Tata Cara dan Persyaratan Menjadi Ahli Pembangun Integritas (API)

AKSI / TATA CARA DAN PERSYARATAN MENJADI AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS (API)

22 AGUSTUS 2022

Selain Penyuluh Antikorupsi (Paksi), KPK juga memiliki skema Ahli Pembangun Integritas (API) dengan tujuan yang sama yaitu mencegah korupsi dan menyebarluaskan paham antikorupsi. Semua orang yang memenuhi syarat untuk menjadi API bisa turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.

Berbeda dengan Paksi yang menyuluh kepada masyarakat, API bergerak di ranah korporasi dan organisasi untuk menutup celah-celah korupsi dan suap. KPK memberi kesempatan bagi pegawai yang bergerak di bidang kepatuhan untuk berkontribusi bagi pemberantasan korupsi dengan kompetensi yang sesuai standar kualitas tertinggi.

Ada tiga skema API dengan unit kompetensinya masing-masing, yaitu API, API Muda, dan API Eksekutif. Paparan soal unit kompetensi API bisa disimak di artikel ini.

Masing-masing skema API memiliki persyaratan yang akan dibahas di bawah ini. Jika persyaratan terpenuhi, maka calon API bisa mengikuti sertifikasi atau uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 338 Tahun 2017. Usai dinyatakan kompeten, maka calon API akan mendapatkan sertifikat API untuk bisa bertugas di tempatnya masing-masing.

Ada lima tahapan sertifikasi untuk menjadi API, yaitu:

1. Menjalani elearning Calon Ahli Pembangun Integritas di situs berikut ini

2. Pendaftaran sertifikasi melalui WhatsApp ke nomor 081119373575 (atau klik link ini) untuk pengisian formulir dan penyerahan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan

3. Lulus verifikasi oleh LSP KPK

4. Pelaksanaan sertifikasi atau uji kompetensi

5. Penerbitan dan penyerahan sertifikat

Persyaratan Menjadi API

Persyaratan Umum

1. Fotokopi e-KTP/Kartu Pegawai dan NPWP

2. Pas foto 4x6 (2 lembar)

3. CV/surat keterangan pengalaman kerja sesuai dengan skema API yang dipilih

Persyaratan Khusus

API Muda

1. Lulus Diklat Pembangunan Sistem Integritas yang diselenggarakan KPK, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan Diklat dan melakukan praktik pascadiklat di bidang kepatuhan selama 2 tahun dibuktikan dengan portofolio, atau

2. Personel/pegawai yang memiliki pengalaman kerja di bidang kepatuhan minimal 2 tahun, tapi di bawah 5 tahun

3. Memiliki komitmen dan rencana aksi kegiatan pasca sertifikasi dan bersedia melaporkan secara berkala ke LSP KPK, minimal 1 tahun sekali.

4. Lulus elearning Calon Pembangunan Sistem Integritas yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan.

API

1. Salinan sertifikat pelatihan berbasis kompetensi atau CV/surat keterangan pengalaman kerja yang berhubungan dengan pengawasan internal, manajemen risiko, pada korporasi atau instansi pemerintah min. 5 tahun

2. Surat rekomendasi atasan terkait “Rencana Tindak Lanjut” pasca sertifikasi

3. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan pasca sertifikasi dan bersedia melaporkan secara berkala ke LSP KPK minimal 1 tahun sekali.

4. Lulus elearning Calon Pembangunan Sistem Integritas yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan.

API Eksekutif

1. Personel/pegawai yang memiliki pengalaman dalam manajerial dan kewenangan mengelola program serta resource dalam pembangunan integritas dengan pengalaman paling sedikit 1 tahun (setara Eselon I untuk ASN dan setara direksi untuk korporasi yang memiliki unit kepatuhan).

2. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan pascasertifikasi dan bersedia melaporkan secara berkala ke LSP KPK, minimal 1 tahun sekali.

3. Lulus pelatihan pembangunan integritas yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan

Proses Asesmen

Setelah calon API melakukan pendaftaran dan menyerahkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan, tim LSP KPK selanjutnya akan melakukan verifikasi. Usai dinyatakan lulus verifikasi, maka LSP KPK akan menjadwalkan proses asesmen melalui uji kompetensi di lokasi yang telah ditentukan.

Uji kompetensi atau sertifikasi dilakukan oleh seorang asesor dengan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi langsung/praktik demonstrasi

2. Pertanyaan tertulis

3. Pertanyaan lisan

4. Verifikasi portofolio

5. Wawancara

Dalam proses tersebut, asesor akan menentukan apakah calon API direkomendasikan "kompeten" atau "belum kompeten" untuk mendapatkan sertifikat. Rekomendasi ini akan diberikan kepada LSP KPK untuk diputuskan dalam rapat pleno.

Kepada calon API yang dinyatakan kompeten, LSP KPK akan menerbitkan sertifikat kompetensi dengan masa berlaku 3 tahun. Setelah habis masa berlakunya, API dapat memperpanjang sertifikat dalam proses Recognition Current Compentency (RCC) atau Pengakuan Kompetensi Terkini.

LSP KPK dapat melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat jika API melanggar kewajiban pemegang sertifikat, di antaranya:

1. Melanggar kode etik profesi Pembangun Integritas

2. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan

3. Mencemarkan nama baik LSP KPK

4. Gagal dalam memelihara kompetensinya

Tata cara, persyaratan, serta proses panjang sertifikasi API di atas dilakukan demi memberikan para API standar kompetensi yang sama sesuai dengan SKKNI. Dengan keberadaan API, KPK berharap penegakan integritas dapat tercipta di korporasi dan organisasi sehingga turut menyumbang dalam misi dan visi Indonesia bebas dari korupsi.