Peluncuran E-Learning Integrity Rangers di Yogyakarta pada 8 Desember 2025 turut disertai penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Piloting Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning bagi ASN Indonesia. Momentum ini menjadi penanda kuatnya kolaborasi lintas lembaga untuk mendorong standar pembelajaran antikorupsi yang seragam dan dapat diterapkan secara nasional.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin, serta pejabat eselon I dari instansi penyelenggara piloting. Misalnya, Kepala BPSDM, sekretaris daerah, atau pejabat setingkat sesuai kebutuhan instansi.
Prosesi penandatanganan ini juga disaksikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budianto dan Deputi Transformasi Pembelajaran ASN dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Erna Irawati. Peristiwa ini menandai kolaborasi strategis antara lembaga negara dan pemerintah daerah dalam memperluas pemanfaatan pembelajaran digital di sektor publik.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan penyelenggaraan piloting ini merupakan langkah awal menuju penerapan e-learning integritas secara menyeluruh di birokrasi Indonesia. Ia menekankan bahwa target jangka panjangnya adalah menjangkau jutaan ASN di berbagai daerah.
“Ini dimaksudkan seluruh ASN yang jumlahnya cukup banyak. Kurang lebih 5.850.000 itu nanti secara bertahap semuanya bisa belajar e-learning ini tentang hal-hal yang berhubungan dengan petty corruption, konflik kepentingan, integritas, dan banyak hal,” ujarnya.
Menurut Setyo, keunggulan besar dari model digital ini adalah sifatnya yang inklusif dan mudah diakses. Ia menekankan bahwa pola belajar fleksibel ini menjadi kunci untuk memastikan pembelajaran integritas menjangkau seluruh lapisan ASN dari pusat hingga daerah.
Lebih jauh, Setyo Budianto menjelaskan bahwa proses piloting telah melalui tahap perencanaan bersama berbagai kementerian dan pemerintah daerah. “Ini sebagai piloting. Jadi, setelah itu, semuanya akan kita lakukan secara ketat sehingga prosesnya menyasar semua pegawai dari semua golongan,” jelasnya.
Kolaborasi dengan LAN juga mendapat apresiasi khusus dari Ketua KPK. Hal ini karena lembaga tersebut memiliki program pendidikan kepemimpinan yang bersinggungan langsung dengan isu penguatan integritas dan pencegahan korupsi di birokrasi.
Penandatanganan PKS ini memperlihatkan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mempersiapkan diri menghadapi transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Bagi instansi penyelenggara piloting, PKS menjadi landasan formal untuk memastikan kesiapan teknis maupun kelembagaan.
Mulai dari penyediaan Learning Management System (LMS), infrastruktur pendukung, hingga penunjukan tim pengelola di masing-masing instansi. KPK memberikan tools dan sistem pembelajaran. Sementara itu, evaluasi pelaksanaan nantinya diserahkan kepada kementerian dan pemerintah daerah.
Ketua KPK juga menyampaikan harapannya bahwa pembelajaran integritas berbasis e-learning ini nantinya dapat berperan lebih strategis dalam sistem meritokrasi ASN. Ia menilai modul integritas dapat menjadi salah satu instrumen penilaian untuk mengukur kualitas, kapabilitas, kompetensi, kedisiplinan, dan komitmen pegawai terhadap nilai-nilai antikorupsi.
“Apakah ini nanti bisa dijadikan sebuah syarat atau bagian daripada meritokrasi untuk menempati posisi tertentu? Itu mungkin saja. Hal yang terpenting, ini bisa menjadi alat ukur integritas seseorang,” tegasnya.
Selain memberikan fondasi baru pembelajaran, penandatanganan PKS juga membuka ruang evaluasi dan refleksi. Setyo menyatakan bahwa setiap masukan dari pelaksanaan piloting akan digunakan untuk menyempurnakan platform, baik dari sisi konten, alur pembelajaran, maupun fitur teknis.
“Beberapa hal tentu membutuhkan evaluasi. Mulai dari cek apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, bahkan mendapatkan masukan dari beberapa pihak. Ketika nanti diterapkan secara penuh, sistemnya sudah mendekati proses e-learning yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Momentum Hakordia 2025 menambah nilai simbolis dari kegiatan ini. Di tengah upaya penguatan tata kelola dan reformasi birokrasi, penandatanganan PKS menjadi bukti nyata sinergi antar lembaga dalam mendorong transformasi pendidikan integritas yang lebih modern, sistematis, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama, KPK optimistis pembelajaran integritas berbasis e-learning dapat menjadi gerakan nasional yang memperkuat budaya kerja bersih dan bebas korupsi di seluruh Indonesia. #KawanAksi bisa coba langsung e-learning Integrity Rangers: Aksi Bersama Lawan Korupsi yang interaktif. Mudah dipahami dan seru!