Roadshow Bus KPK 2023: Perempuan Rentan Sasaran “Serangan Fajar”

AKSI / ROADSHOW BUS KPK 2023: PEREMPUAN RENTAN SASARAN “SERANGAN FAJAR”

30 JUNI 2023

KALANGAN ibu-ibu atau perempuan cenderung rentan menjadi sasaran praktik "serangan fajar" dalam pemilihan umum.

Demikian kata Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto pada sesi diskusi di acara Roadshow Bus KPK, Minggu (25 Juni 2023) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Menurut Mungki, tindakan serangan fajar termasuk dalam kategori suap.

"Nah, dengarkan itu ibu-ibu," seloroh Sekda Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri, yang duduk disamping Mungki ke arah ibu-ibu yang mendengarkan diskusi sembari lesehan di depannya. Acep mendorong agar masyarakat Karawang menolak segala bentuk serangan fajar saat pemilu mendatang.

Serangan fajar adalah istilah populer untuk politik uang di kala pemilu atau pikada. Umum dimaknai sebagai pemberian atau distribusi imbalan baik berupa uang atau barang kepada para pemilih menjelang pencoblosan. Kedok yang dipakai, misalnya, ongkos transportasi, uang rokok, uang ganti upah kerja harian, uang cendol, dan lain-lain.

Disebut "fajar" lantaran pembagian barang atau uang itu seringkali dilakukan sewaktu dini hari atau subuh hari, beberapa jam sebelum pemilih menuju TPS. Istilah “serangan fajar” berasal dari kalangan militer. Tentara biasanya menyergap dan menguasai daerah target secara mendadak di pagi buta. Karena serangan fajar ini biasanya relatif berhasil, praktik serangan itu diadopsi di pemilihan oleh mereka yang culas.

Baca:

Serangan Fajar adalah Pengkhianatan Integritas

Hal yang diutarakan Mungki berkesesuaian dengan riset Deep Indonesia, organisasi yang fokus pada isu demokrasi dan pemerintahan, yang dilakukan pada Pilkada Jawa Barat 2020 dan Pemilu 2019.

Hasil riset menunjukkan sebanyak 44 persen responden pemilih menolak politik uang, tapi menerima uangnya. Lalu, sebanyak 28 persen responden mengaku menikmati politik uang dan hanya 17 persen responden menolak politik uang dan menghindarinya, tapi tidak mau melaporkan.

Tergambarkan pula, bahwa kalangan perempuan menjadi kelompok mayoritas yang disasar politik uang dengan 82 persen. Sisanya, laki-laki 13 persen dan Generasi Z plus milenial sekitar lima persen. Usia kalangan perempuan yang cenderung menerima politik uang antara 36-50 tahun (60 persen), usia 51-64 tahun (24 persen), dan 17-35 tahun (16 persen).

Adapun Daftar Pemilih Tetap 2019 menunjukkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 50,08 persen, lebih banyak dibandingkan lelaki yang sebesar 49,92 persen. Deep Indonesia mengutarakan, masyarakat cenderung memahami politik uang dalam bentuk uang, padahal kategorinya bisa bermacam-macam.

Pada Minggu pagi, lapangan Karangpawitan—situs bersejarah di Kabupaten Karawang dipenuhi ratusan warga, pelajar, hingga jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang. Karawang menjadi kota ketujuh yang ditandangi oleh KPK dalam rangkaian Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2023.

Setelah Karawang, KPK akan mengakhiri rangkaian kunjungan Bus KPK di Kota Bandung pada 2 Juli mendatang. Total delapan kota yang dikunjungi KPK di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Sejak kegiatan diluncurkan pada 7 Mei lalu, sejumlah kota yang telah disambangi KPK, antara lain Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.

Selain acara diskusi, sejumlah warga terlihat memanfaatkan layanan yang disediakan KPK di bus warna-warni bertulis "Berani Jujur Hebat" dan "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi". Tersedia buku hingga mini game komputer bertema antikorupsi, seperti "Bolos Sekolah", "Tangkap Koruptor", "Nyontex", "Sahabat Pemberani Acak Cerita", "Sahabat Pemberani Tangkap Kata", "Sahabat Pemberani Board Game", "Djamal Mahalnya Kejujuran", dan "Robot KPK".

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang hadir di acara tersebut mengajak seluruh warga Kabupaten Karawang untuk tegas menolak dan melaporkan segala bentuk serangan fajar. "Laporkan ke Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Jangan pilih yang bersangkutan," ujar Tanak.

Menurut Johanis, jika mendapati uang serangan fajar, kembalikan saja uangnya kepada pemberi. "Jangan sampai itu menjadi uang haram. Uang haram dikasihkan ke rakyat juga tak ada manfaatnya," tuturnya. Masyarakat juga harus memiliki integritas yang baik dan harus dipertahankan, ia menambahkan.

Calon pejabat atau wakil rakyat yang saat pemilihan menggunakan praktik-praktik serangan fajar, kata Tanak, ketika duduk di jabatan yang diraih, mereka cenderung ingin balik "modal".

"Tanpa masyarakat, pejabat tidak ada apa-apanya. Tanpa masyarakat, pejabat tidak mungkin digaji karena gaji pejabat itu berasal dari rakyat,” ujar Johanis.[]