadap Perekonomian Negara

AKSI / KUPAS TUNTAS 5 DAMPAK BURUK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA

13 JANUARI 2023

Korupsi telah menjadi momok menakutkan bagi pembangunan sebuah negara. Betapa tidak, di tengah upaya meningkatkan perekonomian dan menciptakan kesejahteraan, korupsi malah menjadi faktor perusak di banyak lini. Dampak korupsi terhadap perekonomian tidak bisa dianggap enteng.

Setidaknya ada lima dampak buruk korupsi terhadap perekonomian negara seperti yang dipaparkan para ahli. Jika korupsi tak bisa ditanggulangi, bukan tidak mungkin perekonomian negara bisa jalan di tempat atau bahkan terpuruk. Dalam hal ini, yang menjadi korban adalah rakyat.

Berikut adalah lima dampak buruk korupsi terhadap perekonomian negara:

1. Korupsi Memperlambat Pertumbuhan ekonomi

Data Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International menunjukkan bahwa negara-negara maju memiliki tingkat korupsi yang rendah. Sementara di negara-negara berkembang, tingkat korupsinya sangat tinggi. Data itu menunjukkan korupsi berkorelasi dengan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, kesenjangan ekonomi, hingga tingkat pertumbuhan sumber daya manusia.

Di negara ekonomi rendah dan berkembang, korupsi marak terjadi di sektor perizinan hingga pengadaan barang dan jasa. Para pengusaha di negara-negara ini menggunakan uang dan koneksinya untuk menyuap agar memuluskan perizinan, memanipulasi kebijakan, serta mekanisme pasar.

Walau demikian, ada sebagian pihak menyetujui kondisi ini dengan dalih korupsi adalah "pelumas roda perekonomian" atau teori "grease the wheel". Mereka berargumen, suap pada perizinan membuat usaha-usaha lebih mudah berkembang dan cepat dalam produksi. Kondisi ini banyak terjadi di negara dengan sistem kelembagaan yang tidak baik dan pengurusan izin yang berbelit-belit.

Transparency International dalam sebuah jurnalnya menulis, dalam jangka pendek korupsi pada perizinan memang dapat memangkas ongkos perusahaan, namun dalam jangka panjang dampaknya sangat merusak. Di antara kerusakannya adalah berkurangnya pendapatan negara di sektor pajak dan perizinan, merongrong legitimasi institusi negara, merendahkan penegakan hukum, memunculkan ketidakpercayaan investor, hingga memunculkan monopoli dan oligopoli yang tidak sehat bagi persaingan usaha.

Dalam situasi ini, hanya perusahaan berduit yang akan berkembang karena mampu menyuap aparat. Akibatnya, harga barang diatur oleh segelintir orang dan tidak adanya pemerataan perekonomian. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah pelumas perekonomian tetapi "sand the wheel" atau penghambat roda perekonomian.

2. Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi

Mengutip buku "Modul Integritas Bisnis - Dampak Sosial Korupsi", berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi sebuah negara, terutama foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung dari luar negeri.

Kondisi ini terjadi ketika investor asing cenderung berinvestasi di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah. Mereka beranggapan, investasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi akibat pungli dan suap. Akibatnya, keuntungan mereka di negara tersebut tidak akan maksimal.

Investor yang masuk ke negara itu juga cenderung investor yang korup. Investor jenis ini biasanya menghasilkan produk yang tidak berkualitas namun dapat terus beroperasi karena bersedia memberi suap. Paolo Mauro dalam jurnalnya pada 1995 menunjukkan bukti empiris bahwa korupsi menurunkan rasio investasi terhadap PDB, serta membuat anjlok tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Padahal investasi asing penting bagi sebuah negara. IMF menganggap FDI adalah jenis investasi yang tahan terhadap krisis. Selain memberikan pemasukan dari sektor pajak, investasi asing memberikan keuntungan lainnya, di antaranya membuka banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas SDM, adanya transfer teknologi ke sebuah negara, hingga memicu persaingan usaha yang sehat di pasar dalam negeri.

3. Korupsi Menurunkan Kualitas Sarana dan Prasarana

Penetapan anggaran yang dimanipulasi untuk kepentingan sendiri dan golongan dapat menyebabkan rendahnya kualitas sarana dan prasana sebuah negara. Hal ini terjadi karena korupsi oleh penyelenggara negara telah menyebabkan misalokasi sumber daya.

