Empat Partai Lokal Aceh Ikuti Pendidikan Antikorupsi pada PCB Terpadu

AKSI / EMPAT PARTAI LOKAL ACEH IKUTI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA PCB TERPADU

02 SEPTEMBER 2022

Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK melanjutkan rangkaian Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu yang kali ini diadakan di Aceh. Ratusan kader dari empat partai lokal Aceh mengikuti pembekalan antikorupsi yang digelar selama beberapa hari pada pekan ini.

Empat partai yang mengikuti kegiatan pada 30 Agustus-1 September 2022 adalah Partai Aceh, Partai Darul Aceh (PAD), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai SIRA. Kegiatan ini diikuti sekitar 280 kader partai di Hotel Hermes, Banda Aceh.

Agenda hari pertama adalah executive briefing dan penandatangan deklarasi antikorupsi yang diikuti oleh ketua umum, bendahara, dan para petinggi partai. Sementara agenda hari berikutnya masing-masing partai menjalani pembekalan antikorupsi dengan para narasumber dari KPK dan bimbingan teknis e-learning.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana di hadapan para tokoh partai Aceh mengatakan kegiatan ini adalah bagian dari pendidikan antikorupsi yang tengah digalakkan KPK. Pendidikan, pencegahan, dan penindakan adalah tiga upaya yang dilakukan KPK untuk memberantas korupsi, dikenal sebagai Strategi Trisula.

"Trisula artinya ketiganya dilakukan secara bersamaan. Penindakan, pencegahan, dan pendidikan berjalan secara simultan dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Wawan dalam sambutannya pada PCB Terpadu Aceh.

Wawan menjelaskan, ada lima sektor utama yang menjadi fokus pendidikan antikorupsi KPK saat ini. Kelima sektor tersebut adalah sumber daya alam, bisnis dan perizinan, aparat penegak hukum, pelayanan, dan partai politik. Pendidikan antikorupsi di sektor politik menjadi penting karena Indonesia akan memasuki pesta demokrasi pemilu pada 2024 mendatang.

Tahun lalu pendidikan antikorupsi untuk sektor politik telah diadakan KPK untuk para penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu atau KPUD. Tahun ini, pendidikan dialamatkan untuk para peserta pemilu, yaitu partai politik. "Peran partai politik sangat penting. Kita tahu untuk menjadi kepala daerah, anggota legislatif, pasti harus melalui parpol," kata Wawan.

Berbagai kebijakan yang dihasilkan untuk kesejahteraan rakyat juga dihasilkan oleh wakil rakyat yang berasal dari Parpol. Namun sayangnya, tidak sedikit anggota partai yang terlibat dalam korupsi.

PCB diharapkan dapat kembali mengembalikan muruah partai untuk mengupayakan kesejahteraan rakyat tanpa korupsi, dimulai dari pemilu mendatang. PCB Terpadu 2022 diadakan untuk 20 partai yang telah terdaftar di KPU, termasuk empat partai lokal Aceh.

Pada 18 Mei lalu, Wawan mengatakan, para pemimpin Partai telah berkumpul di KPK dan menandatangani deklarasi antikorupsi parpol. Usai deklarasi, masing-masing parpol akan menjalani pembekalan antikorupsi yang diadakan oleh KPK.

Wawan menjelaskan, pembekalan antikorupsi meliputi materi mengenai jenis dan modus korupsi politik, dampak korupsi, dan Sistem Integritas Partai Politik atau SIPP. Untuk semakin mendalami materi-materi ini, para kader parpol akan mengikuti pembelajaran mandiri atau e-learning antikorupsi sebanyak 16 jam pelajaran di situs ACLC.

"Kami berharap pembelajaran antikorupsi di sektor politik bisa diikuti dengan baik, dengan harapan dapat menambah pengetahuan dan wawasan," kata Wawan.

Untuk memastikan e-learning berjalan baik, bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran mandiri dilakukan oleh tim Diklat Antikorupsi ACLC KPK. Dalam e-learning, peserta akan mendapatkan berbagai materi tentang korupsi, mulai dari pengertian, dampak, hingga langkah aksi mencegah korupsi.

"Tujuan e-learning ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman antikorupsi bagi pengurus partai politik, serta mendorong penguatan budaya dan sistem antikorupsi di parpol," kata Dian Novianthi, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK.

Komitmen Partai Aceh

PCB Terpadu telah mendapatkan apresiasi dari para parpol di Indonesia. Bahkan beberapa parpol telah menjadikan sertifikat e-learning antikorupsi sebagai salah satu syarat mendaftarkan diri menjadi caleg.

Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf juga menyampaikan apresiasinya pada pelaksanaan PCB Terpadu di Banda Aceh. Dia mengatakan partainya sepakat dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi dan optimistis Indonesia akan memiliki masa depan yang lebih cerah.

"Ini menjadi salah satu PR kita untuk keturunan kita di masa depan, mewujudkan Indonesia lebih maju dan berkembang," kata Muzakir.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh, Miswar Fuady mengatakan komitmen partainya senada dengan KPK yaitu bersih dari korupsi. Dia menegaskan bahwa integritas telah menjadi salah satu penilaian bagi kader PNA, selain loyalitas dan kapasitas.

"Korupsi tidak saja dilawan dengan penindakan, tetapi juga dengan kesadaran melalui pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh KPK ini," kata Miswar.

Tgk Muhibbussabri A. Wahab, Ketua Umum Partai Darul Aceh, menegaskan komitmen partainya dalam menolak dan melawan korupsi. Ke depannya dia berharap, tidak ada lagi korupsi di Serambi Mekkah.

"Di PDA kami selalu memotivasi kader pengurus untuk tidak korupsi, berdasarkan sudut pandang agama. Hari ini kami kembali bersepakat mengenai hal itu," kata Muhibbussabri.

Muslim Syamsuddin, Ketua Umum Partai Sira, memuji PCB Terpadu sebagai sebuah langkah maju KPK dalam pencegahan korupsi di Aceh. Partainya, kata Muslim, sangat berkomitmen untuk terlibat dalam upaya KPK tersebut.

"Langkah-langkah ini memang harus mengerucut kepada kader parpol. Karena mereka akan menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai kebijakan di daerah dan negara," ujar Muslim.

Tidak berhenti di PCB, Muslim mengatakan partainya juga akan menyosialisasikan antikorupsi kepada masyarakat agar nilai-nilai integritas dapat merata ke semua lapisan. "Ketergantungan terhadap politik uang berada di tingkat bawah. Sosialisasi ini dapat mengurangi korupsi jika dipahami di seluruh lapisan masyarakat," ujar Muslim.