Forum Paksi Sulut Bantu Susun Buku Pendidikan Antikorupsi di Bolmut

AKSI / FORUM PAKSI SULUT BANTU SUSUN BUKU PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI BOLMUT

03 OKTOBER 2022

Penyuluh Antikorupsi (Paksi) berdaya dalam menyebarkan edukasi antikorupsi di daerah mereka dengan cara masing-masing. Di Sulawesi Utara, para Paksi bergerak dengan mendorong dan membantu para guru menyusun buku pendidikan antikorupsi bagi siswa SD hingga SMP.

Haris Kai, Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Sulut (Forum PAK Sulut), mengatakan ada sembilan buku pendidikan antikorupsi yang berhasil ditelurkan untuk siswa kelas 1 hingga 9, khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Penyusunan buku ini, kata Haris, dilakukan oleh para guru pada workshop Penyusunan Kurikulum Sekolah Bermuatan Pendidikan Antikorupsi di Bolmut yang diadakan Forum PAK Sulut pada 1-6 Agustus 2022 lalu.

Sebelum masuk ke penyusunan buku, para guru dari enam kecamatan Bolmut mendapatkan berbagai materi penguatan seperti Filosofi Pendidikan Antikorupsi, Penyusunan Perangkat Ajar Kurikulum Sekolah Bermuatan Pendidikan Antikorupsi, kemudian Teknik Penyusunan Perangkat ajar dalam Kurikulum Sekolah, serta Materi dan Bahasan Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi untuk Sekolah Dasar dan Menengah.

Dalam penyusunan buku-buku tersebut, ujar Haris, para guru didampingi Paksi yang berpengalaman di bidangnya. Di antaranya adalah Oktavianus Lintong yang berkompeten dalam penyusunan kurikulum, dan Haris sendiri yang berprofesi sebagai penulis dan editor buku.

"Materi pembelajaran antikorupsi ini terdiri atas 15 materi dasar pendidikan antikorupsi. Yaitu mulai materi pertama yaitu contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi hingga materi ke-15 mengenai integritas dan nilai-nilai antikorupsi,” ujar Haris.

Pengajaran Nilai Integritas

Ke-15 materi dasar pendidikan antikorupsi tersebut didistribusikan sesuai jenjang pendidikan dan tingkat pemahaman para siswa. Misalnya dari kelas 1-6 diajarkan tentang sembilan nilai integritas, yaitu “Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil dan Kerja Keras" atau yang disingkat "Jumat Bersepeda KK".

Pengertian dan penyebab korupsi sendiri baru akan diajarkan di kelas 3. Sementara untuk kelas 7-9 diajarkan materi pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi, dampak korupsi, hingga indikator keberhasilan pemberantasan korupsi.

"Yang pasti, guru-guru yang menyusun buku mata pelajaran pendidikan antikorupsi paham dengan ranah pendidikan. Mulai dari mengenai terminologi, mengenal isi, mengenal menilai, menerapkan, hingga mengenai partisipasi, yang kemudian berlanjut pada ranah memahami dan menghayati," kata Haris.

Paksi Oktavianus Lintong mengatakan penyusunan buku ini menggunakan metode "sidewalk method" atau "jalan setapak". Metode ini digunakan untuk memperpendek proses penyusunan kurikulum agar pembelajaran antikorupsi bisa langsung diterapkan dan tidak memberatkan satuan pendidikan serta perangkatnya.

Selain itu, lanjut Oktavianus, dalam penyusunannya buku ini juga mempertimbangkan kondisi lokal setempat, termasuk kebudayaan yang telah mendarahdaging di masyarakat Bolmut. "Potensi daerah pun bisa diperkenalkan kepada para siswa, yang nantinya bisa dikembangkan atau dikelola secara berkelanjutan dan berintegritas," ujar Oktavianus.

Saat ini kesembilan buku pendidikan antikorupsi itu sedang dalam proses penyuntingan oleh tim Paksi Sulut. Tengah dilakukan juga revisi tata letak teks dan gambar dalam buku tersebut.

Hidden Curriculum

Draf buku ini telah diserahkan kepada Dinas Pendidikan Bolmut. Haris mengatakan, secara prinsip Dinas Pendidikan Bolmut telah menyetujui draf buku itu, walaupun secara legal formal belum ditetapkan.

"Meski belum secara legal formal ditetapkan Disdik, kurikulum sekolah bermuatan antikorupsi ini sudah diimplementasikan di sejumlah sekolah. Karena guru-guru sendiri yang menyusun, maka mereka bisa mengajarkannya. Jadi saat ini, bisa disebut hidden curriculum," ujar Haris.

Haris menjelaskan, buku ini akan disebarkan terbatas di Bolmut saja. Harapannya, guru-guru di daerah lain juga bisa menyusun sendiri kurikulun antikorupsi sesuai dengan kondisi lokal setempat. Haris dan tim menyatakan siap membantu memfasilitasi penyusunan kurikulum tersebut.

"Saat ini, di Sulut beberapa daerah yang sudah menyiapkan rencana penyusunan kurikulum sekolah bermuatan antikorupsi yaitu Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara," ujar Haris.

Para Paksi Sulut berharap buku-buku ini dapat menjadi panduan dari pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. "Visi besarnya, adalah melalui kurikulum pendidikan antikorupsi, kita berpartisipasi membangun atau membentuk profil peserta didik yang berintegritas dan antikorupsi," kata Oktavianus.