Kiat Erry Hardjapamekas untuk Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

AKSI / KIAT ERRY HARDJAPAMEKAS UNTUK TINGKATKAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA

17 JUNI 2022

Indonesia menempati ranking 96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. Bukan sesuatu yang membanggakan karena IPK jadi rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara. Semakin kecil skor IPK, maka semakin minim juga kepercayaan publik terhadap negara tersebut.

Eks Komisioner KPK RI periode 2003—2007 Ery Riyana Hardjapamekas mengatakan IPK yang dirilis oleh lembaga Transparency International ini merupakan persepsi korupsi dari kalangan pebisnis. Jadi, kacamata yang digunakan menyasar pelayanan publik di berbagai sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat bisnis.

Menjadi pembicara di acara PAKU Integritas gelombang pertama di Jakarta, Kamis (16/6), Erry ditanya tentang kiat meningkatkan IPK Indonesia. Menurut Erry, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sektor pelayanan publik yang paling disoroti oleh pebisnis.

"Pintu gerbang kita ada di bandara, kedua lalu lintas. Orang bisnis turun dari bandara masuk ke jalan, itu yang membuat kesan buruk. Mulai pelayanan di imigrasi, bea cukai, sampai lalu lintas (yang macet)," kata Erry kepada peserta PAKU Integritas yang terdiri dari para pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Itu yang menimbulkan persepsi, yaitu perilaku orang secara umum ketika mereka datang (ke Indonesia). Hal lainnya adalah kepastian hukum," lanjut dia lagi.

Pada IPK 2021, survei dilakukan terhadap 180 negara di dunia. Lima negara dengan ranking teratas IPK adalah langganan juara, yaitu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan Swedia. Kelima negara ini mendapatkan skor 85-88, yang artinya "hampir" bersih dari korupsi.

Selain integritas yang tinggi, Erry mengatakan, negara-negara yang selalu bercokol pada ranking atas IPK memiliki kesamaan lainnya, yaitu memiliki pemisahan yang tegas antara ruang privat dan publik. Warga di negara-negara ini paham betul bahwa cara bersikap di ruang privat berbeda dengan di ruang publik.

Ruang privat misalnya di rumah. Ketika di rumahnya sendiri, seseorang bisa saja membuang sampah sembarangan. Tapi ketika sudah keluar rumah, maka dia akan menjaga peraturan yang berlaku di ruang publik, seperti membuang sampah pada tempatnya atau berlaku sopan santun.

Pemisahan ruang publik dan ruang privat ini kadang samar di Indonesia. Menurut Erry, hal ini yang kemudian menimbulkan persepsi buruk bagi pebisnis saat datang ke negara ini.

Erry mencontohkan, para pejabat di Indonesia masih suka menggunakan voorijder di jalan yang macet agar lebih cepat sampai di tujuan. Padahal jalan raya adalah tempat publik yang semua orang menggunakannya, bukan ruang privat yang menjadi miliknya sendiri.

"Pemisahan yang tegas antara ruang privat dan ruang publik ini belum membatin di kalangan pejabat. Mereka tidak menghormati ruang publik dengan baik," kata Erry.

Menghadapi kenyataan ini, walau perbaikan dilakukan di sana-sini, namun IPK Indonesia akan sulit untuk naik ke posisi puncak. Karena kemajuan yang dilakukan belum dirasakan oleh para pelaku bisnis di negara ini.