Pemberdayaan Desa Antikorupsi

Tentang Pemberdayaan Desa Antikorupsi

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan desa peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan begitu diharapkan pembangunan di desa bisa berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi merangkak naik, dan kualitas pendidikan masyarakat desa juga meningkat sesuai perencanaan desa.

Guna menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa maka diperlukan kegiatan yang bersifat masif yang dapat diikuti oleh seluruh desa di Indonesia. Diharapkan kegiatan ini akan menjadi trigger tidak hanya bagi aparatur desa yang menjalankan sistem pemerintahan desa, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di desa seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan kaum perempuan untuk turut serta membangun karakter desa, dengan menempatkan integritas/antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat menginisiasi program Desa Antikorupsi, yang didahului dengan penyusunan sebuah Buku Panduan Desa Antikorupsi, dengan melibatkan berbagai unsur dari Kementerian terkait, LSM, pemerhati desa, akademisi, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kaum perempuan serta asosiasi pemerintahan desa, melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus. Buku Panduan Desa Antikorupsi berisi 5 (lima) komponen yang menjadi prasyarat bagi desa untuk dikategorikan menjadi Desa Antikorupsi.

Tujuan Program Desa Antikorupsi

Menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa

Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam buku panduan desa antikorupsi

Memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi

Tahapan Pemberdayaan Desa Antikorupsi

Penataan Tatalaksana

Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang pengendalian Penerimaan Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
Ada/tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang/jasa di Desa
Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.

Penguatan Pengawasan

Ada/tidaknya kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Ada/tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
Tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Ada/tidaknya layanan pengaduan bagi masyarakat
Ada/tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa
Ada/tidak keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan, dan pelayanan lainnya
Ada/tidaknya media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
Ada/tidaknya Maklumat Pelayanan

Penguatan Partisipasi Masyarakat

Ada/tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa
Ada/tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
Ada/tidaknya keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

Kearifan lokal

Ada/tidaknya budaya lokal/hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Ada/tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Tahapan Pemberdayaan Desa Antikorupsi

Untuk menjadi Desa Antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian akan menjalani berbagai tahapan kegiatan, yang meliputi :

Observasi Desa Antikorupsi

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah audiensi dengan Gubernur atau Bupati/Walikota yang dilanjutkan dengan kegiatan observasi terhadap desa yang akan dijadikan percontohan Desa Antikorupsi.

Tujuan:

Penyamaan persepsi antara KPK dengan Gubernur atau Bupati/Walikota guna mendapatkan gambaran singkat profil desa, komitmen perangkat desa dan masyarakat dalam mengikuti seluruh tahapan kegiatan proses pembentukan desa antikorupsi;
Pemetaan target peserta bimbingan teknis program pembentukan desa antikorupsi dan lokasi kegiatan;
Identifikasi awal terhadap pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.

Pelaksana: Tim Komisi Pemberantasan Korupsi

Bimbingan Teknis Program Desa Antikorupsi

Kegiatan yang dilakukan pada tahap Bimbingan Teknis adalah pembinaan dan penyampaian materi dari KPK dan instansi terkait dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.

Sasaran:

Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemuda, LSM, Perempuan serta seluruh elemen masyarakat desa lainnya.

Narasumber:

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Perwakilan tim penyusun indikator Desa Antikorupsi.

Pembuktian Pemenuhan/Penilaian Komponen Desa Antikorupsi

Pembuktian pemenuhan syarat Desa Antikorupsi melalui penilaian dengan menggunakan indikator yang telah disusun KPK dalam buku panduan untuk membuktikan layak-tidaknya sebuah desa disebut Desa Antikorupsi. Adapun penilaian ini akan dilakukan oleh KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Inspektorat Daerah baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pihak independen lainnya.

Penganugerahan Desa Antikorupsi

Penganugerahan Desa Antikorupsi dilaksanakan di Kantor Gubernur atau di lokasi yang disepakati dengan pihak Pemerintah Daerah dengan dihadiri oleh Pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa PDTT, Gubernur beserta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Walikota/Bupati serta undangan terkait lainnya.

Jadwal Bimtek