Kolaborasi KPK– Ditjen Bea dan Cukai: Siapkan Verifikator PANCEK untuk Pemberian Fasilitas KITE

AKSI / KOLABORASI KPK– DITJEN BEA DAN CUKAI: SIAPKAN VERIFIKATOR PANCEK UNTUK PEMBERIAN FASILITAS KITE

28 AGUSTUS 2025

Untuk memastikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) diberikan secara transparan, akuntabel, serta mendukung ekosistem bisnis yang bersih dan berdaya saing, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta, Kementerian Keuangan, menyelenggarakan Pelatihan "Pembentukan Verifikator Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) Tahun 2025". Kegiatan ini berlangsung pada 26–28 Agustus 2025 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK dengan peserta sebanyak 32 pegawai Kanwil DJBC Jakarta.

Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari respons atas masukan dari asosiasi pengusaha internasional. Mereka menilai Indonesia sebagai pasar besar dan potensial, namun masih menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan sejumlah institusi.

“Tantangan ini bukan hanya terkait prosedur, tetapi juga integritas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang transparan dan berintegritas,” ujar Aminudin.

Ia menegaskan, sistem antikorupsi harus hadir untuk memastikan praktik bisnis berlangsung bersih dan akuntabel. “PANCEK hadir sebagai instrumen yang dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan korporasi,” jelasnya. Sistem ini, lanjut Aminudin, juga telah diadopsi dalam berbagai regulasi, termasuk KUHP, serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan yang melaksanakan pencegahan korupsi secara efektif.

Namun, Aminudin mengingatkan bahwa sertifikasi formal tanpa implementasi nyata tidaklah cukup. “Pengalaman di lapangan menunjukkan penerapan sistem anti-penyuapan harus nyata, bukan hanya formalitas. KPK akan melakukan surveillance untuk memastikan implementasi PANCEK berjalan sesuai panduan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Akhmad Rofiq, menekankan bahwa reputasi sebuah negara dalam doing business tercermin dari kualitas layanan bea cukai. Karena Bea Cukai setiap hari berhadapan langsung dengan pengusaha dan investor, integritas mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan stigma buruk maupun opini negatif terhadap institusi dan negara. "Di era keterbukaan dan kemajuan teknologi seperti saat ini, kualitas pelayanan dan integritas aparatur merupakan faktor pembeda utama. Tanpa integritas, akan muncul stigma buruk dan opini negatif terhadap institusi maupun negara,” ujar Rofiq.

Rofiq menjelaskan bahwa di lingkungan Bea Cukai terdapat mekanisme verifikasi bagi perusahaan yang akan memperoleh fasilitas KITE. Proses ini melibatkan banyak pihak, sehingga sejak awal pihaknya menegaskan pentingnya menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas. “Namun, tantangan tetap ada, salah satunya penyalahgunaan nama atau pencatutan identitas pejabat Bea Cukai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Modus ini biasanya memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk meyakinkan perusahaan, seolah-olah mewakili pejabat resmi,” ungkapnya. Dengan demikian, Rofiq berharap pelatihan ini menjadi kesempatan berharga agar pegawai DJBC semakin siap menjaga integritas sekaligus menghadapi potensi penyalahgunaan.

Fasilitas KITE sendiri merupakan insentif pemerintah bagi pelaku usaha berupa pembebasan bea masuk, PPn, dan PPnBM atas impor bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas, mesin, maupun barang contoh untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor.

Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), fasilitas ini sangat strategis karena mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses pasar ekspor. Namun, agar tidak disalahgunakan, fasilitas KITE hanya dapat diberikan kepada badan usaha yang berkomitmen menjalankan sistem pencegahan korupsi, termasuk di dalamnya sistem manajemen anti-penyuapan.

DJBC berkomitmen bermitra dengan perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001-2016. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki akses mudah terhadap sertifikasi berbayar tersebut, tersedia alternatif berupa aplikasi PANCEK yang disusun oleh KPK.

Aplikasi PANCEK menjadi pedoman bagi pegawai Bea Cukai yang bertindak sebagai verifikator. Sebagai ujung tombak, verifikator berperan memastikan perusahaan penerima fasilitas KITE benar-benar “clear and clean” dari praktik korupsi atau penyimpangan. Dengan demikian, fasilitas KITE dapat diberikan secara transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung ekosistem bisnis yang bersih dan berintegritas.

Selama tiga hari, peserta pelatihan mendapat pembekalan mengenai tindak pidana korupsi, pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan, manajemen risiko korupsi di badan usaha, serta praktik aplikasi PANCEK dan JAGA. Materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi, studi kasus, dan simulasi verifikasi.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan verifikator PANCEK Bea Cukai tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga menginternalisasi nilai integritas sebagai benteng utama pencegahan korupsi. PANCEK pun diharapkan menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan ekosistem ekspor-impor yang transparan, bersih, dan berdaya saing.