Pendidikan Antikorupsi: Pisahkan Status Jabatan dan Pribadi

AKSI / PENDIDIKAN ANTIKORUPSI: PISAHKAN STATUS JABATAN DAN PRIBADI

27 MEI 2023

MENGAPA korupsi masih terjadi?

Pertanyaan itu diutarakan Gandjar Laksamana Bonaprapta saat mengisi seri webinar "Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi" yang diadakan Komisi Pemberantasan korupsi secara daring, Jumat (26 Mei 2023).

Melalui sebuah kisah, Dosen Fakultas Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menggambarkan jawabannya.

Pada 1950-an, Tengku Halimah terkejut saat menerima gaji sang suami. Pasalnya, gaji yang tak seberapa itu harus dipotong setengah. Pemotongan itu imbas dari kebijakan Menteri Keuangan kala itu Sjafruddin Prawiranegara—tak lain adalah suaminya sendiri. Kebijakan ini terkenal dengan "Gunting Sjafruddin". Jadi, uang di atas Rp5 dipotong menjadi dua alias menjadi hanya setengahnya. Setengah bagian dipinjamkan kepada negara yang tengah kesulitan dana.

"Kok tidak bilang-bilang?" protes Tengku Halimah

"Kalau bilang-bilang, tidak rahasia, dong!" jawab Sjafruddin.

Kisah itu dikutip Gandjar dalam buku Orange Juice: Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa (KPK: 2014).

Menurut Gandjar, kisah Sjafruddin itu bentuk dari integritas karena bisa memisahkan antara kapasitas diri sebagai pejabat dan suami. Nilai-nilai seperti inilah yang patut diteladani.

"Mengapa korupsi masih ada? Karena pejabat tidak mampu memisahkan kapasitas jabatan dan pribadi," kata dia.

"Jabatan itu kan seolah-olah melekat sehari-hari, padahal pejabat itu ada di jam kantor. Di luar kantor, itu orang biasa. Maka, mari kita mulai dari situ, kapan harus menyapa orangnya, kapan harus menyapa jabatannya," ia menambahkan.

Baca:

Memang hal seperti itu tampak sederhana, tapi jika hal sederhana saja tidak mampu dilakukan, "Jangan mimpi melakukan hal-hal yang rumit," katanya.

Ia pun mengajak agar memulai membiasakan diri sekadar dengan "sapaan" tadi—mampu membedakan jabatan dan pribadi. Sebab, seseorang merasa diperlakukan "tak biasa" karena bermula dari sapaan, lalu berlanjut dengan perlakuan yang lain dan akhirnya berimbas pada fasilitas yang diberikan kepada orang tersebut.

Tak lupa ia mengingatkan tentang nilai-nilai integritas yang digagas KPK dalam slogan "Jumat Bersepeda KK"—jujur, mandiri, adil, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, dan kerja keras.

Untuk menanamkan pendidikan antikorupsi berjalan istiqamah, katanya, perlu ada perubahan dalam memandang korupsi. Pertama, harus memahami bahwa korupsi bukan budaya, lalu pahami untuk membasminya, dan meyakini bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Ia juga menegaskan bahwa, "Akar masalah korupsi adalah gratifikasi sedangkan akar masalah gratifikasi adalah diskriminasi dan rusaknya cara berpikir," ujarnya.

Menjadi orang kaya raya, menurutnya, diperbolehkan asalkan diraih dengan tidak dengan melawan hukum. Yang perlu diperhatikan, "Jangan kaya dengan cara bohong, tipu, palsu, fiktif, dan mark up," katanya.

Sebagai dosen atau pengajar pendidikan antikorupsi tak hanya cukup menguasai materi hukum tentang korupsi, tapi juga perlu membekali diri dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada audiens, terutama mahasiswa. Oleh karena itu, penguasaan dasar komunikasi sangat penting dimiliki.

Baca:

Menjadi narasumber kedua di acara webinar itu, Psikolog Komunikasi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Niniek L Karim, memberikan penguatan bagaimana pengajar atau dosen perlu memahami cara berkomunikasi.

Ia menjelaskan pada dasarnya setiap orang itu adalah psikolog awam. Oleh karenanya, "Dalam berkomunikasi sebagai komunikator atau komunikan, selain siap menilai, kita harus siap dinilai oleh siapa pun," Niniek menuturkan.

Menilai jiwa seseorang itu bisa melalui perilaku yang tampak dan tak tampak. Bahkan, sebuah studi menunjukkan, bahwa informasi yang spontan diterima oleh komunikan itu, ternyata 55 persen dari ekspresi tubuh, lalu 38 persen dari intonasi suara, dan tujuh persen dari kata-kata. "Bahasa non-verbal tidak bisa berbohong. Hati-hatilah ekspresi tubuh dan intonasi suara Anda," ujarnya.

Niniek berharap para dosen atau calon pengampu pendidikan antikorupsi juga memahami kunci lain agar sebuah komunikasi berjalan baik, yaitu berempati untuk mendengarkan. "(Mendengarkan) ini penting karena komunikasi tidak lancar apabila kita tidak mau mendengar, mendominasi pembicaraan–penyebabnya adalah aku paling benar atau terlalu cepat menyimpulkan," Niniek menjelaskan.[]