KPK Cetak Duta Prestasi di Kementerian Hukum dan HAM

AKSI / KPK CETAK DUTA PRESTASI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

17 OKTOBER 2023

KOMISI Pemberantasan Korupsi menutup Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) tahun ini bersama Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan yang diadakan selama empat hari, Selasa-Jumat (17-2023) di BPSDM Kemenkumham, Depok, Jawa Barat tersebut melibatkan sebanyak 40 pejabat kementerian. Mereka terdiri atas 38 pejabat eselon III dan dua pejabat eselon II.

Mayoritas peserta pelatihan merupakan kepala lapas kelas II dan kepala rutan I/II. Sisanya berasal dari unsur kepala kantor imigrasi I/II, kepala rupbasan, kepala Badiklat Hukum dan HAM, serta kepala lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Pelatihan yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK tersebut bertujuan untuk mendukung strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan.

Selain itu, pelatihan juga dirancang guna mencetak Duta Prestasi yang diharapkan membangun birokrasi profesional dan ekosistem yang berintegritas serta budaya antikorupsi.

Dalam sambutan pembukaan pelatihan, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana mengingatkan kembali tentang bahaya korupsi dan dampaknya.

Menurut dia, korupsi terjadi karena memang ada niat dari pelaku. “Meski sistem yang dibangun telah sebaik mungkin, pasti akan dicari-cari celahnya, kelemahan-kelemahan sistem itu yang digunakan untuk melakukan korupsi,” ujar Wawan melalui telekonferensi video, Selasa.

Tampak hadir saat pembukaan di lokasi pelatihan, antara lain Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi, Irjen Kemenkumham Razilu, dan Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Iwan Kurniawan.

Untuk memberantas korupsi, selain menghukum pelaku dan memperbaiki sistem, Wawan menuturkan, penting pula menerapkan edukasi atau pendidikan antikorupsi. Tujuan dari pendidikan ini yaitu agar setiap individu makin memahami dan meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap korupsi dan dampaknya.

Karena dampak korupsi yang begitu luas, hingga kini, “Kita sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa,” ujar Wawan.

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu program besar yang dikembangkan oleh KPK, di mana yang menjadi sasaran ialah seluruh lapisan masyarakat.

“Namanya mencari ilmu, kan dari mulai buaian menuju liang lahat. Pendidikan antikorupsi juga sama, tidak ada jeda—siapa pun harus mendapatkan pendidikan antikorupsi sejak dini,” ia menuturkan.

“Karena kita tidak tahu kapan maut menjemput, bisa saja sebelum maut kita melakukan korupsi.”

Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK, menurut Wawan, diharapkan tidak hanya menangani perbaikan sistem dan regulasi, tapi juga harus dapat memperbaiki lingkungan kerja, mentalitas dan karakter pemimpin pada instansi terkait.

“Untuk itu melalui program PRESTASI yang menargetkan pimpinan unit strategis di kementerian dan juga personel yang memiliki kewenangan strategis dapat ikut berkontribusi dalam perbaikan mentalitas dan karakter sebagai pemimpin,” ujarnya.

Ia berharap peserta pelatihan membuat rencana aksi yang bisa diterapkan, terutama bagaimana menciptakan lingkungan integritas. “Implementasi rencana aksi dan budaya antikorupsi ini bisa menjadi bola salju (snowball) ke depan; dari kecil akan terus semakin membesar,” katanya.

Materi yang dipelajari selama pelatihan, antara lain internalisasi integritas, godaan integritas, delik tindak pidana korupsi, dilema integritas, penilaian risiko antikorupsi, dan strategi aktualisasi dan diseminasi integritas dalam menyusun rencana aksi.

Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu menjelaskan strategi kementeriannya membangun integritas dan budaya antikorupsi. Terdapat empat pendekatan yang selama ini telah dilakukan, antara lain lewat pendidikan, perbaikan sistem, penegakan hukum, dan partisipasi publik.

Terkait dengan pendidikan, misalnya, Razilu mengatakan, kementerian telah mengikuti sejumlah diklat antikorupsi baik yang diselenggarakan KPK dan Itjen sendiri. Contohnya, diklat penyuluh antikorupsi (Paksi), Ahli Pembangun Integritas (API), dan PRESTASI—semuanya adalah diklat yang dikembangkan oleh KPK.

Menurut Razilu, ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun integritas, yaitu (a) integritas sebagai keterampilan. Artinya, integritas harus dilatih terus-menerus.

“Ia bukan sesuatu yang ada dalam kepribadian seseorang . Integritas diajarkan dan dipelajari sepanjang hidup,” tuturnya.

Selanjutnya, (b) integritas sebagai bangunan yang kokoh. Artinya integritas harus dibangun dan dilestarikan sepanjang hidup; (c) integritas sebagai pedoman. Yaitu, integritas merupakan benchmark, rujukan, atau tujuan yang digunakan untuk membuat keputusan yang berdasarkan atas kebenaran dan kejujuran.

Terakhir, (d) integritas sebagai benih. Menurutnya, integritas ibarat sebuah benih yang ditanam sejak kecil, disirami dan akan berbunga di saat dewasa. Semakin rajin dirawat, akan lebih cepat tumbuh dan berbunga.

Dari empat pendekatan tersebut, “Selama ini kita pahami integritas sebagai pedoman saja, belum yang lainnya. Di antara empat itu, yang lebih penting adalah integritas sebagai benih—mulai dikembangkan agar nanti tumbuh,” ujar Razilu.

Sepanjang 2023 KPK telah menggelar sebanyak enam kali PRESTASI dengan total peserta sebanyak 209 orang baik pejabat eselon 2 maupun eselon 3. Pelatihan bersama Kemenkumham ini adalah diklat keenam sekaligus sebagai penutup pada tahun ini.

Sebelumnya, pada Februari lalu, pelatihan melibatkan 39 pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu, 24 pejabat Kementerian Kesehatan batch 1 pada Juli, 40 pejabat Kementerian ESDM pada Agustus, dan 37 pejabat Kemenkes batch 2 pada September. Ada pun satu pelatihan digelar untuk mencetak fasilitator PRESTASI yang diikuti oleh 29 orang.[] (BACA: KPK Tambah Jumlah Fasilitator PRESTASI)