TUK Antikorupsi BTN: Terobosan LSP KPK Buka Era Baru Sertifikasi Antikorupsi

AKSI / TUK ANTIKORUPSI BTN: TEROBOSAN LSP KPK BUKA ERA BARU SERTIFIKASI ANTIKORUPSI

31 OKTOBER 2024

KOMISI Pemberantasan Korupsi dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) meresmikan inisiatif baru yaitu Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi, sekaligus membuka akses sertifikasi sektor antikorupsi lebih luas.

Dibentuk di Learning Center BTN, Jakarta Selatan, TUK mandiri pertama di luar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK ini diresmikan pada Kamis (31 Oktober 2024). Lisensi TUK Antikorupsi BTN yang diberikan oleh LSP KPK ini berlaku selama tiga tahun.

Selama dua hari, Rabu-Kamis (30-31 Oktober 2024), Learning Center BTN mengadakan sertifikasi perdana dengan total 16 peserta—yang seluruhnya lulusan diklat PELOPOR pada awal September lalu. Mereka berhasil dinyatakan kompeten sebagai penyuluh antikorupsi jenjang Pertama.

BACA:

Perkuat Budaya Integritas, KPK dan BTN Cetak Kembali Penyuluh Antikorupsi

TUK Antikorupsi BTN dibentuk melalui berbagai tahapan sejak 13 September hingga 31 Oktober. Salah satu syarat utamanya ialah menyelenggarakan sertifikasi yang disaksikan oleh LSP KPK mengacu ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 206 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan TUK.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK sekaligus Ketua LSP KPK Yonathan Demme Tangdilintin menyebutkan, langkah baru ini menandai terobosan mengakselerasi sertifikasi antikorupsi.

“Kementerian/lembaga/instansi/pemerintah daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan sertifikasi sektor antikorupsi dengan standar mutu yang disupervisi oleh KPK,” tutur Direktur Yo, sapaan akrabnya, dalam sambutannya.

Mengapa BTN terpilih?

BTN dipilih karena telah memiliki persyaratan yang layak untuk membentuk TUK, kata Direktur Yo. Pertama, lanjutnya, bank ini telah menjalin kerja sama sertifikasi antikorupsi dengan KPK sejak 2019.

Kedua, perusahaan juga memiliki penyuluh antikorupsi (Paksi) dan ahli pembangun integritas (API) sebanyak 133 orang; ditambah 37 orang hasil sertifikasi melalui Asesmen Jarak Jauh dan pelaksanaan sertifikasi pertama di TUK Antikorupsi BTN. Tambahan Paksi baru ini akan dibawa ke sidang pleno LSP KPK dan segera dilaporkan ke BNSP.

“Jumlah (Paksi-API) tersebut terbanyak di kalangan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” ujarnya.

Selain itu, BTN memiliki pengalaman menjadi TUK Sewaktu pada 2020 dengan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat; terpenting program pemberdayaan melalui Forum Komunikasi API dan PAKSI BTN juga berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Direktur Yo juga memberikan informasi menarik bahwa peresmian TUK bertepatan dengan tujuh tahun LSP KPK menerima lisensi sebagai lembaga sertifikasi oleh BNSP.

Kepala Divisi Manajemen Pembelajaran BTN Ade Surya Lesmana mengapresiasi kepada seluruh pegawai BTN yang telah dinyatakan kompeten sebagai Paksi.

“Selamat bergabung di barisan ‘rompi biru’ [baca: Paksi, red]. Harapannya, seluruh peserta berperan aktif dalam berbagai pemberdayaan, pencegahan korupsi, dan penguatan integritas baik di internal maupun eksternal BTN,” ujar Ade yang berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh KPK.

Sementara itu, Direktur SDM, Kepatuhan, dan Hukum BTN Eko Waluyo menuturkan sejak 2019 BTN telah mengikuti dua program antikorupsi yaitu sertifikasi API dan Paksi. Kini, program itu diperkuat lagi melalui TUK mandiri.

“Program ini bukan tentang jumlah,” ujarnya, “tetapi bagaimana mereka [Paksi-API] menjalankan fungsinya.”

Bagi pegawai yang telah menjadi Paksi dan API, ia menekankan, ini menjadi awal dari perjalanan panjang untuk memperkuat budaya integritas.

Keterlibatan banyak pihak

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan peran KPK dalam pendidikan antikorupsi tidaklah dapat dilakukan secara sendirian. “Partisipasi masyarakat harus ikut serta,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, seperti pembentukan TUK Antikorupsi BTN menjadi sangat penting, sehingga program penyuluhan antikorupsi makin masif dan efektif.

