Sambangi KPK, Rombongan Calon Kepsek Jabar Perkuat Pemahaman Antikorupsi

AKSI / SAMBANGI KPK, ROMBONGAN CALON KEPSEK JABAR PERKUAT PEMAHAMAN ANTIKORUPSI

07 OKTOBER 2022

KPK kembali disambangi oleh rombongan yang ingin belajar antikorupsi dan integritas. Kali ini yang berbondong-bondong datang adalah para calon kepala sekolah Jawa Barat. Di KPK, mereka mendapatkan bekal untuk membangun integritas ekosistem pendidikan.

Kunjungan ke KPK ini dilakukan oleh 92 calon kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat pada Kamis, 6 Oktober 2022. Para calon kepsek yang tengah menantikan penempatan ini mendapatkan berbagai materi antikorupsi dari tim jejaring pendidikan KPK.

Sari Angraeni, Spesialis pada Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, dalam paparannya menjelaskan bahwa integritas ekosistem pendidikan berarti telah lengkap dan berfungsinya elemen pendidikan yang terintegrasi dalam mencapai tujuan pendidikan berlandaskan nilai-nilai integritas.

Elemen pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan yang kondusif, tenaga pendidikan yang memberi teladan dan jadi penyemangat, orang tua yang terlibat aktif, masyarakat yang peduli, hingga pemerintah yang berperan optimal. Berbagai kondisi ini diciptakan demi terwujudnya masyarakat yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

"Integritas ekosistem pendidikan tidak cukup hanya internalisasi korupsi ke peserta didik. Lingkungan sekolahnya juga harus berintegritas, termasuk kepala sekolah harus jadi teladan," kata Sari kepada ACLC usai pertemuan dengan para kepsek.

"Kepala sekolah harus melakukan manajemen sekolah dengan berintegritas juga, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan yang transparan, hingga pengelolaan SDM," lanjut Sari.

Pertemuan tersebut berlangsung interaktif dengan tanya jawab dan diskusi antara para kepala sekolah dengan KPK. Sari mengatakan, jika semua calon kepala sekolah yang hadir ke KPK tersebut menerapkan ekosistem yang berintegritas maka hasilnya akan sangat luar biasa.

"Mereka akan menjadi key player, apalagi jumlah mereka 92 orang. Kalau mereka sama-sama menolak korupsi, maka bisa 'menggemparkan' Jawa Barat," kata Sari.

Kedatangan para kepsek ke KPK tidak terlepas dari kolaborasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Kujang Bersatu Jawa Barat atau PAK KBJB.

Evi Syaefini Shaleha, Ketua PAK KBJB, mengatakan para Paksi Jabar menjadi mitra Dinas Pendidikan Jabar untuk menyusun modul antikorupsi bagi para calon kepsek. Pembelajaran itu akan dilanjutkan dengan Sertifikasi Kepala Sekolah Berintegritas di lembaga sertifikasi profesi profesi pemerintah daerah Jabar.

Sebelumnya, kata Evi, para calon kepsek ini telah mendapatkan materi antikorupsi dari KPK melalui daring. Kedatangan mereka langsung ke KPK adalah untuk memperkuat pemahaman tersebut.

"Kami melakukan studi lapangan, sebelumnya ke SMAK Bogor yang telah menerapkan zona integritas. Kini ke KPK, tujuannya agar lebih termotivasi, memperkuat untuk menjadi kepala sekolah berintegritas," ujar Evi.

Sari menyambut baik sertifikasi dan "branding" kepsek berintegritas. Dengan sertifikat ini, harapannya mereka bisa jadi garda terdepan dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi.

"Tugas mereka adalah menyupervisi guru-guru agar menginternalisasi nilai antikorupsi kepada peserta didik, dan melakukan manajemen sekolah serta membentuk ekosistem sekolah yang berintegritas," kata Sari.

Wawasan Baru yang Bermanfaat

Para calon kepsek asal Jabar ini mengaku mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat dalam kunjungan tersebut. Ternyata, kata mereka, ada hal-hal yang termasuk korupsi namun selama ini dianggap biasa di kalangan pendidik.

"Selama ini yang saya tahu banyak dilakukan terjadi, ternyata termasuk dari korupsi. Ke depannya ini akan kami minimalisir, atau bahkan dihindari," kata Agus Hasan Sadzili dari SMAN 12 Bandung.

Di antara hal yang dianggap biasa di sekolah adalah memberikan hadiah kepada guru. Pemberian semacam ini termasuk gratifikasi karena terkait dengan profesi yang dijalani. Gratifikasi terlarang karena berpotensi memengaruhi pekerjaan dan penilaian seseorang terhadap pemberinya.

"Ini pengetahuan baru bagi kami, sebelumnya kami menganggap itu hadiah kecil, jadi diterima saja. Ternyata harus dilaporkan ke saluran pelaporan yang diawasi KPK," kata Yadi Setiadi, calon kepsek dari SMAN 5 Bandung.