Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi

AKSI / TIGA INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI

22 MEI 2022

Upaya pemberantasan korupsi di sebuah negara mesti terus dipantau perkembangannya, untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. Setidaknya ada tiga indikator keberhasilan pemberantasan korupsi yang digunakan sebagai alat pengukuran di Indonesia, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Ketiga indikator ini menunjukkan tingkat korupsi di sebuah daerah atau negara yang laporannya dirilis setiap tahun. Dari perbandingan dari tahun ke tahun dari indikator tersebut, kita jadi bisa tahu apakah ada peningkatan atau penurunan tindak pidana korupsi. Selain itu, kita juga bisa tahu perubahan perilaku masyarakat dalam menanggapi korupsi.

Mari kita bahas satu per satu indikator tersebut:

Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI setiap tahun. Survei yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK ini bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan tingkat integritas, serta mengukur capaian upaya pencegahan korupsi di kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil dari survei akan menjadi dasar menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi.

Penilaian didasarkan pada persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yang terdiri dari pegawai, pengguna layanan atau mitra kerja sama, dan para ahli dari berbagai kalangan. Dimensi Pengukuran survei penilaian integritas adalah budaya organisasi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Dimensi budaya organisasi menilai Informasi terkait institusi, keberadaan calo, nepotisme tugas, prosedur layanan, dan kejadian suap/gratifikasi.

Hasil survei adalah skala 1 hinga 100 yang menunjukkan level integritas instansi, semakin tinggi angkanya maka semakin baik tingkat antikorupsinya. Survei pada 2021 melibatkan 640 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan rincian yaitu 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota dan diikuti oleh 255.010 responden di seluruh Indonesia. Pada rilis KPK pada Desember 2021, hasil SPI di tahun 2021 adalah angka 72,4 atau melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Adapun rekomendasi dari hasil SPI 2021 adalah: • Meminimalisir perdagangan pengaruh dalam pengambilan keputusan (misal: optimalisasi, teknologi, pengelolaan konflik kepentingan/CoI) • Memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal untuk mendeteksi kejadian korupsi • Optimalisasi pengawasan internal dan eksternal • Penguatan sosialisasi, kampanye dan pelatihan antikorupsi terhadap pegawai/pejabat dan pengguna layanan • Peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan CoI • Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait korupsi

Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)

Indikator lainnya yang digunakan adalah Indeks Perilaku Antikorupsi atau IPAK. IPAK dikeluarkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi sehari-hari di masyarakat.

IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti masyarakat semakin antikorupsi.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Pada rilis IPAK 2021, BPS mencatatkan nilai 3,88, meningkat dari tahun 2020 yaitu 3,84. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku antikorupsi, terutama di lingkup keluarga dan komunitas.

Dari hasil IPAK ini, BPS memberikan beberapa rekomendasi untuk upaya pemberantasan korupsi dan edukasi antikorupsi. Pada 2021, BPS menekankan pentingnya penanaman budaya integritas dan nilai antikorupsi mulai dari lingkup keluarga sedari dini. Peningkatan penyebaran informasi antikorupsi juga perlu dilakukan secara langsung kepada tokoh masyarakat dan agama, pemerintah, ormas, dan yang lainnya.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) adalah pengukuran korupsi sektor publik sebuah negara yang digunakan secara internasional. IPK dianggap sangat kredibel dan diakui dunia sehingga menjadi kebanggaan bagi negara jika menempati deretan ranking puncak. Sebaliknya, jadi aib dan memalukan jika sebuah negara berada di deretan terbawah.

IPK diterbitkan setiap tahunnya oleh organisasi non-pemerintahan asal Jerman, Transparency International sejak 1995. Hasil IPK dikeluarkan berdasarkan asesmen dan survei opini yang dikumpulkan oleh 12 institusi terkemuka, di antaranya Bank Dunia dan Forum Ekonomi Dunia.

Hasil survei diwujudkan dalam bentuk ranking dan skor dengan skala 1-100. Semakin tinggi skornya, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Jika skornya semakin mendekati nol, maka semakin korup negara tersebut.

Pada IPK 2021 yang dirilis Januari 2022, survei dilakukan terhadap 180 negara di dunia. Lima negara dengan ranking teratas adalah langganan juara pada IPK, yaitu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan Swedia. Kelima negara ini mendapatkan skor 85-88, yang artinya "hampir" bersih dari korupsi. Kesamaan di antara kelima negara ini adalah transparansi keuangan dan tingkat integritas yang tinggi.

Sementara lima negara terbawah dalam ranking IPK adalah Venezuela, Yaman, Suriah, Somalia, dan Sudan Selatan dengan skor 12-15, yang artinya korupsi sudah merajalela. Kelima negara memiliki kesamaan, yaitu tengah dalam kondisi krisis keuangan parah dan konflik bersenjata.

Di mana posisi Indonesia? Indonesia berada di ranking 96 bersama dengan Brasil, Lesotho, dan Turki dengan skor 38. Skornya memang naik satu poin dibanding IPK 2020, namn tetap saja ini angka yang bisa membuat kita membusungkan dada.

------------

Di mata internasional Indonesia memang masih jauh dari kata bebas dari korupsi, berdasarkan skor IPK terbaru. Namun kita tidak boleh berputus asa, masih ada harapan terbentang di depan. Harapan ini mesti terus dijaga, salah satunya dengan terus meningkatkan nilai-nilai integritas di dalam diri sendiri dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia tidak hanya berpangku tangan melihat negaranya digerogoti oleh para koruptor. Upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi masih terus digalakkan tanpa lelah oleh para pemangku kepentingan, disokong secara langsung KPK.

Harapannya ke depan, indikator-indikator ini akan memberikan angka yang baik bagi Indonesia. Tentu saja tidak sekadar angka, namun juga diwujudkan pada berbagai kemajuan yang dapat dirasakan masyarakat. Karena penurunan tingkat korupsi, berarti juga akan berdampak pada meningkatnya layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan pengentasan kemiskinan.