Partai Buruh Belajar Integritas dan Antikorupsi di PCB Terpadu 2023

AKSI / PARTAI BURUH BELAJAR INTEGRITAS DAN ANTIKORUPSI DI PCB TERPADU 2023

21 FEBRUARI 2023

Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu kembali dilaksanakan pada 2023 terhadap enam partai politik baru yang lolos tahapan verifikasi faktual KPU untuk pemilu 2024. Partai pertama yang mengikuti PCB adalah Partai Buruh pada Selasa, 21 Februari 2023.

Sekitar 140 pengurus Partai Buruh mengikuti PCB Terpadu yang digelar di Gedung ACLC KPK, Jakarta, dan juga secara online di Youtube ACLC. Seperti PCB sebelumnya, para pengurus parpol mendapatkan pengetahuan seputar integritas dan antikorupsi yang kali ini disampaikan oleh Amir Arief, Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK. Mereka juga dibekali materi teknis seputar elearning pembelajaran antikorupsi oleh Any Susanti, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Eksternal KPK.

PCB kali ini juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemberian materi antikorupsi. Dalam hal ini, Andi Krisna, Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU, memberikan paparan berjudul "Transparansi Dana Parpol".

Partai Buruh menyatakan mendukung program KPK untuk pemberantasan korupsi sektor politik melalui PCB Terpadu. Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli, mengatakan para pengurus partainya bahkan sudah menandatangani pakta integritas untuk menolak politik uang.

Bentuk konkret penolakan politik uang, kata Ferri, ditunjukkan Partai Buruh dengan mengikuti seluruh proses pendaftaran partai untuk Pemilu 2024 sesuai aturan yang berlaku. Dia juga menegaskan bahwa partainya menolak keras mahar politik.

"Kami sudah mengajarkan bahwa tidak ada money politic, tidak mungkin membeli suara rakyat. Kami juga menghindari mahar politik. Sehingga nantinya tidak berpikir bagaimana cara mengembalikan dananya," kata Ferri.

Dalam kegiatan tersebut, Ferri bersama dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari menandatangani komitmen integritas Partai. Dalam komitmen tersebut, partai-partai menyatakan akan berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Johanis Tanak mengatakan pendidikan politik merupakan salah satu dari lima sektor strategis KPK dalam pemberantasan korupsi. Sektor lainnya adalah sumber daya alam, bisnis, tata niaga, dan pelayanan publik.

"Sejak 2012, KPK telah melakukan berbagai kajian soal parpol dan seluk beluk pemilu, berbagai rekomendasi telah diberikan KPK, salah satunya Sistem Integritas Parpol atau SIPP, peningkatan dana parpol dan melakukan langkah-langkah konkret lainnya," kata Johanis.

Parpol penting untuk mendapatkan pendidikan antikorupsi karena perannya yang luar biasa dalam demokrasi di Indonesia. Parpol akan mewakili suara rakyat di parlemen, memilih jabatan-jabatan penting di pemerintahan, hingga menelurkan para pemimpin negeri ini.

Sayangnya, kata Johanis, banyak anggota parpol yang ditangkap karena korupsi. Sejak KPK berdiri pada 2003 hingga Desember 2022, sebanyak 343 anggota DPR dan DPRD, 23 Gubernur serta 155 Walikota, Bupati, dan wakilnya terlibat kasus korupsi.

"Bahwasanya uang yang dikorupsi adalah uang kita juga, uang rakyat," kata Johanis.

Enam Parpol Peserta PCB di 2023

Tahun ini PCB Terpadu akan diikuti oleh enam parpol yang dinyatakan lolos verifikasi KPU, terdiri dari dua parpol nasional dan dua parpol lokal. Empat parpol nasional tersebut adalah Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Gelora Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, sedangkan dua partai lokal adalah Partai Adil Sejahtera Aceh dan Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa.

Tahun lalu, PCB Terpadu telah dilaksanakan untuk 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal. Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, mengatakan PCB Terpadu diadakan karena KPK menyadari pentingnya parpol di Indonesia.

"Oleh karena itu pelaksanaan PCB mendorong komitmen integritas dan kesadaran budaya antikorupsi pengurus parpol, kesadaran dalam berintegritas, serta mengajak internal parpol melaksanakan aksi nyata pencegahan korupsi," kata Wawan.

Selain pembekalan secara tatap muka, pengurus parpol peserta PCB juga akan mengikuti pembelajaran secara mandiri atau elearning melalui situs ACLC. Tahun lalu, ada lebih dari 17 ribu pengurus parpol yang mengikuti PCB, namun sayangnya hanya 8,73 persen yang mengikuti dan lulus elearning.

Wawan berharap partai dapat mendorong anggotanya untuk menyelesaikan elearning antikorupsi. "Kami berharap elearning bisa menjadi prasyarat kelulusan untuk menjadi bakal calon legislatif dari partai," ujar Wawan.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam sambutannya menyerukan kepada para pengurus parpol agar menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Dia mengatakan, pengurus parpol terpilih jangan sampai menjadi orang munafik yang di antara cirinya adalah mengkhianati amanah.

"Tugas ini memang berat, tapi juga sangat mulia," kata Hasyim.