Dalam kaitannya dengan perekonomian, misalokasi ini menyebabkan pembagian anggaran yang tidak tepat guna. Anggaran pembangunan infrastruktur bagi majunya perekonomian akhirnya tidak mendapatkan porsi yang sesuai. Belum lagi jika ditambah anggaran infrastruktur itu dikorupsi. Sudah anggarannya kurang, disunat pula oleh para oknum. Akibatnya infrastruktur yang dibangun akan berkualitas rendah.

Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat menuju pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Hal ini akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah.

Tidak hanya itu, infrastruktur berkualitas rendah juga berpotensi mengorbankan keselamatan masyarakat. Bayangkan, jika pembangunan jembatan dilakukan dengan material bermutu rendah dan tidak sesuai kualifikasi, tinggal menunggu waktu hingga bencana terjadi.

4. Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan

Berbagai penelitian menunjukkan tingkat korupsi berdampak pada ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini rasio. Hal ini terjadi karena orang kaya memiliki pengaruh dan kesempatan untuk melakukan suap dibanding orang miskin.

Suap mereka lakukan untuk mempertahankan status dan meningkatkan kekayaan diri dan perusahaan. Sementara orang miskin akan semakin melarat karena diperas oleh penyelenggara negara korup di berbagai lini kehidupan, bahkan untuk pelayanan publik yang seharusnya murah atau bahkan gratis.

Orang-orang kaya di negara sarat korupsi juga menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan tender pada berbagai proyek pemerintahan. Akibatnya tidak tercipta pemerataan pendapatan masyarakat dari proyek-proyek tersebut, selain menyebabkan kualitas infrastruktur yang buruk.

Peneliti Jong-Sung You dan Sanjeev Khagram (2015) dalam jurnalnya menyatakan ketimpangan juga terjadi akibat pemungutan pajak yang tidak adil. Ini terjadi karena orang kaya menggunakan pengaruh politiknya untuk meringankan atau mengubah kebijakan pajak bagi mereka. Orang kaya dengan bebas melakukan hal tersebut karena banyaknya oknum korup di parlemen dan ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menyeret koruptor ke hadapan hukum.

5. Korupsi Menciptakan Kemiskinan

Berbagai dampak korupsi terhadap ekonomi di atas pada akhirnya bermuara pada satu hal: kemiskinan. Korupsi sendiri memang tidak secara langsung menciptakan kemiskinan. Tapi seperti yang dijabarkan di atas, korupsi telah melemahkan perekonomian, menutup lapangan pekerjaan, hingga ketimpangan pendapatan yang akhirnya menciptakan kemiskinan.

Korupsi menutup kesempatan untuk masyarakat miskin untuk memperbaiki kehidupannya. Mereka kebanyakan tidak memiliki pengaruh dan uang untuk memanipulasi kebijakan atau mengambil keuntungan dari karut marutnya perizinan dan layanan publik di sebuah negara. Akhirnya, kekayaan hanya dimiliki segelintir orang yang punya uang dan kuasa.

Penyelenggara negara atau anggota parlemen korup yang seharusnya menyejahterakan rakyat malah menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin ambruk.

Ironisnya, korupsi juga merupakan hasil dari kemiskinan. Rasuah justru banyak terjadi di negara-negara miskin dan berkembang, seperti tercatat pada Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Di negara-negara ini, upah pegawai negeri dan aparat penegak hukum sangat rendah sehingga memaksa mereka menerima suap. Proses demokrasi di negara-negara miskin juga lemah, kerap diwarnai dengan money politic. Akhirnya, orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah politisi korup yang menggunakan kuasa untuk kepentingan pribadi.

Fakta ini akhirnya memunculkan istilah "kemiskinan mengundang korupsi, dan korupsi memperparah kemiskinan", sebuah lingkaran setan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, seperti di Indonesia, untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan pendidikan antikorupsi.

Dengan pendidikan antikorupsi, pemerintah Indonesia melalui KPK ingin membuka kesadaran masyarakat bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak hanya terlarang, tetapi juga merugikan diri sendiri serta orang lain. KPK telah menjadikan pendidikan sebagai salah strategi pemberantasan korupsi, selain langkah penindakan melalui penegakan hukum dan pencegahan melalui perbaikan sistem. Strategi KPK ini dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi.