Dari Integritas ke Kredibilitas: KPK Tekankan Peran Kunci Pimpinan BRIN

AKSI / DARI INTEGRITAS KE KREDIBILITAS: KPK TEKANKAN PERAN KUNCI PIMPINAN BRIN

09 APRIL 2026

Di balik kemajuan ilmu pengetahuan, terdapat fondasi yang tak selalu terlihat namun sangat menentukan: integritas. Bagi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ibnu Basuki Widodo, kekuatan tersebut harus dimulai dari pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai penjaga utama kredibilitas riset nasional.

Hal ini ditegaskan Ibnu saat memberikan arahan dalam program Penguatan Integritas dan Antikorupsi bagi jajaran pimpinan BRIN pada Kamis (9/4) di Jakarta. Menurutnya, pimpinan memegang peran yang melampaui sekadar pengambil kebijakan administratif. Lebih dari itu, mereka adalah penentu arah nilai dan budaya organisasi. “Dalam konteks institusi berbasis riset seperti BRIN, integritas pimpinan menjadi fondasi utama yang menentukan kepercayaan publik terhadap hasil ilmu pengetahuan yang dihasilkan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pimpinan harus menjadi benteng pertama dalam melawan budaya permisif terhadap pelanggaran. “Integritas pimpinan di institusi berbasis riset seperti BRIN adalah fondasi kredibilitas ilmu pengetahuan. Pimpinan harus menjadi aktor kunci dalam membangun budaya antikorupsi dan menutup celah penyimpangan,” tegasnya.

Ibnu juga menyoroti pentingnya konsep tone at the top, di mana perilaku dan komitmen pimpinan menjadi standar moral bagi seluruh pegawai. Keteladanan tersebut tidak hanya membentuk budaya organisasi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam memastikan setiap rupiah anggaran riset negara dikelola secara akuntabel.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengambil keputusan, tetapi juga harus menjadi teladan yang mampu mengubah potensi kerentanan menjadi tata kelola yang transparan dan berintegritas. Hal ini semakin penting mengingat kompleksitas kewenangan yang dimiliki pimpinan di sektor riset. Dengan besarnya diskresi, risiko konflik kepentingan pun semakin terbuka. Oleh karena itu, pimpinan dituntut mampu mengidentifikasi risiko korupsi sektoral sekaligus memastikan sistem pengendalian berjalan efektif.

Lebih jauh, Ibnu mengingatkan bahwa dalam institusi berbasis riset, integritas bukan sekadar nilai normatif, melainkan kebutuhan fungsional yang menentukan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian. Tanpa integritas, kemajuan ilmu pengetahuan berisiko kehilangan makna dan kepercayaan publik.

Menutup arahannya, KPK berharap penguatan integritas ini tidak berhenti sebagai formalitas administratif. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menjadi titik balik dalam membangun kepemimpinan yang bersih dan berintegritas di BRIN. “Upaya pencegahan korupsi pada akhirnya bukan hanya soal sistem dan regulasi, tetapi tentang komitmen yang dimulai dari puncak kepemimpinan dan mengalir ke seluruh lapisan organisasi,” tandasnya.

Program Penguatan Integritas sebagai Momentum Refleksi

Program Penguatan Integritas den Antikorupsi BRIN yang dilaksanakan KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ini dirancang untuk menghasilkan dampak berkelanjutan melalui instrumen yang terukur, di mana pencegahan tidak hanya menjadi kepatuhan formal, tetapi juga upaya membangun sistem, budaya, dan kepemimpinan yang berintegritas.

Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menyambut baik kegiatan ini sebagai momentum refleksi bagi seluruh jajaran pimpinan. Ia menegaskan bahwa sebagai lembaga strategis, pimpinan BRIN memegang tanggung jawab krusial dalam mengelola anggaran riset nasional dan aset teknologi.

“Kualitas riset tidak hanya ditentukan oleh metodologi, tetapi juga oleh kejujuran akademik, objektivitas, dan akuntabilitas para perisetnya,” ungkap Amarulla. Ia menekankan bahwa integritas merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari kualitas ilmu pengetahuan itu sendiri.

“Integritas adalah cara kita menjaga kredibilitas ilmu pengetahuan. Hal ini menjadi investasi utama untuk mewujudkan tata kelola riset yang bersih,” tegasnya.

Amarulla juga mengingatkan bahwa risiko korupsi internal dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengelolaan hibah hingga kemitraan riset. Karena itu, pimpinan dituntut memastikan setiap kebijakan berjalan secara transparan dan bebas dari benturan kepentingan. “Ketika pimpinan menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas, hal tersebut menciptakan sinyal positif bahwa riset Indonesia dikelola secara profesional,” imbuhnya.

Dampak Jangka Panjang dan Harapan Perubahan Budaya

Pelatihan penguatan integritas bagi jajaran pimpinan BRIN dirancang secara interaktif, memadukan ceramah dan diskusi kritis yang membahas tantangan nyata di lingkungan riset.

Berbagai materi strategis disampaikan, mulai dari kepemimpinan berintegritas oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, hingga pemahaman delik tindak pidana korupsi oleh Jaksa Madya KPK, Handoko Alfiantoro.

Dalam paparannya, Wawan mengulas fenomena korupsi melalui pendekatan Fraud Pentagon yang mencakup tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi. Ia menekankan bahwa kelima faktor tersebut kerap muncul di lingkungan kerja, sehingga pimpinan perlu waspada terhadap potensi manipulasi data maupun penyalahgunaan kewenangan. “Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kemampuan tersebut,” tegasnya.

Ia juga mendorong pimpinan BRIN untuk mengambil langkah konkret dalam mengelola risiko korupsi di unit kerja masing-masing. Kepemimpinan berintegritas, menurutnya, menuntut konsistensi antara kata dan tindakan, terutama dalam menolak pengaruh informal yang dapat merusak sistem.

Sementara itu, Handoko menjelaskan batasan hukum untuk memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, seperti gratifikasi dan benturan kepentingan. Melalui analisis kasus riil, ia berharap para pimpinan mampu membentengi integritas, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Sebagai wujud komitmen bersama, di akhir sesi para peserta menyusun Lembar Komitmen Individu. Dokumen ini tidak sekadar formalitas administratif, melainkan representasi kesungguhan setiap pimpinan dalam menjaga integritas pribadi dan jabatan, sekaligus menjadi landasan untuk memitigasi risiko korupsi secara konsisten dan berkelanjutan.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, berharap para pimpinan BRIN dapat segera mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam langkah nyata pasca-pelatihan. “Khususnya dalam memperkuat disiplin terhadap mekanisme pengendalian seperti pelaporan gratifikasi dan pengelolaan konflik kepentingan,” tandasnya.

Sinergi berkelanjutan antara KPK dan BRIN diharapkan mampu memperkuat posisi BRIN sebagai lembaga strategis yang profesional, kredibel, dan terpercaya di tingkat global. Pada akhirnya, kepemimpinan yang berintegritas menjadi investasi utama dalam mewujudkan tata kelola riset nasional yang bersih dari praktik koruptif, sehingga setiap inovasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara.