KPK Ajak Inspektorat DPD RI Turut Sebarkan Nilai-Nilai Antikorupsi

AKSI / KPK AJAK INSPEKTORAT DPD RI TURUT SEBARKAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

24 OKTOBER 2022

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, ACLC, mengajak Inspektorat DPD RI untuk turut menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. KPK juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan DPD RI dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal ini disampaikan ACLC dalam kunjungan DPD RI ke gedung ACLC di Kuningan, Jakarta, pada Rabu pekan lalu. Sebanyak 17 anggota Inspektorat DPD RI dipimpin oleh Inspektur DPD RI Sri Sundari mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi.

Dalam paparannya, Dian menjelaskan mengenai strategi Trisula Pemberantasan Korupsi KPK, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Melalui strategi ini, KPK tidak hanya menindak pelaku korupsi tetapi juga berusaha agar korupsi tidak terjadi lagi melalui upaya pencegahan dan pendidikan.

Salah satu upaya pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK adalah dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik luring maupun daring. Pelatihan antikorupsi ini ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari berbagai kalangan dan usia, dari anak-anak hingga eselon I pemerintahan.

Untuk anak-anak, KPK telah merancang berbagai materi pendidikan melalui dongeng dan kisah-kisah integritas. Untuk para pejabat, KPK mengadakan Paku Integritas, pelatihan antikorupsi untuk para pejabat kementerian dan lembaga. KPK juga membuka skema Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) bagi masyarakat yang ingin turut serta ambil bagian dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Upaya pendidikan antikorupsi akan sulit jika hanya dilakukan oleh KPK, sehingga membutuhkan peran serta masyarakat. Dengan keberadaan Paksi dan API, edukasi antikorupsi akan lebih mudah disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat," kata Dian Novianthi.

Saat ini sudah ada 2.540 Paksi dan 305 API di seluruh Indonesia. Koordinator Harian LSP KPK M. Rofie Hariyanto dalam pertemuan tersebut berharap anggota Inspektorat DPD RI dapat juga bergabung dalam misi memberantas korupsi di Indonesia dengan menjadi Paksi.

"Dengan diberlakukannya SKKNI Penyuluh Antikorupsi, artinya secara nasional, KPK membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat menjadi Penyuluh Antikorupsi (Paksi), termasuk dari Inspektorat DPD RI," kata Rofie.

"Keterlibatan Inspektorat DPD dengan menjadi Paksi akan semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi dan penanaman nilai-nilai integritas," lanjut Rofie.

Inspektur DPD RI, Sri Sundari, menyambut baik ajakan tersebut. Menurut Sri, mereka mendapatkan banyak pembelajaran yang bisa diterapkan di Inspektorat DPD dari kunjungan terseut.

"DPD RI ada kantor daerah di 34 provinsi, dan kami memberikan supporting system kepada anggota DPD. Edukasi kali ini sangat bermanfaat, baik untuk kesekretariatan dan DPD RI," kata Sri.

Ke depannya, dia mengatakan akan merancang kolaborasi antara Inspektorat DPD RI dengan KPK. "Kami akan berdiskusi apa yang akan dikolaborasikan dengan KPK. Tentunya banyak hal baik yang akan kita implementasikan," lanjut Sri.

Dian mengapresiasi kunjungan Inspektorat DPD RI ke KPK tersebut. KPK, kata Dian, menantikan kolaborasi antara kedua lembaga untuk memberikan edukasi antikorupsi kepada masyarakat.

"Semoga ke depannya kerja sama antara ACLC KPK dan Inspektorat DPD akan terus terbina demi terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi, di semua lini instansi di pemerintahan," kata Dian.