Diklat “Duta Prestasi” Kemenkumham: Korupsi Itu Menodai Kepercayaan Publik

AKSI / DIKLAT “DUTA PRESTASI” KEMENKUMHAM: KORUPSI ITU MENODAI KEPERCAYAAN PUBLIK

22 OKTOBER 2024

KORUPSI itu menodai kepercayaan publik dan mengancam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Kementerian Hukum dan HAM Morina Harahap pada Selasa (22 Oktober 2024).

“Korupsi saat ini telah menjadi fenomena global yang tidak mengenal batas negara juga konstitusi,” katanya saat membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) yang diadakan KPK bersama BPSDM Kemenkumham di Depok, Jawa Barat.

“Karenanya, berbagai langkah pencegahan melalui pembangunan integritas penting dilakukan.

Pelatihan PRESTASI berlangsung selama empat hari, mulai Selasa-Jumat (22-25 Oktober) dan diikuti oleh 40 pejabat eselon II. Diklat ini merupakan pelaksanaan kedua setelah pelaksanaan sebelumnya pada 14-17 Mei. Hingga sekarang, program unggulan KPK ini telah melahirkan 80 “Duta Prestasi” di lingkup Kemenkumham.

BACA:

Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK-Kemenkumham Kolaborasi Adakan Pelatihan Integritas

Para peserta pelatihan terdiri atas kepala kantor imigrasi, kepala rumah detensi imigrasi, kalapas kelas I (Madiun, Medan, Batu Nusakambangan, Bandar Lampung), kepala divisi (pelayanan hukum dan ham, pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi), kepala kanwil (NTB, Maluku Utara, Papua), kepala pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, kepala pusat strategi kebijakan pembentukan dan penegakan hukum dan ham, dan sejumlah direktur.

Dalam kesempatan itu, Morina juga menekankan, pentingnya pelatihan tersebut bagi aparatur sipil negara karena selain memberikan pengetahuan, juga kesempatan membangun sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai integritas.

KPK mengenalkan sembilan nilai integritas melalui akronim populer “Jumat Bersepeda KK” yang mencakup jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Sementara itu, Inspektur Wilayah III Kemenkumham Iwan Santoso menegaskan kembali bahwa integritas adalah fondasi penting yang harus terus diperkuat. Tanpa integritas, katanya, visi misi organisasi yang dibangun bagus pun tetap saja rapuh.

Ia menyatakan, kementeriannya telah melakukan banyak tindakan disiplin, termasuk pemberhentian ASN yang melanggar aturan.

Adapun Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin menuturkan, bahwa pelatihan ini menargetkan para pimpinan unit strategis karena mereka diharapkan dapat berkontribusi untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dari KKN.

Yonathan mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada pidato perdananya usai dilantik dua hari lalu: “Permasalahan kebocoran anggaran, penyelewengan, dan korupsi masih menjadi tantangan yang membahayakan bagi masa depan anak cucu kita.”

Untuk itu, ia mendorong peserta memetakan risiko korupsi di unit kerja masing-masing dan menyusun rencana aksi yang akan diterapkan dalam jangka waktu 9-12 bulan ke depan. Aktualisasi aksi ini selanjutnya dilaporkan kepada KPK.

Koordinator Program Pembelajaran Eksternal Dit Diklat Antikorupsi KPK Swasti Putri Mahatmi mengatakan, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kesadaran, kewaspadaan, dan strategis tersusun dengan baik dan konsisten.

“Para peserta, sebagai pemimpin, diharapkan menjadi sponsor perubahan,” ujarnya.

“Kenapa disebut sponsor perubahan? Karena bapak/ibu memiliki kewenangan, kekuatan, dan kekuasaan untuk membuat suatu perubahan.”

“Itu adalah bentuk tertinggi dari aktualisasi dan identitas,” ia menegaskan.[]