Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK-Kemenkumham Kolaborasi Adakan Pelatihan Integritas

AKSI / PERKUAT BUDAYA ANTIKORUPSI, KPK-KEMENKUMHAM KOLABORASI ADAKAN PELATIHAN INTEGRITAS

14 MEI 2024

INTEGRITAS sebagai penggerak roda pemerintahan harus dijaga, ditegakkan sebagai sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi.

Hal itu disampaikan Inspektur Wilayah III Kementerian Hukum dan HAM Iwan Santoso saat pembukaan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) pada Selasa (14 Mei 2024) di BPSDM Kemenkumham, Depok, Jawa Barat.

Sejumlah pejabat Kemenkumham yang hadir, antara lain Staf Ahli Menkumham Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia sekaligus yang membuka pelatihan, Plh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Nur Ainun, dan hadir secara daring Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Razilu.

Iwan menambahkan: “Korupsi sangat merugikan negara, korupsi mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya desain dan investasi serta meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” ujarnya.

Oleh karenanya, menurutnya, setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki komitmen membangun budaya integritas. “Tanpa integritas yang kuat akan sulit bagi ASN mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan dan pelanggaran,” tutur Iwan.

PRESTASI merupakan pelatihan yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK. Pelatihan ini menjadi salah satu program unggulan KPK dalam upaya pembentukan dan penguatan budaya antikorupsi di lingkup birokrasi.

Ini kali kedua KPK bekerja sama Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan PRESTASI. Pada tahun lalu, peserta berasal dari kepala UPT yang satuan kerjanya (mayoritas pejabat eselon III) dinominasikan untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). BACA: KPK Cetak Duta Prestasi di Kementerian Hukum dan HAM

Adapun pada 2024, peserta pelatihan merupakan pejabat eselon II yang telah ditetapkan sebagai Duta Integritas di Kemenkumham.

Jumlah peserta sebanyak 40 orang. Mereka adalah pimpinan tinggi pratama yang berasal dari unit eselon satu kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelatihan diselenggarakan selama empat hari, Selasa-Jumat (14-17 Mei 2024) di Gedung BPSDM Kemenkumham.

Menurut Iwan, mereka yang dipilih sebagai peserta telah, “Berkomitmen untuk mengimplementasikan rencana aksi. Meski nanti dipindahtugaskan, bapak/ibu harus tetap mengimplementasikan rencana aksi,” ujarnya.

Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi dalam sambutannya mengatakan, selain kegiatan PRESTASI, sebelumnya para pejabat struktural eselon 1 di Kemenkumham telah mengikuti program penguatan integritas yaitu PAKU INTEGRITAS (Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara yang berintegritas).

“Harapan kami dengan keikutsertaan para pucuk pimpinan dilanjutkan dengan program PRESTASI kepada jajaran di bawahnya dapat terus memperkuat SDM di Kemenkumham untuk menjadi insan ASN yang berintegritas,” kata Dian.

Dian mengatakan, program PRESTASI menargetkan pimpinan unit strategis di kementerian yang diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan mentalitas dan karakter pemimpin antikorupsi, “Yaitu melalui pelayanan publik yang bersih dari KKN [...] kita menyadari sama-sama bahwa permasalahan korupsi ini ancaman yang serius terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga, tidak terkecuali terhadap KPK,” katanya.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, Indeks Integritas Nasional Indonesia nilainya masih 70, yang berarti Indonesia masih rentan korupsi. Sementara itu, rata-rata Indeks Integritas Per Kriteria, nilai SPI untuk kriteria tingkat kementerian adalah 73, nilai ini turun paling signifikan yaitu -4,8 dibanding kriteria lembaga negara lainnya.

“Hampir seluruh kementerian mengalami penurunan indeks penilaian integritas, tidak terkecuali Kementerian Hukum dan HAM yaitu pada 2022 adalah 78,5 dan tahun 2023 adalah 71,9.

Dian menjelaskan, sebagai tindak lanjut pelatihan ini, peserta pelatihan akan bersama-sama dengan KPK memetakan risiko korupsi yang ada di unit kerja masing-masing.

Dari pemetaan risiko korupsi tersebut, peserta akan menyusun rencana aksi sebagai aktualisasi dan diseminasi integritas dalam memperkuat integritas individu dan membangun integritas pada unit kerja masing-masing.

“Rencana aksi ini akan dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan Tim Evaluasi BPSDM Hukum dan HAM, dan dalam jangka waktu 6–9 bulan akan dilaporkan kepada KPK,” ujar Dian.

Saat ini PRESTASI telah dilaksanakan di berbagai kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian PUPR.

Materi yang dipelajari selama pelatihan, antara lain internalisasi integritas, godaan integritas, delik tindak pidana korupsi, dilema integritas, penilaian risiko antikorupsi, dan strategi aktualisasi dan diseminasi integritas dalam menyusun rencana aksi.[]