KPK Perkaya Pemahaman Paksi-API soal Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)

AKSI / KPK PERKAYA PEMAHAMAN PAKSI-API SOAL INDEKS PERILAKU ANTIKORUPSI (IPAK)

29 MARET 2024

RATUSAN penyuluh antikorupsi (Paksi) dan ahli pembangun integritas (API) mengikuti materi pengayaan tentang Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang diadakan oleh Direktorat Diklat Antikorupsi KPK pada Kamis (28 Maret 2024).

Kelas Penguatan Kapasitas Paksi-API atau KUPAS #1 kali ini mengambil tema “Peran Penyuluh Antikorupsi dalam Upaya Meningkatkan Nilai Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)”. Kegiatan yang digelar hibrida tersebut dibuka oleh Direktur Diklat Antikorupsi Dian Novianthi di Gedung ACLC KPK, Jakarta.

Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana dan Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI Dr Nurma Midayanti dan dipandu oleh moderator Asriana Issa Sofia, penyuluh antikorupsi juga dosen Universitas Paramadina.

Dalam sambutan kegiatan, Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi mengingatkan agar seluruh pihak saling bahu-membahu untuk meningkatkan skor IPAK. Tahun lalu, skor IPAK 3,92 turun 0,01 dari 2022.

Yang menjadi sorotan dalam IPAK ialah petty corruption, jenis-jenis korupsi skala kecil. Oleh karenanya, Dian menekankan, perlunya sama-sama menyuarakan, saling kolaborasi dan memviralkan pendidikan antikorupsi. Ia berharap kegiatan ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman para Paksi-API sehingga ke depan skor IPK bisa lebih baik lagi.

IPAK merupakan hasil Survei Perilaku Antikorupsi (SPAK) oleh Badan Pusat Statistik RI. IPAK menjadi salah satu dari tiga indikator mengukur risiko korupsi di Indonesia, selain Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh TII.

SPAK yang dilakukan sejak 2012 bertujuan mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi, sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang antikorupsi.

Mengapa IPAK penting? Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI Dr Nurma Midayanti mengatakan korupsi adalah persoalan serius berdampak sistemik sehingga data tentang perilaku korupsi “menjadi penting sebagai bahan perencanaan dan evaluasi program pembangunan.”

Ruang lingkup SPAK bukan grand corruption atau korupsi skala besar, tapi korupsi skala kecil (petty corruption). Korupsi kecil-kecilan ini seringkali dianggap wajar oleh pelaku, padahal memiliki daya rusak luas. Yaitu, “Bisa menyebabkan rusaknya sistem pelayanan birokrasi dan merupakan bibit dari korupsi skala besar,” ujar Nurma.

Di sisi lain, korupsi skala kecil biasanya dilakukan oleh aparat yang berada di suatu lembaga pemerintahan. Oleh karenanya, korupsi ini seringkali menyalahgunakan aset-aset di lembaga pemerintahan.

Ada dua kerangka kerja IPAK. Pertama, dimensi persepsi. Dalam dimensi ini pengukurannya terbagi lagi dalam subdimensi yaitu persepsi keluarga (8 indikator), persepsi komunitas (5 indikator), dan persepsi publik (14 indikator).

Kedua, dimensi pengalaman, terdiri atas dua subdimensi, yaitu pengalaman publik (satu indikator) dan pengalaman lainnya (5 indikator).

Dijelaskan Nurma, cakupan perilaku antikorupsi dalam IPAK antara lain penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan 9 nilai-nilai integritas.

Contoh pertanyaan dimensi persepsi keluarga dalam survei: (1) Sikap seseorang yang menerima uang tambahan dari pasangan (suami/istri) di luar gaji/penghasilan yang biasa diterima tanpa mempertanyakan dulu? (2) Seseorang menggunakan uang milik anggota keluarga tanpa seizin pemiliknya (contoh: uang kembalian belanja, uang saku milik kakak/adik, dll), atau (3) Seseorang menggunakan barang milik anggota keluarga tanpa seizin pemiliknya (contoh: sepatu, baju, tas dll).

Karena survei hanya menggunakan sedikit responden (sekitar 11.000 rumah tangga di seluruh Indonesia), hasilnya pun untuk mengukur level nasional, belum detail sampai tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

“Nilai IPAK skalanya 0-5, semakin tinggi nilainya mendekati 5, semakin tinggi budaya antikorupsi. Sebaliknya, jika rendah, maka bisa kita persepsikan masyarakat permisif terhadap korupsi kecil-kecilan,” ujar Nurma.

Ada tiga hal menurut Nurma menyangkut IPAK ini agar dapat secara luas lebih dipahami oleh masyarakat. Pertama, perlunya pendidikan antikorupsi yang lebih masif terutama pada masyarakat yang mengakases layanan publik. “Mengingat banyak masyarakat yang mau membayar melebihi ketentuan dalam mengakses layanan publik meski tanpa diminta,” ujarnya.

Kedua, perlunya menyusun strategi sosialisasi antikorupsi yang tidak hanya berpusat pada KPK, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan, terakhir, perlunya upaya meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan politik uang terutama menjelang tahun politik.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menekankan agar mengawasi perilaku-perilaku koruptif atau bibit-bibit korupsi. Ibaratnya perilaku-perilaku koruptif letaknya di hulu, sedangkan korupsi di hilir. Tak mengherankan tindak pidana korupsi terjadi lantaran perilaku koruptif masih berjalan.

“Karena perilaku sebagai trigger. Kalau perilaku kita bagus di keluarga dan keseharian kita, ya mungkin tindak korupsinya bakal berkurang,” kata Wawan.

Ia lalu mencontohkan kebiasaan tanpa izin menggunakan uang di meja makan keluarga, karena dianggap sebagai uang bersama. Padahal, prinsip antikoruptif itu transparan dan akuntabel. Jika terbiasa tidak transparan dan akuntabel terhadap hal-hal kecil, mungkin lama-lama akan terbiasa dengan hal-hal yang besar.

“Perilaku seperti ini yang sering dianggap biasa. Makanya, jangan membenarkan yang biasa, tapi harus membiasakan yang benar. Memang gampang ngomong seperti ini, tapi sulit melakukannya,” ujarnya.

Menyangkut IPAK, Wawan menyinggung faktor keluarga sebagai alasan seseorang untuk melakukan korupsi. Ia menggunakan dasar pemikiran teori Fraud Triangle milik Donald R Cressey (1950).

Ia menurutkan, faktor pendorong seseorang melakukan korupsi, salah satunya dari tekanan keluarga, misalnya karena ingin membahagiakan keluarga dan lain-lain. Bahkan, dalam perkembangannya, praktik korupsi pun melibatkan keluarga inti. Dalam kasus-kasus yang ditangani KPK ada pelaku antara suami-istri, bapak-anak, kakak-adik, dan suami dan istri-istrinya.

“Keluarga telah menjadi kolaborasi yang jelek. Bahkan, dalam TPPU, lingkaran keluarga seperti sopir atau pembangu rumah tangga, juga diikutsertakan agar hasil korupsinya disamarkan atau dititpkan,” Wawan menambahkan.[]