KPK Ibaratkan Penyuluh Antikorupsi sebagai “Vaksin”

AKSI / KPK IBARATKAN PENYULUH ANTIKORUPSI SEBAGAI “VAKSIN”

22 AGUSTUS 2024

KABUPATEN Lebak menjadi lokasi pertama yang disinggahi oleh tim Roadshow Bus KPK di Provinsi Banten. Bus akan berada di Lebak selamat empat hari, mulai Kamis–Minggu (22-25 Agustus 2024) dengan sejumlah kegiatan edukasi antikorupsi.

Penjabat Bupati Lebak Gunawan Rusminto mengucapkan terima kasih atas kehadiran KPK yang memberikan edukasi antikorupsi kepada aparatur sipil negara, masyarakat, dan pengusaha di Lebak.

“Kehadiran KPK ini memberikan pembelajaran bagi kita semua, bahwa korupsi itu harus kita berantas,” ujar Gunawan dalam sambutannya saat pembukaan Roadshow Bus KPK di Rangkasbitung, Lebak, Kamis.

Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief mengingatkan bahwa untuk mencegah korupsi perlu membangun budaya antikorupsi. Diibaratkannya “antikorupsi” itu sebuah buah, sedangkan pohon yang menghasilkan “buah” tersebut ialah integritas.

Oleh karenanya, agar “pohon” (integritas) tetap terjaga, maka pemeliharaannya pun tidak bisa sekali saja, tapi harus repetitif alias berulang-ulang, ujarnya. Bagaimanapun kondisi manusia itu berubah-ubah setiap waktu.

Menurut Amir, untuk menghindari perbuatan korupsi, setidaknya dua langkah yang perlu dipahami. Pertama, membangun komunitas. Pembentukan komunitas ini harus dimulai dari keluarga. “Bangun circle yang positif, kata anak zaman sekarang. Jadi, kalau ingin berintegritas, ya bergabung dengan orang-orang yang memiliki integritas,” katanya.

Langkah kedua yaitu perbuatan positif yang dilakukan berulang-ulang. Inilah tugas yang dilakukan oleh penyuluh antikorupsi. “Kalau para ‘rompi biru’ ini mengisi acara sosialisasi antikorupsi, jangan bosan-bosan (dengan mereka), karena memang begitu (tugasnya),” tuturnya.

“Tolong bapak/ibu yang rompi biru boleh berdiri. Rompi biru muda ini adalah penyuluh antikorupsi, mereka adalah vaksin dari rompi oranye (yang biasa dipakai koruptor, red),” ujar Amir.

Keberadaan Paksi merupakan upaya untuk mengurangi pegawai negeri atau penyelenggara negara mengenakan rompi oranye. Karena hingga kini, masih dijumpai banyak kasus korupsi di mana-mana.

“Semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk organisasi politik, semuanya punya risiko masalah korupsi,” Amir menegaskan.

Penyuluh antikorupsi Iis Khaerunisah asal Kabupaten Serang yang hadir di Lebak mengapresiasi KPK yang telah mengenalkan keberadaan Paksi, khususnya di Lebak.

Karena selama ini, diakuinya, belum banyak orang yang mengetahui keberadaan penyuluh antikorupsi, bahkan oleh pemda setempat. “Dengan kami diperkenalkan seperti itu, mudah-mudahan lebih punya relasi yang lebih luas hingga kelurahan dan kecamatan,” kata Iis juga seorang guru SMA.

“Penyuluh antikorupsi ini memang kurang menyentuh langsung ke masyarakat. Ini menjadi PR kami,” ia menambahkan.

Ia mengatakan, kehadiran KPK di Banten juga sekaligus menunjukkan bahwa perjuangan antikorupsi itu tetap ada. “Ini harus diperjuangkan, jangan sampai padam,” katanya saat berbincang dengan ACLC KPK via telepon.

Teori Fraud Pentagon

Mengapa faktor komunal dan repetitif tersebut penting diperhatikan? Karena setiap orang yang memiliki kekuasaan, selalu ada godaan untuk melangkah salah, Amir menjelaskan.

Untuk memahami hal tersebut, ia menguatarakan teori Fraud Pentagon yang dikenalkan oleh Crowe Horwarth pada 2011. Teori ini sebagai perluasan dari teori Fraud Triangle yang dikemukakan Donald R. Cressey pada 1953.

BACA:

Yuk, Pahami Sekilas tentang Teori Tindak Kecurangan (Fraud)

Ada segi lima kecurangan yang dikemukakan Horwarth, yaitu pertama, kompetensi atau kewenangan. Setiap orang yang memiliki kewenangan level apa pun, maka selalu ada risiko untuk curang.

“Sekecil apa pun amanah yang kita pegang, ada risiko untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Power tends to corrupt, entah memberikan keuntungan buat anak, keluarga, teman atau kroni-kroninya,” katanya.

Kedua, arogansi. Sejak awal individu tersebut memang ingin berlaku curang atau korupsi. Meski telah diingatkan, ternyata tidak digubris. Ketiga, kesempatan. Terkait hal ini, Amir mengatakan, memang awalnya individu tersebut tidak ada niat korupsi, mungkin karena sumpah jabatan atau hal lain.

“Akan tetapi, melihat pengawasan lemah, teman melakukan kecurangan kok aman-aman saja, ia mulai tergoda untuk melakukannya. Di sinilah pentingnya perbaikan sistem,” katanya.

Berikutnya, pendorong seseorang melakukan korupsi yaitu tekanan. Orang berbuat curang biasanya karena tekanan baik internal atau eksternal. Namun, tekanan ini lama-lama bisa menjadi pleasure (kesenangan) bagi pelakunya, sehingga mereka pun menjadi terbiasa dan terbuai.

Dan, terakhir, korupsi tetap terus dilakukan karena adanya rasionalisasi. Mereka melakukan korupsi karena ada pembenaran, seperti gaji kecil dan lain-lain. Pembenaran gaji kecil ini jelas sangat keliru. Faktanya, para koruptor yang ditangkap KPK termasuk golongan pejabat yang menerima gaji besar.

BACA:

Gaji Kecil, Apakah Biang Terjadinya Korupsi?

Oleh karena itu, untuk mengatasi korupsi, menurut Amir, harus dengan tiga pendekatan yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan—inilah strategi yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi. Dan, kegiatan roadshow bus KPK ini, katanya, merupakan upaya mencegah korupsi melalui pendekatan edukasi antikorupsi.[]