Wawan berharap BTN bisa menjadi model progam antikorupsi bagi instansi lain. “Jangan hanya berhenti pada seremoni, tapi kita mulai dengan berbagai kegiatan nyata,” katanya.

"Jadikan ini langkah awal membangun budaya antikorupsi yang kuat di berbagai lapisan masyarakat.”

Misi Prioritas Nasional

Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk membangun TUK mandiri seperti BTN?

Manajer LSP KPK M. Rofie Hariyanto menuturkan, tidak ada batasan waktu dalam pembentukan TUK mandiri. Selama lembaga yang mengajukan memenuhi persyaratan sebagaimana pedoman pembentukan TUK Antikorupsi dari LSP KPK (mengacu Pedoman BNSP 206), maka prosesnya akan cepat.

Bila lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi, kelembagaan dan sarana serta prasarana, hanya butuh waktu dua hingga tiga bulan. Selanjutnya, ada proses verifikasi dokumen dan faktual, serta witness, yaitu pelaksanaan sertifikasi pertama di TUK yang disaksikan langsung oleh tim LSP KPK.

Namun, bila harus membentuk TUK dari awal, butuh sekitar 6-12 bulan. Terlebih lembaga tersebut harus lebih dulu memiliki kantor tetap sekurang- kurangnya dalam waktu dua tahun dan harus memiliki sarana kerja yang memadai serta memiliki pengelola yang jelas. Selanjutnya, TUK harus memiliki rencana kegiatan dan memiliki asesor kompetensi.

“Untuk jadi asesor di TUK mandiri, mereka juga harus disertifikasi langsung dari BNSP dan juga memiliki sertifikat kompetensi sektor antikorupsi dari LSP KPK agar paham teknis pelaksanaan sertifikasi sektor antikorupsi,” ujar Rofie.

Pada dasarnya, katanya, TUK mandiri memberi kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengikuti sertifikasi dan berperan dalam pemberantasan korupsi. Terlebih, target pemenuhan agen-agen antikorupsi menurut Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2030 yang diterbitkan Bappenas yaitu 40.000 orang.

“Dengan adanya TUK mandiri di tiap kementerian, lembaga, dan daerah, maka target agen antikorupsi itu bisa lebih cepat tercapai,” ujarnya.

Di sisi lain, TUK mandiri juga bisa menjadi solusi tingginya permintaan dari kabupaten/kota untuk mencapai salah satu target Monitoring Center for Prevention (MCP), yaitu memiliki penyuluh antikorupsi.

“Dengan TUK mandiri di setiap provinsi, target MCP bisa lebih mudah tercapai, mengurangi ketergantungan pada KPK di pusat,” ujarnya.

Mekanisme pelaksanaan sertifikasi TUK mandiri, menurutnya, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, namun tentunya dengan standar mutu sesuai ketentuan LSP KPK dan Pedoman BNSP. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan tempat, biaya, waktu, hingga jumlah peserta.

"Saat ini program sertifikasi sektor antikorupsi tidak berbayar, karena pembiayaannya berasal dari APBN/ APBD atau pembiayaan dari instansinya masing-masing,” katanya.

Oleh karenanya, setiap lembaga memiliki kebijakan masing-masing, apakah TUK-nya hanya untuk internal pegawai atau bisa juga membuka akses bagi peserta eksternal. "Tentunya dengan sumber biaya tambahan yang dikoordinasikan dengan LSP KPK," kata Rofie.

Adakah rencana memperkenalkan TUK mandiri ke lembaga lain, selain BTN? Rofie optimistis TUK mandiri bisa diadopsi dan diterapkan di seluruh kementerian/lembaga dan 38 provinsi tentunya dengan menggandeng BPSDM atau Badan Diklat tiap kementerian dan provinsi.

BPSDM, lanjutnya, saat ini telah memiliki learning center cukup mumpuni untuk sertifikasi antikorupsi. Selain itu, Kementerian Keuangan, dengan ratusan Paksi-API dan semangat dari badan diklatnya, juga dinilai layak membentuk TUK mandiri.

Menuju target pemenuhan agen-agen antikorupsi, “Tahun depan, kami berencana mengajukan kepada Bappenas agar penyuluh antikorupsi menjadi prioritas nasional. Targetnya, setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah memiliki program penyuluhan antikorupsi,” ujarnya.[]