Kita Belum Merdeka Selama Masih Ada Korupsi

AKSI / KITA BELUM MERDEKA SELAMA MASIH ADA KORUPSI

23 MEI 2022

Indonesia telah menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena sifatnya yang meluas dan sistematis serta memiliki dampak besar dalam melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Tidak hanya kehilangan uang negara yang dikorup oleh para koruptor, negara juga mengalami kerugian besar dalam proses pemberantasan korupsi yang disebut biaya sosial korupsi.

Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah mengulas biaya sosial korupsi yang bisa diartikan sebagai dampak kerugian dari perilaku korupsi yang membebani keuangan negara. Bukan hanya sebatas nominal uang yang dikorupsi, tapi segala biaya yang harus dibayar negara karena perilaku korupsi tersebut masuk dalam dampak ini, termasuk biaya proses pengadilan dan penjara.

KPK melalui buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi mencatat biaya sosial yang menjadi kerugian negara pada 2001-2012 mencapai Rp168 triliun. Sementara hukuman final terhadap para koruptor hanya menghasilkan jumlah tuntutan Rp15 triliun. Artinya ada selisih Rp153 triliun yang harus dibayar dengan pajak rakyat.

Selisih kerugian yang tak dibayarkan oleh koruptor ini menciptakan alur panjang yang menjadi dampak dari korupsi. Dimulai dari misalokasi pajak rakyat untuk biaya sosial korupsi. Bayangkan jika uang ratusan triliun rupiah itu dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti membangun sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan atau infrastruktur jalan di daerah-daerah terpencil. Kondisi masyarakat sejahtera tersebut merupakan gambaran ideal dari tujuan kemerdekaan kita sebagaimana yang disampaikan Bung Hatta, "Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat".

Beban besar negara yang mensubsidi biaya sosial korupsi juga akan berdampak pada meningkatnya besaran pajak masyarakat. Akibatnya, rakyat miskin akan semakin kesulitan menghidupi keluarga mereka, ketimpangan pendapatan juga akan semakin besar. Kondisi ini dapat berdampak meningkatnya angka kriminalitas sebuah negara.

Korupsi yang terus terjadi dan tidak dapat teratasi dapat memperburuk persepsi internasional kepada sebuah negara, diwujudkan pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Penurunan skor IPK sekaligus juga menurunkan reputasi negara tersebut di mata dunia.

Pada 2021, Indonesia berada di ranking 102 bersama dengan Gambia dengan skor 37 dari skala 100, turun satu poin dibanding IPK 2020. Ini jelas bukan angka yang bisa kita banggakan. Sebagai catatan, ada 180 negara yang tercatat pada IPK dengan Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru yang selalu langganan di ranking pertama negara bebas korupsi.

IPK yang diakui sebagai standar internasional indikator keberhasilan pemberantasan korupsi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor. Jika skor IPK rendah, investor akan menganggap iklim bisnis di negara tersebut buruk karena diwarnai oleh korupsi, suap, dan pemerasan. Akibatnya, investor enggan menanamkan modalnya di negara itu. Padahal investasi asing sangat penting bagi negara, di antaranya menambah pemasukan sektor pajak, membuka lapangan kerja baru, hingga membiayai sektor-sektor yang membutuhkan dana.

Tanpa adanya investor, maka pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang buruk akan membuat harga-harga melambung tinggi, sementara penghasilan tidak ikut naik karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Rakyat miskin yang sudah kesulitan membeli bahan pokok akan semakin sengsara lagi.

Melihat alur hubungan antara biaya sosial korupsi, dampak korupsi, dan indikator pemberantasan korupsi, rasanya tidak salah jika korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. Dilihat dari sisi mana pun, korupsi adalah perbuatan jahat yang merugikan banyak orang.

Tapi mirisnya, koruptor tidak selalu yang paling menderita dalam babak penyelesaian korupsi. Mereka masih bisa hidup mewah karena harta yang berlimpah. Paling nelangsa tentu saja rakyat kecil yang selalu saja menanggung dampak terburuk dari korupsi.