Mengenal Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya

AKSI / MENGENAL TIGA JENIS KORUPSI BERDASARKAN SKALA DAN PAPARANNYA

11 JANUARI 2023

Korupsi memiliki berbagai bentuk dan jenis, yang dilakukan mulai dari tataran terendah hingga para penyelenggara negara dan anggota legislatif. Jika dibagi berdasarkan skala dampak dan paparannya, maka korupsi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu petty corruption, grand corruption, dan political corruption.

Petty corruption adalah korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan dianggap biasa, grand corruption adalah korupsi skala besar dengan kerugian negara yang masif dan merugikan masyarakat luas, sementara political corruption adalah korupsi menggunakan jalan politik yang terjadi secara sistematis untuk mengeruk uang negara. Mari kita bahas lebih detail mengenai ketiga jenis korupsi ini:

Petty Corruption

Sesuai dengan namanya, petty corruption adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal, pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat.

Petty corruption dalam keseharian misalnya memberikan uang untuk mengurus surat-surat kependudukan atau uang damai kepada polisi ketika ditilang. Korupsi kecil-kecilan ini kadang terjadi terang-terangan, namun dianggap biasa dan penuh pemakluman dari masyarakat.

Wuryono Prakoso, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, mengatakan sekecil apapun, korupsi tetaplah korupsi. Petty corruption, kata dia, tidak bisa dianggap sepele karena dapat membentuk kebiasaan buruk dalam birokrasi dan telah merenggut hak-hak rakyat. Jika dibiarkan, para pelaku korupsi kecil ini dapat berbuat lebih jauh dengan melakukan kejahatan yang lebih besar lagi.

"Pelaku petty corruption merasa nyaman melakukannya karena nilai korupsinya dianggap kecil dan tidak terdeteksi oleh pusat. Tapi walau kecil, telah merugikan masyarakat secara langsung," kata Wuryono.

Masyarakat permisif dengan jenis korupsi ini, karena sudah dianggap biasa. Padahal menurut Wuryono, masyarakat telah dicuri hak-haknya dengan memberikan uang pelicin atau suap tersebut.

"Masyarakat seharusnya menyadari bahwa hak-hak mereka telah dipotong dan dicuri. Seharusnya hak-hak dasar, seperti pengurusan kartu identitas, itu gratis. Cara melawannya adalah dengan menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi itu berbahaya dan menghancurkan," kata Wuryono.

Grand Corruption

Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kakap menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas.

KPK dalam Renstra 2011-2015 menjelaskan ada empat kriteria grand corruption. Pertama, melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi, kedua, melibatkan aparat penegak hukum, ketiga, berdampak luas terhadap kepentingan nasional, dan keempat, kejahatannya berlangsung sistemik dan terorganisir.

Grand corruption kadang muncul akibat kongkalikong antara pengusaha dan para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan untuk melakukan state capture. State capture adalah korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri.

Salah satu contoh grand corruption adalah korupsi proyek e-KTP yang dilakukan sejak 2011, membuat negara merugi hingga Rp2,3 triliun. Korupsi ini melibatkan tujuh orang yang kesemuanya telah divonis antara 6-15 tahun penjara. Salah satu tokoh prominen dalam kasus ini adalah Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang divonis penjara 15 tahun.

Menurut lembaga Transparency International, grand corruption tidak hanya merugikan orang banyak dan dilakukan oleh pejabat publik, tapi juga melanggar hak asasi manusia. Pernyataan ini diamini oleh Wuryono.

"Benar, korupsi bisa melanggar HAM. Korupsi e-KTP, misalnya, telah melanggar hak-hak asasi masyarakat untuk memiliki kartu identitas. Sementara kasus korupsi bantuan sosial (bansos) telah melanggar hak asasi masyarakat untuk dapat hidup di saat krisis. Belum lagi pelanggaran hak asasi pada tersedianya pendidikan yang layak, atau sarana kesehatan yang baik," ujar Wuryono.

Political Corruption

Political corruption atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis political corruption adalah penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye.

Seperti halnya grand corruption, political corruption melibatkan orang-orang di level tinggi penyelenggaraan negara yang main mata dengan pengusaha dalam upaya state capture. Padahal para pejabat ini seharusnya mewakili rakyat untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka, namun berkhianat.

Political corruption sangat berpotensi terjadi ketika anggota legislatif juga merangkap sebagai pengusaha. Mereka kemudian memanipulasi institusi politik untuk memengaruhi pemerintahan dan sistem politik demi kepentingan perusahaannya. Undang-undang dan regulasi disalahgunakan, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang sesuai dengan kepentingan mereka.

Selain untuk memperkaya diri sendiri dan mempertahankan jabatan, Wuryono mengatakan, political corruption juga biasa dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pemenangan parpol atau dirinya pada pemilihan berikutnya. Uang hasil korupsi ini kemudian digunakan untuk melakukan money politic, yaitu menyogok rakyat, agar bisa terpilih kembali.

"Akhirnya yang terjadi adalah sebuah lingkaran setan. Di sinilah pentingnya pendidikan pemilu untuk memutus mata rantai korupsi ini. Banyak orang yang tidak sadar bahayanya money politic," kata Wuryono.

Korupsi politik juga telah merendahkan dan merusak iklim demokrasi dengan memengaruhi pilihan rakyat menggunakan materi. Masyarakat seharusnya layak mendapatkan wakil yang terpercaya di parlemen, bukannya orang-orang yang mengandalkan uang untuk mendapatkan dukungan.

Salah satu bentuk money politic yang paling umum adalah memberikan amplop berisi uang agar rakyat memilih mereka. Masyarakat mesti menyadari, bahwa nilai uang itu tidak sepadan dengan kerugian yang akan mereka alami jika politisi kotor duduk sebagai pengambil kebijakan.

"Jangan mau menggadaikan hidup lima tahun hanya karena amplop. Analogi sederhananya, jika kita menerima amplop berisi Rp500 ribu, berarti kita telah menggadaikan kehidupan kita dengan hanya Rp100 ribu per tahun," kata Wuryono.